Thursday, June 30, 2022

JOKOWI MINTA HASIL G20 DIARAHKAN KE PROYEK IMPLEMENTATIF

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presidensi G20 Indonesia diarahkan untuk menghasilkan proyek ekonomi yang implementatif agar bisa mendukung pemulihan ekonomi global.

“Presiden RI Joko Widodo sudah menyampaikan arahan agar Presidensi G20 menghasilkan proyek dan kerja sama ekonomi yang implementatif sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi global,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa Presidensi G20 Indonesia fokus pada tiga prioritas utama yakni menata kembali arsitektur kesehatan dunia yang lebih inklusif dengan menjamin ketersediaan vaksin yang lebih merata dan sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif.

Kemudian mendorong transformasi ekonomi berbasis digital untuk mendorong UMKM dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Serta mempercepat transisi energi yang lebih ramah lingkungan yang tidak hanya adil antara kepentingan negara berkembang dan negara maju, tetapi juga harus terjangkau, baik dari sisi teknologi maupun pembiayaannya.

“Ketiga topik utama tersebut akan menjadi panduan bagi para Pemimpin Negara G20 untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang pro rakyat, konkret, dan dapat diimplementasikan,” kata Airlangga.

Berbagai Kementerian/Lembaga dari pusat dan daerah pun termasuk juga dari pihak swasta terlibat dalam penyelenggaraan berbagai pertemuan Working Groups dan Engagement Groups G20 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2022 ini.

Mengenai persoalan transisi energi, Airlangga mengatakan bahwa Presidensi G20 Indonesia salah satunya digunakan untuk mengenalkan skenario Indonesia dalam mencapai Net Zero Emission di tahun 2060. Negara anggota G20 juga harus berfokus pada sumber pendanaan untuk investasi pada transisi energi ke energi terbarukan.

“Ada semacam model yang sedang dibahas dengan ADB dan lembaga keuangan lain yakni model yang akan optimal secara ekonomi untuk mempercepat transisi, terutama energi yang berbasis fosil, khususnya PLTU,” tuturnya.

Adapula untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis energi akibat perang antara Rusia dan Ukraina, setiap negara termasuk di Eropa mengutamakan energy security karena mereka akan mengalami musim dingin sehingga membutuhkan diversifikasi suplai energi dari Rusia, misalnya dalam bentuk LNG dan batu bara.

“Dalam jangka menengah, energi terbarukan tetap penting, Indonesia tetap mendorongnya dengan berbagai kegiatan. Pemerintah juga akan memberikan insentif seperti insentif fiskal, sehingga proses transisi menuju energi terbarukan akan tercapai dalam waktu tak terlalu lama,” ucapnya.

Airlangga juga menuturkan bahwa dunia membutuhkan sumber pertumbuhan baru dan salah satu yang paling memungkinkan adalah melalui digitalisasi yang akan makin pesat pasca pandemi COVID-19. Wilayah ASEAN dinilainya memiliki potensi digitalisasi yang besar dan akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

Selanjutnya ia menegaskan pada Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia tentunya berusaha menyeimbangkan beragam kepentingan dari seluruh anggota G20, baik negara maju maupun negara berkembang. Hal tersebut berlaku dalam pembahasan banyak agenda Sherpa maupun Finance Track, termasuk isu kesehatan, energi, lingkungan, perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu contoh dengan mengundang perwakilan negara berkembang dan negara-negara yang terdampak dari isu global, misalnya negara di kawasan Pasifik sebagai yang paling merasakan dampak dari kenaikan tinggi air laut. Komunikasi rutin yang baik juga sudah dibangun dengan semua Sherpa di G20 guna menjaga kepercayaan global terhadap kepemimpinan Indonesia dalam G20.


Share:

Jokowi Larang Ekspor Batu Bara, Demi Terpenuhi Pasokan Batu Bara untuk Pembangkit Listrik


 

Perusahaan-perusahaan tambang ramai-ramai buka suara setelah Presiden Joko Widodo melarang sementara ekspor batu bara. Pernyataan perusahaan-perusahaan tambang tersebut disampaikan lewat keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebelumnya, BEI menyurati perusahaan-perusahaan batu bara maupun penyewaan kapal yang tercatat di bursa. Hal itu berhubungan dengan adanya larangan ekspor batu bara dari 1 Januari 2022 hingga 31 Januari 2022. Larangan ekspor tersebut sebagai langkah agar terpenuhinya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Pasalnya, bila pasokan batu bara berkurang, maka akan berdampak pada pasokan listrik lebih dari 10 juta pelanggan PT PLN (Persero) di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Berdasarkan Keterbukaan Informasi, ada perusahaan tambang yang menyatakan terdampak oleh kebijakan larangan ekspor batu bara, ada juga yang mengaku tidak terdampak. PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) memastikan bahwa kebijakan larangan ekspor batu bara tidak mempengaruhi kinerja perusahaan serta harga saham. Perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu membenarkan telah menerima surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Nomor: B-1605/MB.05/DJB.B/2021 sejak 31 Desember 2021. "Terkait dengan Surat Dirjen Minerba dapat disampaikan bahwa saat ini kebijakan tersebut tidak secara material mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan dan anak perusahaan khususnya yang bergerak dalam bidang pertambangan

batu bara," kata Direktur Utama TOBA Dicky Yordan kepada BEI, dikutip dari Keterbukaan Informasi, Kamis (6/1/2022). 

"Perseroan akan senantiasa memperhatikan dan mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait keterbukaan informasi dalam kaitannya dengan kegiatan usaha Perseroan," katanya.

Perusahaan milik Sinar Mas Group, PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) justru berharap kebijakan larangan ekspor batu bara tidak mempengaruhi terhadap kinerja keuangan dan kegiatan operasional perseroan.

"Karena larangan ekspor batu bara tersebut hanya bersifat sementara dan tidak mempengaruhi rencana produksi batu bara Perseroan tahun 2022," kata Corporate Secretary GEMS Sudin. Sudin mengatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan kebijakan ini dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko termasuk melakukan negosiasi untuk menunda sementara waktu jadwal pengapalan batu bara untuk ekspor. Saat ini, sambung dia, Golden Energy Mines tengah berkomunikasi dengan pelanggan serta pemasok untuk mengurangi efek dari larangan sementara ekspor batu bara. "Perseroan selalu memenuhi peraturan DMO yang diterapkan sejak 2018, dengan batas minimum sebesar 25 persen dari total produksi akan disalurkan untuk keperluan domestik. Selama tahun 2021, Perseroan telah memenuhi DMO lebih dari 30 persen," ucapnya. "Untuk itu, perseroan mengharapkan agar pemerintah melalui ESDM dapat mengevaluasi larangan ekspor batu bara ini terutama bagi perusahaan-perusahaan yang selama ini telah memenuhi kewajiban DMO," lanjut dia.

Share:

EKS PERDANA MENTRI MALAYSIA, MAHATHIR MOHAMAD PUJI KEPEMIMPINAN JOKOWI

 


Mantan Kepala Negara Mahathir Mohamad memuji kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut, sebagai seorang kepala negara Jokowi sudah berada pada jalan yang benar. “Alhamdulillah dari pemerhatian saya dan apa yang saya dengar, Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi sedang berjalan di atas landasan yang sewajarnya,” kata Mahathir.

Atas keberhasilan Presiden Jokowi memimpin bangsa dan negara Indonesia, Mahathir mengungkapkan sudah seharusnya Malaysia sebagai negara serumpun turut berbangga. Hal ini karena Indonesia mampu mencapai kejayaan dan rakyatnya mencapai kesejahteraan hidup. Dia mengungkapkan, Malaysia merasa senang jika Indonesia juga sejahtera. Terlebih, mempunyai jati diri bangsa yang kokoh. “Rurut tumpang berbangga apabila Indonesia mencapai kejayaan dan rakyatnya mencapai kesejahteraan hidup,” ujar Mahathir. 

 

Dalam kesempatan itu, Mahathir juga menyampaikan kriteria seorang pemimpin yang harus mampu memahami keresahan rakyat. Terlebih, seorang pemimpin nasional harus mampu berdampingan dengan rakyat. Untuk mencapai hal itu, pemimpin tersebut harus memahami pemikiran rakyatnya. Setelah itu, ia akan berempati pada nasib rakyat dan mau memperjuangkan masa depan mereka. “Keputusan serta dasar yang diperkenalkan harus merangkum mayoritas masyarakat, tanpa mendahulukan kepentingan satu kelompok.” kata dia.

 

Ia menegaskan, kepemimpinan nasional memerlukan keberanian dalam membuat keputusan dan tindakan yang meski pahit, harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Banyak pemimpin, kata Mahathir, yang tidak memiliki keberanian dan mencari jalan mudah. Hasilnya, rakyat akan terlena dan tanpa sadar negara juga ikut rusak. “Ketika itu, rakyat lah yang akan membayar harga yang amat mahal,” kata dia.

 

Mahathir menegaskan, pemimpin yang mendapat kepercayaan rakyat harus amanah. Oleh karena itu, pemimpin perlu terus mencari ilmu dan menambah pengetahuan. Seperti diketahui, Datuk Seri Mahathir bin Mohammad adalah seorang politisi Malaysia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 16 Juli 1981 sampai dengan 31 Oktober 2003. Datuk Seri Mahathir bin Mohammad lahir di Alor Star pada 10 Juli 1925. Datuk Seri Mahathir bin Mohammad dibesarkan di Alor Setar dan berkuliah di jurusan kedokteran. Sebelum masuk ke dalam parlemen Malaysia, Datuk Seri Mahathir bin Mohammad bergabung dalam partai terbesar yang ada di Malaysia yaitu UMNO (United Malays national Organisation).

 

Datuk Seri Mahathir bin Mohammad sempat dikeluarkan dari partainya karena terlibat konflik dengan Abdul Rahman. Akan tetapi, ketika Abdul Rahman, berhenti menjadi perdana menteri, Datuk Seri Mahathir bin Mohammad masuk lagi ke partai UMNO dan di promosikan untuk masuk ke kabinet. Pada tahun 1976, Datuk Seri Mahathir bin Mohammad naik jabatan menjadi wakil perdana menteri sebelum akhirnya menjabat sebagai perdana Menteri selama 22 tahun. Selain menjabat sebagai perdana menteri Malaysia, pada tahun 1981, Datuk Seri Mahathir bin Mohammad juga terpilih untuk menjadi ketua umum di partai UMNO. 

Share:

Pemerintah Gelontorkan Dana Bansos Jelang Bulan Ramadhan, Mensos Risma: Pak Jokowi Minta Dipercepat



Pemerintah menyiapkan anggaran untuk program bantuan sosial pada 2022 sebesar Rp 154,8 triliun. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang masih terdampak pandemi covid-19.

 

"Di mana dari dari 154,8 triliun ini untuk keluarga harapan tetap 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), kemudian kartu sembako (untuk) 18,8 juta (penerima)," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sementara itu, anggaran bansos cair Rp157,9 triliun hingga Mei 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran perlindungan sosial jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Anggaran bansos yang telah disalurkan naik 11,7% yakni mencapai Rp 157,9 triliun dibandingkan tahun lalu Rp141,4 triliun. Realisasi Rp157,9 triliun juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp 131,7 triliun maupun tahun 2019 yang sebesar Rp110,4 triliun.

Selanjutnya dana bantuan sosial diperuntukkan bagi program Kartu Pra Kerja bagi 2,9 juta penerima. Selanjutnya adalah untuk Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, BLT Desa, dan perlindungan sosial lainnya, termasuk untuk warung dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

 

Diketahui bantuan tunai bagi warung dan PKL diusulkan untuk perluasan target sasaran menjadi 2,76 juta penerima, yakni PKL, warung, dan Penduduk Miskin Ekstrim. Pemberian bansos tetap dilakukan pemerintah demi membantu masyarakat agar lekas pulih pasca terimbas pandemi Covid-19 yang sudah hampir dua tahun berlangsung.

 

Sri Mulyani menyebutkan realisasi Rp157,9 triliun tersebut meliputi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp63,1 triliun dan non-PEN Rp94,9 triliun.

 

Kinerja belanja oleh Kemensos dimanfaatkan untuk penyaluran program keluarga harapan (PKH) Tahap II kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Rp14,3 triliun dan BLT Minyak Goreng kepada 20,3 juga keluarga Rp6 triliun.

 

Kemudian juga Kartu sembako dari Januari sampai Maret yang disalurkan pada Februari, April dan Mei untuk 18,7 juta KPM sebesar Rp18,8 triliun. Kinerja belanja oleh Kementerian Kesehatan Rp16,9 triliun dilakukan untuk penyaluran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) kepada 84,9 juta jiwa.

Untuk kinerja belanja non-K/L sebesar Rp79,2 triliun dimanfaatkan untuk subsidi BBM dan LPG sebesar Rp45,1 triliun serta subsidi bunga KUR sebesar Rp7,7 triliun. Kinerja belanja non-K/L turut digunakan untuk program Kartu Prakerja bagi 1,1 juta peserta sebesar Rp3,8 triliun.

 

Terakhir, untuk kinerja belanja TKDD dimanfaatkan untuk penyaluran BLT Desa untuk 7 juta KPM sebesar Rp9,6 triliun.

Share:

Jokowi Tetap Subsidi BBM, LPG dan Listrik meski Bebani Keuangan Negara



Joko Widodo (Jokowi) tetap berkomitmen memberikan subsidi kepada masyarakat meski beban fiskal pemerintah berat. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat mendapatkan barang dan energi dengan harga terjangkau. 

 

"Pemerintah berkomitmen memberikan subsidi, baik berkaitan BBM, Pertalite dan Solar, yang berkaitan gas dan listrik. Ini terus kami jaga," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

 

Seperti diketahui, DPR RI telah menyetujui penambahan alokasi dan kompensasi untuk subsidi energi pada 2022. Rinciannya, Rp 71,8 triliun untuk subsidi BBM dan LPG dan Rp 3,1 triliun untuk subsidi listrik.

 

Hingga April 2022, realisasi belanja negara untuk subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 34,8 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 50% dibandingkan periode yang sama pada 2021, yakni Rp 23,3 triliun.

 

Kenaikan subsidi BBM dan LPG merupakan dampak dari kenaikan harga migas di pasar global.

 

Pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM khususnya jenis Pertalite dan LPG tiga kilogram untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas.

 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Edy Priyono mengatakan, Pemerintah sebenarnya bisa saja mencabut subsidi dan melepas BBM jenis Pertalite serta LPG tiga kilogram dengan harga keekonomian demi menjaga stabilitas APBN. Namun, opsi tersebut tidak dipilih, dan pemerintah justru menambah anggaran belanja untuk subsidi energi.

 

Edy mengatakan, pemerintah sebenarnya menyadari bahwa subsidi energi, khususnya LPG, banyak yang kurang tepat sasaran, karena banyak dinikmati oleh kelas menengah-atas.

 

Untuk itu, tambah Edy, pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan transformasi skema subsidi, dari subsidi terhadap barang menjadi subsidi terhadap orang atau sistem tertutup.

 

Di sisi lain, demi menjaga keuangan negara, Jokowi memerintahkan kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar belanja secara efisien. Para menteri juga harus menggenjot produksi barang dalam negeri demi mengurangi impor. Tujuannya agar menjaga ketersediaan barang dan berujung stabilitas harga.

 

Para menteri juga harus menggenjot produksi barang dalam negeri demi mengurangi impor. Tujuannya agar menjaga ketersediaan barang dan berujung stabilitas harga.

 

Indonesia juga memiliki sumber daya manusia (SDM) melimpah untuk menggarap peluang dari sektor pertanian dan kelautan. Oleh sebab itu krisis ini harus dijadikan peluang untuk menggarap sektor tersebut.

Share:

Krisis Pangan Dunia, Jokowi Ajak Masyarakat Manfaatkan Lahan Kosong

 


Jokowi menghimbau masyarakat untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan di lahan-lahan terlantar sebagai persiapan untuk menghadapi potensi krisis pangan. Seluruh pihak mesti waspada soal pangan karena pada Januari 2022 ada tiga negara yang menghentikan ekspor pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sementara saat ini, sudah ada 23 negara yang menghentikan ekspor pangan.

 

"Saya hanya ingin titip, sampaikan kepada masyarakat, pada rakyat bahwa yang namanya sekarang ini jangan sampai ada lahan yang terlantar tidak ditanami apa-apa, tanami," kata Jokowi saat membuka Kongres XXXII PMKRI di Samarinda, Rabu (22/6/2022), dikutip dari tayangan akun YouTube PMKRI TV.

 

Dengan pemanfaatan lahan ini maka ada peluang hasil panen bahan pangan tersebut lebih banyak dibandingkan saat ini. Pasalnya, untuk mempercepat panen tidak bisa dilakukan maka solusinya adalah memperluas lahannya untuk ditanam.

 

Selain lahan yang nganggur, ia juga meminta agar lahan sawit bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman jangka pendek tersebut.

 

"Saya sampaikan misalnya sawit, sawit itu bisa ditanami yang kalau masih pendek tanami jagung," imbuhnya.

 

Menurutnya, ini adalah solusi jangka pendek yang bisa dilakukan agar bahan pangan terutama kedelai dan jagung tidak hanya bergantung pada impor.

 

"Bayangkan kalau kita bisa produksi pangan jangka pendek kerahkan semua, bukan hanya mandiri di bidang pangan tapi juga potensi ekspor," pungkasnya.

 

Data dari kajian akademis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa total luas daratan Indonesia adalah sebesar 192 juta ha, terbagi atas 123 juta ha (64,6 persen) merupakan kawasan budidaya dan 67 juta ha sisanya (35,4 persen) merupakan kawasan lindung.

 

Dari total luas kawasan budidaya, yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta ha, meliputi lahan basah seluas 25,6 juta ha, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha.

 

Sampai saat ini, dari areal yang berpotensi untuk pertanian tersebut, yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian sebesar 47 juta ha, sehingga masih tersisa 54 juta ha yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian.

 

Jokowi lebih serius dalam hal mewujudkan Ketahanan Pangan dalam Negeri. Beliau mencanangkan program pembangunan Food Estate.

 

Apa itu Food Estate? Food estate adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar. Sebuah misi bersama untuk menciptakan ketahanan pangan jangka panjang.

 

Bukan hal mudah mengubah semak belukar yang dikelilingi tanaman pakis untuk ditanami aneka tanaman produktif yaitu sayuran. Perlu perlakuan khusus menyesuaikan unsur hara seluas 215 hektar dengan ekosistem yang sesuai dengan kebutuhan bawang merah, bawang putih dan kentang.

Share:

JOKOWI MINTA KERETA SEMI CEPAT HARUS PAKAI KOMPONEN DALAM NEGERI


Presiden Joko Widodo memberi pesan dalam rencana pembangunan kereta semi cepat relasi Jakarta-Surabaya yakni penggunaan komponen dalam negeri atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih besar.

"Ada pesan Presiden yang paling penting adalah TKDN itu harus ditingkatkan dan yang kedua kontraktor Indonesia harus dilibatkan," kata Menhub Budi Karya Sumadi, Jakarta, Rabu (20/11).

Selain itu, hal ketiga yang diarahkan Presiden yakni alih teknologi agar dapat dilakukan lebih cepat.

Untuk jumlah investasi kereta semi cepat ditargetkan Budi mencapai sebesar Rp60 triliun hingga Rp100 triliun.

Menurut Menhub, pembangunan proyek kereta semi cepat rencananya dimulai pada 2022 dan selesai 2026. "Namun tadi Presiden secara umum meminta semua pekerjaan itu dipercepat," jelas Budi.

Dibangun Perusahaan Jepang

Untuk kereta semi cepat akan dibangun bersama perusahaan Jepang dengan Indonesia, serta dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia.

Saat ini rencana pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya masih pada tahap studi kelayakan yang ditargetkan selesai pada November 2020.

Setelah studi tersebut selesai, maka lelang untuk proyek pembangunan akan dilaksanakan.

"Itu dibagi dalam beberapa segmen sehingga dalam kecepatan bisa dicapai kecepatan yang lebih baik, dan sumber daya manusia yang belajar juga lebih banyak," tutup Budi

Sebelumnya, Budi Karya Sumadi membeberkan hasil kunjungan kerjanya ke Jepang. Bertemu dengan pemerintah dan pihak swasta Jepang. Membahas terkait perkembangan empat proyek infrastruktur transportasi strategis nasional yang bekerja sama dengan Jepang. 

Proyek yang dimaksud meliputi, MRT Jakarta (North-South Fase 2 dan East-West), Pelabuhan Parimban Fase 1-2 (Paket 5 dan 6), Proving Ground, dan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.

Untuk proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, menurut Budi, pemerintah mendorong untuk segera dilakukan kajian atau feasibility study (FS), bekerja sama dengan pihak Jepang. Baca juga: Inggris Bakal Danai Proyek MRT Jakarta Senilai Rp 22 Triliun.

Selanjutnya soal proyek MRT, pemerintah mendorong percepatan penyelesaian negosiasi kontrak, pernyataan komitmen pendanaan, serta studi kajian MRT Jakarta East-West. Selain itu, pemerintah juga mengundang investor Jepang untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) di kawasan stasiun MRT Jakarta. 

"Untuk kelanjutan proyek MRT, Alhamdulillah dalam dalam waktu dekat akan ditandatangani satu kepastian pendanaan dari Jepang," ujar Budi dikutip dari laman resmi Kemenhub, Rabu (22/06/2022). Kemudian terkait Pelabuhan Patimban, pemerintah mendorong percepatan negosiasi penawaran proyek pengembangan untuk Fase 1-2 (paket 5 dan 6), yang ditargetkan dilakukan penandatangannya pada tahun ini.

Terakhir tentang Proving Ground atau tempat pengujian kendaraan bermotor, pemerintah Indonesia mendorong pemerintah Jepang untuk memberikan dukungan kepada konsorsium Indonesia-Jepang untuk mendapatkan pendanaan dengan biaya yang kompetitif. 

"Dukungan dari investor atau lembaga keuangan Jepang sangat diperlukan untuk dapat memberikan bunga pinjaman yang rendah di bawah suku bunga komersil," ujar Menhub. 

Sementara itu, Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi menjelaskan, rapat ini menindaklanjuti pertemuan bilateral antara PM Kishida dan Presiden Jokowi pada 29-30 April lalu di Indonesia. 

Menurutnya, kedua pemimpin telah sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama kedua negara, termasuk diantaranya kerjasama infrastruktur transportasi. 

"Kerjasama pembangunan yang dilakukan antara Indonesia dan Jepang selama ini berjalan dengan baik dan selalu sesuai dengan timeline yang telah disepakati kedua negara," pungkas Heri Akhmadi.

Share:

Tol Laut dan Penambahan Kapal Turunkan Harga Komoditas Hingga 30 Persen



        Proyek Tol Laut yang digagas Presiden Jokowi dinilai berhasil mendorong pemerataan harga beragam komoditi di seluruh pelosok Indonesia. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Mugen S Sartoto menyebutkan selain mampu memasarkan produk lokal, keberadaan Tol Laut di Tidore Kepulauan juga telah berhasil menurunkan harga bahan pokok penting atau Bapokting. "Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Tidore keberadaan Tol Laut telah berhasil menurunkan harga," kata Mugen dalam keterangan tertulis, ditulis Selasa (21/6/2022).

Tol laut adalah konsep untuk memperbaiki proses pengangkutan logistik di Indonesia, sehingga proses distribusi barang,terutama bahan pangan, di Indonesia menjadi semakin mudah. Konsep ini berdampak terhadap harga bahan pokok yang semakin merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai contoh harga beras medium yang pengirimannya menggunakan Tol Laut dijual dengan harga Rp 9.500/kg, sementara yang pengirimannya tidak menggunakan Tol Laut dijual dengan harga Rp 10.000/kg. Kemudian, tepung terigu dijual Rp 10.000/kg (tol laut), sementara pedagang non Tol Laut menjual dengan harga Rp 15.000. Gula Pasir jualnya Rp 15.000, non tol laut Rp 16.000, air mineral 600 mili per karton Rp 45.000, non tol laut dijual Rp 55.000 per karton.

"Berdasarkan informasi Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Tidore hampir semua barang bahanpokok dikirim dengan Tol laut dari Surabaya, misalnya beras, minyak goreng, gula, bawang merah dan barang penting seperti Semen, Keramik, Cat, Baja Ringan dan barang penting lainnya," jelas dia. Dari dinas Perindustrian perdagangan, barang lain yang mengalami penurunan yaitu Minyak goring, bawang merah, semen, keramik, cat, dan baja ringan.

“Konsep tol laut adalah bukti kecerdasan Jokowi dalam mencarikan solusi atas tingginya harga bahan-bahan pokok di luar pulau Jawa,” kata Alex Indra Lukman, anggota Komisi V DPR.

Masalah tersebut muncul karena sentra ekonomi di Indonesia terpusat di pulau Jawa dan di saat yang sama infrastruktur logistik, yaitu pelabuhan dan jalan raya, di Indonesia sangat minim, sehingga menyulitkan distribusi barang ke seluruh Indonesia. Jokowi memberikan solusi atas masalah itu dengan membuat konsep tol laut.

Jokowi meningkatkan kapasitas 24 pelabuhan yang sudah ada serta menambah armada kapal laut pengangkut barang ke seluruh pelosok Indonesia. Untuk mendukung konsep itu, Jokowi juga membangun jalan Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatra, jalan Trans Papua, Trans Sulawesi, dan Trans Kalimantan. Di pulau-pulau itu, Jokowi juga membangun rel kereta, yang tujuannya untuk memudahkan distribusi barang. "Jadi, konsep tol laut itu terintegrasi dengan pembangunan jalan-jalan tadi. Tol laut untuk koneksi antarpulau, kemudian infrastruktur jalan untuk memudahkan distribusi barang.

 

        Setelah semuanya terintegrasi, baru nanti akan berbondong-bondong masuk investor ke seluruh pelosok Indonesia," kata Alex. Melalui tol laut, ribuan dari sapi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa terkirim dengan cepat ke beberapa daerah di Indonesia, sehingga harga daging sapi tidak mengalami lonjakan tinggi di saat-saat tertentu, seperti di bulan Ramadan dan saat Idul Fitri. (*) 

Share:

Definition List

Unordered List

Support

Categories

Jokowi Ekonomi IKN Berita Bohong Pemerintah Pembangunan Hoax Fitnah Ekonomi Indonesia Infrastruktur Masyarakat Prabowo Investasi kunjungan kerja Stabilitas Nasional Pemilu 2024 Politik IKN Nusantara Bansos Stabilitas Politik Kerja Sama indonesia Ekspor Pilkada covid-19 Beras Pangan KTT G20 UMKM Investor jakarta APBN BUMN Korupsi Industri Pilpres 2024 indonesia maju China Klarifikasi Asean pandemi Demokrasi Pajak Kepuasan Publik Papua Gibran Hilirisasi Krisis Global Tambang Proyek Strategis Nasional SDM Mahkamah Konstitusi dunia pendidikan Impor inflasi KPU KemenPUPR Kinerja Presiden Lebaran Petani Masa Depan Presidensi G20 nikel Komitmen Ekonomi Global Maaruf Amin UU kunker jokowi BBM Bali Bulog Pertanian Apresiasi Bantuan Tunai HUT Kemerdekaan RI KPK Kabinet Bantuan Idul Fitri Menkominfo Stabilitas Ekonomi BLT Global Sri Mulyani Subsidi ASN Daerah Indonesia Sejahtera Kebutuhan Pokok Menteri PSSI Program Kerja Proyek Tapera KTT Asean Kemenkeu Mineral Mentah Sidang PHPU Sosial Media mobil listrik pdip DPR Harga Stabil Kaesang Keamanan Krisis Pangan Menkeu Pemda SDM Unggul bahlil G20 Ibu Kota Jabatan Kebijakan Lahan Polri RUU jalan tol BLT Subsidi Kementan Kemiskinan Ekstrem Kenaikan Harga Komoditas Ketahanan Pangan Pemilu Perpres Presiden Produk Dalam Negeri Bahan Pokok Golkar Kontroversial Lingkungan Hidup Pariwisata Sepak Bola TNI resesi Anies Indonesia Emas 2045 Kepemimpinan Jokowi Keuangan Penegakan Hukum Rusia Upacara Vaksin kendaraan berbasis listrik Anggaran Antisipasi Krisis Bendungan Digital Internasional Konstitusi Panen Pelayanan Publik Survey Transportasi Ukraina generasi muda iriana utang Dana Kemenkes Kementerian ESDM Listrik Luhut Binsar Pandjaitan NKRI PPKM Pemerataan Pembangunan Perang Rusia Ukraina Peraturan Pemerintah Rumah Transparansi Publik pdb Banjir Batubara Energi Gelar Kehormatan Ijazah Palsu Judi Online Kerja Sama Bilateral Komoditas Menko Marves Nasional Pasar Revisi Subsidi BBM sembako Airlangga Hartarto Bantuan Kemanusiaan Istana Negara Kalimantan Timur Megawati Menko Perekonomian Parpol Pelantikan Pemimpin Sejati Penghargaan Prestasi Stunting Bawaslu Bulan Ramadhan DPR RI Demo Devisa Negara El Nino Intervensi Kamboja Kereta Cepat Makan Gratis MenPANRB Pasar Tradisional SDA Timnas Utang Luar Negeri Asing Freeport Jalan Kementerian PUPR Kemnaker Kesehatan Maluku Musyawarah Nasional Reformasi Teknologi Digital WTO bkpm Bangga Produk Lokal Bidang pangan FIFA Hak Angket Kemenko Perekonomian Mahasiswa Media Menpora Mentan Ormas PPN Perumahan Piala Dunia U-20 Program RAPBN 2023 baterai listrik Covid19 Dana Desa Erick Thohir Gerindra KTT G7 Kebebasan Pers Kemendikbudristek Ketum Luar Negeri Minyak Modal Moeldoko Mudik Otomotif PAN PBB PBNU PKI PLN PMK PSN Padi Pasir Laut Perizinan Piala Dunia Soekarno Transformasi Digital Vaksinasi Xi Jinping Air Bersih Anak Muda Aspirasi Bencana Ekonomi Mikro Gempa bumi Jokowi Bersama Rakyat Kadin Kemenhub Kemenparekraf Koalisi Kreatif Krisis Keuangan Masyarakat Adat Medan Menteri Investasi Olahraga Pejabat Pekerja Pengusaha Pertahanan Sertifikat Smelter Tanah Transisi menlu pns Aceh Adu Domba BUMD Bahan Mentah Bantuan PKH Capres DOB Papua Emisi Karbon Gratis Israel KTT Kebebasan Berpendapat Kemenag Kementerian Keputusan Presiden Mendagri OJK Perampasan Aset Pers Putin Ramah Lingkungan Rapat Koordinasi Reshuffle Kabinet Ridwan Kamil Semangat Persatuan Swasta Timah Transformasi UGM UKT Wantimpres joko widodo motorlistrik pertamina Adat Budaya Artis BSU Bea Cukai Birokrasi Booster CPO Data Ekonomi Daerah Ganti Untung Gubernur Hubungan Diplomatik Indonesia Bangkit Influencer Inpres Insentif Jerman Kemendagri Kereta Api Lapangan Kerja Layanan Kesehatan Mahfud MD Menhan Mensesneg Menteri ATR/BPN Migas Misi Perdamaian PKB PKS Palestina Penjara Perbankan Platform Digital Saham Soeharto Solo Stabilitas Sulawesi Utara Swasembada Beras Tantangan Dunia Vaksin Booster Zelensky honorer kemenpanrb krisis pelabuhan AFF Suzuki Cup 2022 AHY APBD Amerika BMKG BPS Blusukan Cegah Korupsi Cipta Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta EBT Ekonomi Biru Ekonomi Indonesia Meroket Elektabilitas Tinggi Fasilitas Guru HAM HGU Hari Libur Nasional Ibadah Puasa Integritas Jawa Timur KUR Kalimantan Barat Karya Anak Bangsa Kebijakan Fiskal Kelapa Sawit Kemenpora Keterbukaan Informasi Komunis Korban Gempa Logistik Optimis PIK PSI Papua Youth Creative Hub Paspampres Perangkat Daerah Perdagangan Perdana Mentri Pj Gubernur Produk Provokasi Radikalisme Sampah Satgas Covid-19 Sejarah Silaturahmi Skandal Sulawesi Selatan THR Tenaga Kerja Warga Lokal Zulkifli Hasan hipmi kit batang produksi nikel tol Alutsista Anak Anggaran Belanja Negara Asia Tenggara Australia BPJS BSD Bandara Bandung Bangka Belitung Bank Dunia Bank Indonesia Bappenas Bauksit Bisnis Cianjur Crude Palm Oil Cuaca Dana Alokasi Khusus Dinasti Politik Distribusi G7 Gandum Harta Ibadah Haji IbuKotaBaru Iklim Indo Pasifik Industri Manufaktur Jawa Barat KSP KTT Asean-EU Kalimantan Keadilan Kejahatan Kepala Daerah Kepala Desa Keppres Ketahanan Energi Ketua Asean 2023 Khofifah Konflik Koperasi Krisis Energi Kudeta Lembaga Negara Liga 1 MPR MUI Mahkamah Agung Malaysia Masyarakat Mandiri Menkes Menparekraf Merakyat Minyak Goreng Mobilitas Muhammadiyah Nasdem Nataru 2022/2023 Negara Berkembang Net Zero Emission 2060 Otorita IKN Pancasila Payung Hukum Peradilan Perppu Pertalite Pesantren Presiden Indonesia Produk Halal Produktif Program Desa Sandiaga Uno Singapura Sulawesi Tenggara Sumatera Utara Survey LSI Toleransi Turki Uni Eropa Wartawan Wawancara Wisatawan World Water Forum iriana jokowi kemhan minyak dunia tunjangan Anthony Albanese Arab Saudi BKN BNPB Balikpapan Bidang Kesehatan Bobby Nasution Cuti Bersama Daily Summit 2022 E-Katalog Ekonomi Kreatif Event Family Office Gabah Grace Natalie Green Energy Gula Habib Rizieq Shihab Harga BBM Naik IRRI Ilegal Indonesia Sentris Indonesiamaju JakartaHajatan495 KCIC KIP KKP Kampanye Kantor Kapolda Kapolres Keluarga Besar Kemenkumham Kemensetneg Kemerdekaan Palestina Kerusuhan Kontrasepsi Korban Korea Selatan Koruptor Kotak Kosong LPG Makassar Menko PMK Menkopolhukam NIK Nadiem Makarim Nahdhatul Ulama Neraca Perdagangan PDNS PKH PM Australia PPATK Pahlawan Nasional Panglima Militer Pedagang Pekerja Migran Pelanggaran HAM Berat Pelatihan Pembangkit Listrik Penggusuran Perikanan Perubahan Iklim Perusahaan Polisi Pupuk Organik RAPBN Relawan Rocky Gerung Rokok Royalti Rumah Ibadah Santri Satgas Sorgum Terorisme Usaha Vietnam Wapres Wilayah Udara batang elon musk gaji lg presiden jokowi Abu Dhabi Aplikasi Asuransi BPIP BPOM Bank Tanah Baznas Bendungan Sepaku Semoi Buka Puasa Bersama Bung Karno Bursa Efek Indonesia Buton Cagub Cak Imin Cawapres DPA Data Center Dayak Desa Desa Wisata ESDM Edukasi Edy Rahmayadi Fahri Hamzah Ferdinand Marcos Jr Festival Filipina Gas Bumi Gizi Buruk Gratifikasi Gugatan HGB HUT TNI Hacker Hadi Tjahjanto Hadiah Harga BBM Tetap Harga Beras Naik Hari Anak Nasional Hari Guru Nasional Hasto Kristiyanto Hedon Heru Budi Hartono Hewan Ternak Hunian Inggris Intelijen Intimidasi Islam Istana Merdeka Jagung Jan Ethes KAI KKN KSAL Kampus Kapolri Kartu Prakerja Kartu Sakti Kawasan Inti Kebakaran Kebocoran Kebutuhan Gula Nasional Kejuaraan Dunia Kekuasaan Kelapa Genjah Kemenperin Ketahanan Nasional Ketua Umum Komisi Yudisial Kompetensi Korsel LKPP LRT MRT Mabes Polri Maju Bersama Bangsa Maritim Mata Uang Membangun Negeri Menko UKM Mensos Menteri BUMN MoU Mobil Esemka NPWP NTT Natal & Tahun Baru Nelayan OECD OmnibusLaw Ormas Lintas Agama PLTU PNM PTUN Pamer Pangkalan Militer Panglima TNI Pemilu2024 Penerbangan Pengalihan Isu Pengangguran Pensiun Peretasan Perguruan Tinggi Perkuliahan Plumpang Polisi Cyber Pramono Anung Preman Presiden FIFA PresidenRI Ramadhan Revitalisasi Rupiah Menguat SPBE SPT Sawit Serangan Cyber Sidang Kabinet Skenario Sosialisasi Stadion Starlink Startup Swasembada Tahun Baru 2023 Tambang Emas Tebu Tembaga Tokoh Agama Tokoh Muslim Berpengaruh UEA WNA Wabah Wamenkeu X energi bersih reforma agraria tesla tol laut trans sumatera Adzan Magrib Alkes Anak Disabilitas Anak Ridwan Kamil Anti Kritik Anwar Usman Atlet Berprestasi Audit Aviasi BIN BKKBN BNPT BRICS Badminton Banten Bantuan Modal Kerja Bareskrim Baubau Beasiswa Bebas Aktif Bela Sungkawa Bercocok Tanam Biaya Biaya Persalinan Bibit Bima Arya Blok Masela Blok Rokan Blokir Budidaya Rumput Laut Budidaya Udang Bulu Tangkis Cawagub Cita - Cita Curang DOB Dalam Negeri Damai Dana Operasional Dekan Demak Demografi Deradikalisasi Design Diskusi Dokter Spesialis Domestik Dubes E-Goverment E-KTP Ecommerce Efek Rumah Kaca Ekonomi Hijau Ekonomi Sirkular Emmeril Khan Mumtadz Eril Fakultas Kedokteran Food Estate Gangguan Ginjal Akut Gaza Gelar Pahlawan Nasional Geopolitik HargaMinyak Harun Masiku Hotman Paris Hujan Hutan Hutjokowi IHSG IIMS IMF IMI Idul Adha Independen India Indonesia Hebat Indonesia Merdeka Indovac Jawa Tengah Jenderal Jepang Joe Biden JokoWidodo Juara Juara Piala AFF U-16 Jurnalisme KAHMI Kalimantan Selatan Kanada Kebutuhan Petani Kejaksaan Tinggi Kekerasan Anak Kemenhan Kemenko Polhukam Kemenlu Kendaraan Kerja Nyata Keterampilan Digital Kinerja King Maker Kolaborasi Kolonialisme Komunikasi Konglomerat Kongres Konservasi Kualitas Kuliah Labuan Bajo Lalu Lintas Lembaga Liburan Litbang kompas Lumbung Pangan Raksasa MPRS Makan Bersama Mensetneg Milenial Militer Mineral Miskin MotoGP Motor Musik Musra NTB Narkoba Nasabah Nasionalisme Natuna Nepotisme Normalisasi Sungai Olimpiade 2036 Omicron Open House PHK PM Singapura PMN PON PTSL Pabrik Aspal Pabrik Pupuk Pandemic Fund Partai Demokrat Pasar Internasional Pemecatan Penajam Paser Utara Penataan Birokrasi Penerimaan Negara Pengawas Internal Pemerintah Pengobatan Pengungsi Perang Perempuan Perjanjian Perkebunan Pertambangan Pesawat Jet Peternakan Petugas KPPS Pinjaman Online Piutang Negara Politikus Pornografi Potensi Prakerja Pramuka Produksi Beras Provinsi Papua Baru Raja Salman Rawat Inap Rekonsiliasi Relokasi Rest Area Reuni Revolusi Pendidikan Riau Roadmap Rumah Sakit Rupiah SPAM SatgasPMK Sayembara Selandia Baru Sembako Murah Shell Sistem Pemerintahan Stasiun Televisi Subsidi LPG Sukarela Sumatera Barat Surplus Surya Paloh Swiss TBBM TKDN TMII TPST Tabalong Tabungan Tambak Udang Tata Ruang Teknologi Tim Nasional Indonesia U-16 Timor Leste Timur Tengah Tito Karnavian Tragedi Kanjuruhan Training Center Trans Sulawesi UUITE Undangan Vaksin Polio WHO Waketum Wakil Menteri Wirausaha World Water Council ZEE Zakat badan pengatur jalan tol bpn cpns danang parikesit gaji pns gtra summit haditjahjanto indonesia timur jokowi wakatobi kementerian pertahan lg energy solution lockdown megawati soekarnoputri mobilisasi rakernas AFC AS Aborsi Adil Afganistan Agenda Nasional Agri Bisnis Aktivis Alibaba Alim Ulama Alumunium Ambisi Amien Rais Anggota Dewan Pengawas Apartemen Apple Apriyani Rahayu Arema Arkeolog Arsitektur Asean Para Games 2022 AsetsitaanBLBI Asia Timur Aspirasi Mahasiswa Asumsi Aturan Baru B Universe BLBI BLT Subsidi Gaji RP 1 Juta BNN BPK BPKA BPKRI BPNT BSI BSSN BTS Badan Pelaksana BKPH Badan Pengarah Papua Baju Balas Dendam Bapak Olahraga Nasional Bapak Pembangunan Desa Bapak Pemuda Bappeda Basarnas Bawang Bedah Rumah Belawan Belgia Bendungan Ciawi Dan Sukamahi Benjamin Netanyahu Berdikari Berita Satu Berita Satu Media Holdings (BSMH) Bidang energi Bio Farma Bioetanol Bjorka Bogor Bonus Boris Johnson Brand Lokal Brunei Darussalam Bulutangkis Buruh Burung Garuda Cagar Budaya Caleg Ciliwung Ciri Khas Cocokologi Cucu Curhat DHL Dana Haji Dana Hibah Dana Pensiun Danau Toba Decacorn Defisit Delegasi Delta Denda Denmark Open 2022 Desentralisasi Dewas Dialog Diaspora Diktator Disiplin Diskriminasi Divestasi Dosen Dubai Dunia Kerja E-Wallet Ego Sektoral Ekonomi Eurasia Ekonomi Syariah Ekstrakurikuler Elpiji Emas Embarkasi Emil Dardak Emmanuel Macron Erdogan Erina Etika FPTI Falsafah Syariat Islam Ferdy Sambo Film Fleksibel Flight Information Region Fluktuasi GDP Gagasan Gaji ASN Gaji Ke 13 Ganda Putra Ganda Putri Ganjar Gas Air Mata Gas Rumah Kaca Gasifikasi Gaya Hidup Gelora Bung Karno Gelora Bung Tomo Gereja Gimmick Global Citizen Award Gojek Grasberg Block Cave Gunung Kerinci Gus Yahya HMI HMID HPV HTI HUT Bhayangkara Ke-76 HUT Ke-76 Bhayangkara Habib Luthfi bin Yahya Haji 2022 Hak Prerogatif Halmahera HargaBBMTetap Hari Film Nasional Hari Ibu Hari Kesaktian Pancasila Hari Musik Nasional Hari Pahlawan Hari Perempuan Internasional Hari Raya Nyepi Harmonis Hemat Hilal Himbauan Hobi Human Trafficking Hyundai IOC IPDN IPI ISIS ITF Sunter IUAE-CEPA Ibu Hamil Ibu Negara Idul Adha 1443 Idul Adha 1443H Idul Adha 2022 Imigrasi Imlek Imunisasi Index Survey Indonesia Tertib 2045 IndonesiaEmas Industrialisasi Info BMKG Infrakstrktur Inklusi Instansi Pemerintah Institusi Modern Instrumen Internet Iran Isra Mi'raj Isu Global JHT JORR Jabodetabek Jadwal Pencairan BLT Jagat Nusantara Jakarta Selatan Jalan Rusak Jalan Trans Papua Jalur Laut Jayabaya Jembatan Gantung Jenderal Mark Milley Jokowi Juru Damai Jokowi Peduli Jokowibersamarakyat Jombang Jual Jujur Justin Trudeau KKB KPPS KPPU KRL KSAD KSAU KSPSI KTP KTT Krimea Kadiv Propam Polri Kalimantan Tengah Kalimantan Utara KalimantanTimur Kanker Serviks Kapal Perang Karhutla Kartu Indonesia Pintar Kaskus Kebun Raya Bogor Kedelai Kekerasan Seksual Kelaparan Akut Kemantan Kemendes Kemenkop Kemenristek Dikti Kemensos Kementerian Tenaga Kerja Kemitraan Kendaraan Dinas Kepala LKPP Kereta Gantung Kereta Semi Cepat Kericuhan Kertajati Kesultanan Buton Kesultanan Ternate Ketua Dewan Pengarah Kiai Kimia Kirab Merah Putih Kitas Kodim 1503/Tual Koleksi Kominfo KomisiPemilihanUmum Komisioner Komite Olimpiade Komoditias Konferensi Konflik Agraria Kongres PMKRI Konsorsium Konstruksi Kopra Korea Kota Tual Kriminal Kripik Tempe Krisis Air Kuala Lumpur Kuota Haji Kurang Mampu Kurban Kuwait LHKPN LHP LKPP2021 Lahan Kosong Laksamana Yudo Margono Lampung Lansia Laporan Keuangan Lato-Lato Laut Dalam Laut Natuna Leadership Lebaran Haji Liga 2 Listyo Sigit Prabowo Literasi Lokal Lubang Buaya Lukas Enembe Mabes AL Mabes TNI Mafia Tanah Mahkamah Rakyat Mainan Majalah Time Majathir Mohamad Makan Makanan Malang Malaysia Open 2022 Malioboro Manado Maruarar Sirait Masker Material Menkum HAM Menlu Vietnam Menteri KLHK Mesir Mesra Minangkabau Minyak Makan Merah Misi Dagang Mobilitias Modern Money Laundry Monopoli Muktamar Mulyono Musyawarah Myanmar NSPK Nakes Narapidana Narendra Modi Negarawan Net Zero Strategy 2045 Netizen Nias Norodom Sihamoni Nuklir Oksidasi Olaf Scholz Olimpiade Olimpiade Paris 2024 Oposisi Orde Baru Otoriter PGRI PLTS PPH PPKaM PPPK PSAI PT Antam PT LIB PTN PUPN Pabrik Bahan Peledak Pabrik Baja Pabrik Sepatu Pabrik Tembaga Pabrik Vaksin Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Palung Jawa Pangdam Panglima Pajaji Panjat Tebing Papua Barat Papua Barat Daya Papua Football Academy Parade Senja Parlemen Partisipasi Pasar Hewan Pasar Modal Pasien Paskibraka Pasukan Berani Mati Patriot Paus Fransiskus Pawang Hujan Peduli Lindungi Pegawai Pelanggaran Pemain Keturunan Pemasyarakatan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pembohong Pemborosan Pemilihan Ketua Umum Pemukiman Penduduk Lokal Pengeras Suara Penggelapan Pengkhianat Pengolahan Ikan Penyakit Cacar Monyet Penyusup Perbaikan Jalan Perdagangan Manusia Perhutani Peringatan Dini Permohonan Maaf Permukiman Persis Solo Pertamax Green Perumnas Perundungan Pesawat Hercules Pesawat Kf 21 Piala Asia 2023 Pidato Pilkades Pimpinan Pusat Pj Bupati Plt Gubernur Plt Presiden Politik Identitas Politisasi Agama Polusi Udara Pos Jailolo Prambanan Prancis Presiden Gagal Presiden IOC Produk Lokal Produksi Aspal Produksi Emas Profesional Program Taksi Alsintan Prolegnas Properti Protokol Kesehatan Puan Maharani Pulau Pura Pusat Perbelanjaan Puskesmas Qatar Quick Count R20 RAPBA RKUHP RSPAD Gatot Subroto RSUD Dr. Soedarso Raja Eswatini Ramalan Ratu Elizabeth II Reboisasi Recovery Reklamasi Renovasi Reserse Responden Revolusioner Rice Milling Ritel Rohingya Royal Family Ruang Syiar Islam Rumah Dinas Rusun SHM SNI SPAL SPKLU Samarinda Sampoerna Sapi Limosin Sapi Presiden Jokowi Sarinah Sastrawan SatgasBLBI Satria Piningit Satwa Sawah Scam Sekolah Sekretariat Presiden Sekuritas Seluler Seniman Sepatu Sepeda Setkab Setneg Mantul Setya Novanto Sheikh Mohamed Bin Zayed Shiddiqiyah Shin Tae-Yong Sidang Isbat Sidang Paripurna Sipil Sirkuit Mandalika Siti Fadia Silva Ramadhanti Sosok Pemersatu Sri Sultan Hamengku Buwono X Stanford University Stasiun Stranas Suap Subang Subsidi Rumah SubsidiBBM Sudan Suku Bunga Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sungai Aare Sungai Mahakam Suporter Surabaya Survey CPCS Susu Formula Swasembada Jagung Swasembada Pangan Swedia TNI AL TNI AU TPS Tahun Toleransi Takjil Talent Scouting Taman Safari Tanam Cabai Tarif Ojek Online Tax Amnesty Telekomunikasi Telkom Tembakau Tenaga Kesehatan Terminal Kijing Test Drive Thailand Thailand Master 2023 The Muslim 500 Tiket TimahIndonesia Timnas Sepak Bola Amputasi TitikNol Tjahjo Kumolo Tjahjo Kumolo meninggal Tol Terpanjang RI Jembatan Terpanjang RI Tony Blair Trade Expo Indonesia Tragedi 1998 Transaksi Keuangan Try Sutrisno Tugu Proklamasi UNHCR USG Uji Coba Unesco Uni Emirat Arab Unicorn United Kingdom Universitas Universitas Airlangga WCCE WSBK WTP Wakil KPK Wali Kota Bogor Walikota Warung Madura Wasdal Wisuda World Trade Organization Wushu Yasonna Yeni Wahid Ziarah abah dim antisipasi narkoba bern bpjt bu Kota Baru dimyati rois dimyati rois meninggal dunia foxconn google gtra summit 2022 jokowi lantik bpip kementrianpupr kendari kneks komite nasional ekonomi dan keuangan syariah kyiv panrb pasaman pelantikan bpip reshufflekabinet robot sitaaset ternak tjahjokumolo tunjangan jabatan pns wakatobi