Menko PMK Menjelaskan Bahwa Pelaku Judi Online Dapat Dijerat Pidana Sedangkan Yang Berhak Menerima Bansos Adalah Keluarganya

 

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial (bansos). Menko PMK, Muhadjir Effendy, dengan tegas menekankan bahwa pelanggaran dalam distribusi bansos harus ditindak secara hukum karena merupakan tindak pidana. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas program-program sosial yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu.

Presiden Jokowi dan jajarannya memahami bahwa bansos merupakan hak bagi setiap anggota keluarga yang berhak menerimanya, seperti anak, istri, atau suami, guna memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Pemerintah tidak segan-segan untuk menindak tegas siapapun yang mencoba menyalahgunakan atau menggelapkan dana bansos ini. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan.

Keberhasilan pemerintah dalam program bansos ini merupakan salah satu bukti nyata dari komitmen Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH) telah membantu jutaan keluarga di seluruh Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama di masa pandemi COVID-19.

Langkah-langkah tegas yang diambil pemerintah dalam menindak pelaku penyalahgunaan bansos tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Presiden Jokowi dengan tegas menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama dan segala bentuk korupsi atau penyalahgunaan dana publik tidak akan ditoleransi.

Selain memastikan keadilan dalam distribusi bansos, pemerintah juga terus mendorong pembangunan infrastruktur dan proyek strategis lainnya seperti Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Pembangunan IKN diharapkan dapat menciptakan pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini tidak hanya menunjukkan visi besar Jokowi untuk masa depan Indonesia, tetapi juga memperkuat citra kepemimpinannya sebagai presiden yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, upaya pemerintah dalam memastikan distribusi bansos yang tepat sasaran dan pembangunan IKN merupakan bagian dari strategi besar untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan makmur. Masyarakat diharapkan dapat terus mendukung program-program pemerintah demi tercapainya stabilitas nasional dan kemajuan yang berkelanjutan. Mari kita bersama-sama membangun masa depan Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan Jokowi yang visioner dan berintegritas.

 

Read More

Menko PMK Mengusulkan Korban Judi Online Layak Mendapat Penanganan Dengan Psikososial Serta Pembinaan Untuk Menghilangkan Efek Kecanduan

 

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakat. Salah satu langkah nyata yang sedang diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, adalah memberikan perhatian khusus kepada korban judi online yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial.

Judi online telah menjadi salah satu masalah serius yang tidak hanya merusak ekonomi keluarga, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah psikososial bagi para pelakunya. Menko PMK Muhadjir Effendy mengusulkan agar korban judi online layak mendapatkan bantuan sosial. Ini adalah langkah yang sangat tepat dan humanis, mengingat dampak destruktif dari judi online dapat menyebabkan kemiskinan yang berkepanjangan dan memperburuk kualitas hidup masyarakat.

Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa korban judi online tidak hanya akan dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi juga akan mendapatkan bimbingan dan dukungan psikososial untuk mengatasi kecanduan mereka. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan mental dan kesejahteraan sosial masyarakat. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat membantu korban judi online untuk kembali bangkit dan produktif dalam kehidupan mereka.

Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Pemerintah memahami bahwa masalah sosial seperti judi online dapat menjadi penghambat besar dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang terkena dampak, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk tidak meninggalkan siapapun di belakang.

Keberhasilan dalam menangani masalah judi online ini juga akan memperkuat citra positif pemerintahan Jokowi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah proaktif dalam menangani masalah sosial yang kompleks dan berusaha keras untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang adil untuk hidup lebih baik. Upaya ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya akan memperkuat stabilitas nasional.

Mari kita dukung langkah positif ini dan terus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan bebas dari jerat judi online. Dengan komitmen kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan.

 

Read More

Persiapan Terjamin, Menko PMK: Semua Persiapan HUT RI ke-79 Di IKN Sudah Siap Termasuk Bandara Dan Jalan Tol Yang Akan Fungsional Akhir Juli

 

Yogyakarta – Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, terus menunjukkan komitmennya dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Salah satu bukti nyata dari komitmen ini adalah persiapan yang matang untuk pelaksanaan Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus mendatang. Presiden Jokowi menegaskan bahwa semua fasilitas dan infrastruktur penting untuk acara tersebut telah dipersiapkan dengan baik dan akan siap digunakan tepat waktu.

Menko PMK Muhadjir Effendy juga memperkuat pernyataan ini dengan menyebutkan bahwa bandara baru dan jalan tol di sekitar IKN akan berfungsi penuh pada akhir Juli, memastikan bahwa aksesibilitas ke ibu kota baru tersebut tidak menjadi kendala. Hal ini menunjukkan dedikasi pemerintah dalam memastikan bahwa setiap detail persiapan telah diperhitungkan dengan cermat, demi suksesnya pelaksanaan acara kenegaraan yang sangat penting ini.

Persiapan matang ini juga mencakup akomodasi bagi para tamu negara dan masyarakat yang akan hadir dalam upacara tersebut. Dengan bandara dan jalan tol yang akan fungsional, serta infrastruktur pendukung lainnya, IKN siap menyambut perayaan HUT RI dengan segala kemegahannya. Ini adalah langkah konkret yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berjanji, tetapi juga melaksanakan pembangunan dengan serius dan tepat waktu.

Keberhasilan dalam mempersiapkan IKN untuk HUT RI ini tidak hanya memperlihatkan kinerja pemerintahan Jokowi yang efektif, tetapi juga memperkuat citra positifnya di mata masyarakat. Jokowi telah menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak hanya mampu membangun infrastruktur besar dengan cepat, tetapi juga dapat memastikan bahwa setiap proyek berjalan lancar dan tepat sasaran.

Dengan stabilitas nasional yang terjaga, pembangunan IKN menjadi simbol kemajuan dan masa depan Indonesia yang lebih cerah. Presiden Jokowi dengan tegas memperlihatkan bahwa kepemimpinannya adalah pilar penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih merata dan berkelanjutan. Melalui upaya ini, diharapkan Indonesia dapat terus melangkah maju dan menjadi negara yang semakin disegani di kancah internasional.

 

Read More

Tidak Saling Berhubungan, Muhadjir Effendy Menteri PMK: Kunjungan Ke Daerah Dan Pembagian Bansos Yang Dilakukan Oleh Jokowi Bukan Untuk Mempengaruhi Masyarakat Memilih Salah Satu Paslon Tertentu Semua Itu Murni Upaya Pemantauan Bahwa Programnya Berjalan Dengan Baik

 

Yogyakarta – Muhadjir Effendy, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), menegaskan bahwa kunjungan ke daerah dan pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bukan untuk memengaruhi masyarakat memilih salah satu paslon tertentu dalam konteks pemilihan umum. Menurutnya, semua kegiatan tersebut adalah upaya pemantauan bahwa program-program pemerintah berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Pernyataan ini mencerminkan pentingnya klarifikasi terhadap upaya-upaya pemerintah, terutama saat terjadi penafsiran yang salah atau spekulasi yang tidak benar terkait dengan kegiatan politik. Menteri PMK menegaskan bahwa kegiatan pembagian bansos dan kunjungan ke daerah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan program-program yang telah dijalankan.

Pada masa kampanye politik, seringkali kegiatan-kegiatan seperti pembagian bansos diinterpretasikan sebagai bentuk kampanye atau pengaruh terhadap preferensi politik masyarakat. Namun, Menteri PMK menegaskan bahwa niat sebenarnya dari kunjungan tersebut adalah untuk memantau langsung pelaksanaan program-program pemerintah serta mengetahui kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Dengan memberikan klarifikasi ini, diharapkan spekulasi dan kekhawatiran yang mungkin muncul di masyarakat dapat diminimalkan. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan transparansi, tanpa campur tangan dalam urusan politik atau mempengaruhi keputusan politik masyarakat.

Pernyataan Menteri PMK juga menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi dalam setiap kegiatan pemerintah. Dengan memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan dengan baik dan tepat sasaran, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Kesimpulannya, klarifikasi Menteri PMK mengenai kunjungan dan pembagian bansos oleh Presiden Joko Widodo adalah langkah penting dalam menjaga integritas dan transparansi pemerintah. Kegiatan tersebut bukan untuk kepentingan politik, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memantau dan memastikan efektivitas program-program pembangunan

 

Read More

PEDULI KEMANUSIAAN, Menko PMK Memastikan Pemerintah Indonesia Mengirimkan Bantuan Sebesar US$1 Juta Atau Setara Rp15 Miliar Untuk Palestina

 

Yogyakarta – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, memastikan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengirimkan bantuan sebesar US$1 juta atau setara dengan Rp15 miliar untuk Palestina. Langkah ini menandai komitmen Indonesia dalam mendukung kemanusiaan di tengah konflik yang terus berkecamuk di Timur Tengah.

Bantuan ini merupakan upaya nyata Pemerintah Indonesia dalam memperlihatkan solidaritasnya terhadap rakyat Palestina yang telah lama mengalami konflik dan kesulitan kemanusiaan. Langkah kemanusiaan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang berfokus pada perdamaian, keadilan, dan kepentingan bersama di tingkat internasional.

Mengirimkan bantuan sejumlah US$1 juta menunjukkan bahwa Pemerintah Jokowi peduli terhadap kondisi kemanusiaan di Palestina. Langkah ini tidak hanya sebagai bentuk dukungan moral, tetapi juga sebagai upaya nyata untuk membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Keputusan ini juga mencerminkan kerja keras pemerintahan Jokowi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional dengan menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Dengan menunjukkan kepedulian terhadap kemanusiaan di Palestina, Indonesia memperkuat citra positifnya di mata dunia sebagai negara yang peduli dan berperan aktif dalam isu-isu global.

Selain itu, langkah ini juga dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas politik di tingkat nasional. Dengan memperlihatkan kepedulian terhadap kemanusiaan, Pemerintah Jokowi dapat memperkuat solidaritas dan dukungan dari masyarakat Indonesia, serta menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri yang diambil bertujuan untuk kebaikan bersama.

Meskipun bantuan sejumlah US$1 juta mungkin terasa kecil dibandingkan dengan skala konflik yang ada di Palestina, namun langkah ini tetap memiliki makna yang besar dalam konteks kemanusiaan dan diplomasi. Indonesia, sebagai negara yang memiliki peran penting dalam forum-forum internasional, menunjukkan komitmennya untuk turut serta dalam upaya mencari solusi damai bagi konflik di Timur Tengah.

Dengan demikian, pengiriman bantuan oleh Pemerintah Indonesia untuk Palestina tidak hanya sebagai tindakan kemanusiaan semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Langkah ini menegaskan bahwa Pemerintah Jokowi berkomitmen untuk terus mendukung perdamaian dan keadilan di dunia, sebagai upaya untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan berkelanjutan bagi semua.

 

Read More

Siap Tingkatkan Kerjasama, Kemenkeu Terbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 11 Tahun 2024 Tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Sesuai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea

 

Yogyakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 11 Tahun 2024 yang mengatur pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk memperkuat kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan. Dengan adanya PMK ini, diharapkan akan tercipta lingkungan perdagangan yang lebih terbuka dan berpihak kepada kedua belah pihak.

Menurut Menteri Keuangan, langkah ini akan membawa manfaat besar bagi Indonesia dalam meningkatkan akses pasar, memperluas ekspor, serta mendorong investasi dari Korea Selatan ke Indonesia. Selain itu, PMK ini juga diharapkan dapat membantu dalam mengoptimalkan potensi ekonomi kedua negara.

Reaksi positif pun datang dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan pengamat ekonomi. Mereka melihat langkah ini sebagai peluang emas untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan, serta membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konteks politik nasional, langkah ini juga akan memperkuat posisi pemerintahan Jokowi di mata publik. Dengan mendorong kerjasama ekonomi yang lebih erat dengan negara-negara mitra strategis seperti Korea Selatan, Jokowi menunjukkan komitmennya untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan stabil secara ekonomi.

Diharapkan, dengan terus mendorong kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, Indonesia akan semakin terintegrasikan dalam pasar global dan mampu bersaing dengan negara-negara lain di tingkat internasional. Langkah-langkah progresif seperti ini akan terus menjadi prioritas dalam pemerintahan Jokowi, untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh dan kesejahteraan yang lebih luas bagi rakyat Indonesia.

 

Read More

Sukseskan Pemadanan NIK Menjadi NPWP, Kemensetneg Mengadakan Sosialisasi Dan Dan Coaching Clinic Perpajakkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 Untuk Pejabat Dan Pegawai Di Aula Serbaguna Gedung 3

 

Yogyakarta – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) turut berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam rangka memastikan kesuksesan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, Kemensetneg menggelar sosialisasi dan Coaching Clinic Perpajakkan di Aula Serbaguna Gedung 3.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pejabat dan pegawai Kemensetneg yang akan terlibat langsung dalam proses pemadanan NIK menjadi NPWP. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang PMK Nomor 168 Tahun 2023 serta langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam proses pemadanan.

Dalam sambutannya, Menteri Sekretariat Negara menyampaikan pentingnya kebijakan ini dalam mendukung reformasi perpajakan di Indonesia. Pemadanan NIK menjadi NPWP diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan serta memperluas basis data pajak yang akurat dan terpercaya.

Kemensetneg juga menyelenggarakan Coaching Clinic Perpajakkan untuk memberikan bimbingan teknis kepada para pejabat dan pegawai dalam pelaksanaan pemadanan NIK menjadi NPWP. Coaching Clinic ini menjadi wadah bagi peserta untuk bertanya, berdiskusi, dan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses dan tata cara pemadanan yang benar.

Keberhasilan pemadanan NIK menjadi NPWP akan membawa dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan pajak serta meningkatkan penerimaan negara. Dengan basis data pajak yang lebih akurat, pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan pajak dan memperkuat stabilitas fiskal negara.

Kegiatan sosialisasi dan Coaching Clinic Perpajakkan yang diselenggarakan oleh Kemensetneg merupakan langkah konkret dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Dengan pemahaman yang mendalam dan komprehensif, diharapkan para pejabat dan pegawai Kemensetneg dapat menjadi motor penggerak dalam mensukseskan implementasi PMK Nomor 168 Tahun 2023.

Dengan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kemensetneg, pemerintahan Jokowi terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perpajakan. Langkah-langkah konkret seperti ini akan membawa Indonesia menuju perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan.

 

Read More

Jokowi Perintahkan Lockdown Daerah Zona Merah Kasus Wabah PMK

Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Letjen TNI Suharyanto untuk menerapkan lockdown di tingkat kecamatan sebagai upaya penanganan wabah penyakit mulut dan kuku.

"Bagi provinsi yang kecamatannya ternyata sudah terinfeksi lebih dari 50 persen ini tidak boleh ada pergerakan hewan dari satu titik ke titik lain, jadi semuanya di-lockdown," kata Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan wabah PMK melalui kanal YouTube Pusdalops BNPB, Jumat (24/6/2022).

Berikutnya adalah membentuk posko PMK untuk mengawasi lalu lintas hewan ternak, dengan mengaktifkan posko PPKM Mikro di tingkat Desa, kecamatan yang selama ini digunakan untuk pengendalian kasus COVID-19.

"Gunakan posko-posko ini untuk memonitor dan mengawasi dan melaksanakan tahap-tahap penanganan terkait dengan PMK/ Terkait data vaksinasi, testing, tracing, ini akan dilaksanakan lagi jadi sama polanya sama seperti COVID-19," kata dia.

Ia meminta setiap daerah mengaktifkan lagi posko-posko lintas daerah, jembatan timbang, pelabuhan laut dan udara, dan posko desa untuk mengawasi lalu lintas ternak.

Selain itu Suharyanto meminta provinsi, kabupaten/kota yang belum terkena wabah PMK dapat menjaga pintu-pintu masuk ke wilayahnya, agar jangan sampai ada lalu lintas hewan yang masuk, apalagi jika hewan ternaknya belum terjamin kesehatannya.

Ia juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan edukasi terkait wabah PMK kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. "Mohon diperkuat lagi komunikasi publik oleh para pimpinan daerah di wilayah masing-masing, sehingga masyarakat tetap tenang, masyarakat tetap waspada dan menyadari sepenuhnya terkait dengan penanganan penyakit mulut dan kuku ini," ujarnya.

Suharyanto mengatakan, saat ini, terdapat 15 provinsi yang belum terdeteksi wabah PMK. Untuk itu, ia mengimbau pemerintah daerah untuk menjaga pintu masuk dan memonitor lalu lintas hewan ternak yang masuk ke wilayah mereka.

"Untuk sementara sampai dengan penyakit mulut dan kuku ini teratasi, mohon itu dijadikan, ditutup dulu batas-batas kabupaten/kota apalagi yang belum terkena penyakit mulut dan kuku," tuturnya.

Lebih lanjut, Suharyanto menambahkan, pihaknya memantau perkembangan harga daging di daerah agar penanganan wabah PMK tak membuat masyarakat panik. "Tidak menimbulkan kelangkaan daripada harga kebutuhan pokok masyarakat terutama harga daging," ucapnya.

 

Read More

CEGAH PENYEBARAN PMK, JOKOWI PERINTAHKAN LOCKDOWN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dilakukan seperti kebijakan PPKM untuk pandemi Covid-19. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hal itu ditetapkan dalam rapat internal dipimpin Jokowi, membahas perkembangan dan penanganan PMK.

"Dari hasil pembahasan disetujui bahwa daerah berbasis level mikro seperti penanganan Covid-19. Akan diberikan larangan hewan hidup, dalam hal ini sapi, bergerak. Yaitu dari daerah merah, level kecamatan yang terdampak PMK atau kita sebut daerah merah. Ini ada di 1.765 dari 4.614 kecamatan atau 38%. Seluruhnya detail nanti akan dimasukkan dalam Instruksi Mendagri," kata Airlangga dalam keterangan pers usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Situs Siagapmk.id mencatat, hingga saat ini, Kamis (23/6/2022, pukul 14.22 WIB), penyakit mulut dan kuku sudah menyebar ke 19 provinsi dan 215 kota/ kabupaten. Sebanyak 232.020 ekor hewan ternak dilaporkan sakit, dimana 1.330 diantaranya mati dan 2.248 ekor dikenakan potong bersyarat. 

Presiden, lanjut dia, juga telah menyetujui struktur Satgas Penanganan PMK akan dipimpin oleh Kepala BNPB yang juga saat ini memimpin Satgas Covid-19. Satgas PMK akan terdiri dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (PKH Kementan), Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Bangda Kemendagri), Deputi Kemenko Perekonomian, TNI, dan Polri.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyatakan bahwa salah satu cara mencegah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) meluas di Indonesia adalah dengan melakukan penguncian atau karantina wilayah (lockdown) yang berstatus zona merah PMK bagi provinsi yang kecamatannya sudah terinfeksi lebih dari 50 persen.

"Ini tidak boleh ada pergerakan hewan dari satu titik ke titik lain. jadi semuanya di-lockdown," kata Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan wabah penyakit kuku dan mulut secara daring di Jakarta, Jumat (24/6).

Selain itu, komunikasi publik menjelang Idul Adha juga perlu dilakukan seperti edukasi kesehatan hewan dan penjelasan kepada masyarakat dengan sejelas-jelasnya.

Masyarakat diharap tetap tenang dan waspada, serta menyadari sepenuhnya terkait dengan PMK. Sehingga kemungkinan adanya perbedaan informasi khususnya terkait mobilisasi hewan ternak atau perpindahan hewan ternak dan satu titik ke titik lain, terutama di daerah-daerah yang zona merah PMK bisa teredam.

Selanjutnya pembentukan Satuan Tugas Daerah untuk mendata dan memastikan dokter hewan dan otoritas veteriner yang ada di daerah masing-masing, dan segera difungsikan di tiap daerah masing-masing di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi, dan terutama di zona merah perlu disegerakan.

Dan yang terakhir, Satgas akan mendata kebutuhan vaksin dan tenaga vaksinator, mengingat Kementerian Pertanian pada akhir minggu ini akan melaksanakan vaksinasi PMK.

Data-data tersebut kemudian diintegrasikan dengan menggunakan sistem pelaporan data Covid-19 yang selama ini sudah berjalan.

"Selanjutnya apabila ada apabila kebutuhan hewan kurban tidak bisa terpenuhi, tidak perlu memobilisasi hewan ternak antardaerah. ini memang tidak mudah memberikan penjelasan kepada masyarakat, Tapi ini sudah keputusan pemimpin negara. sehingga mohon masing-masing wilayah, masing-masing daerah, mengikuti kebijakan ini," kata Suharyanto.

 

Read More

JOKOWI SETUJUI PEMBENTUKAN SATGAS PMK

Berkaca pada Satgas Covid-19, Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk menanggulangi PMK yang saat ini secara luas menyerang hewan ternak di Indonesia. Satgas ini akan diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Bapak Presiden sudah menyetujui struktur daripada Satgas Penanganan PMK yang nanti akan dipimpin oleh Kepala BNPB,” kata Airlangga dalam keterangan pers yang juga dihadiri oleh Kepala BNPB dan Menteri Agama usai rapat terbatas mengenai Penyakit Mulut dan Kuku di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/6/2022).

Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Satgas akan dibantu oleh wakilnya, yaitu Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen Peternakan dan Keswan) Kementerian Pertanian, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Asisten Operasi (Asops) Kapolri dan Asops Panglima TNI.

Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah membentuk Satgas Penanganan PMK yang akan mengkoordinasikan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan, terutama terkait penyediaan vaksin dan obat, serta pelaksanaan vaksinasi.

“Untuk penanganan PMK di daerah akan berbasis level mikro seperti dalam penanganan Covid-19, akan diberikan larangan untuk hewan hidup (sapi) bergerak di level kecamatan yang terdampak PMK, atau kita sebut Daerah Merah," kata Airlangga, Kamis (23/6/2022).

Per 23 Juni 2022, terdapat 1.755 Kecamatan masuk daerah merah atau 38,0% dari total 4.614 Kecamatan yang terdampak di 213 Kabupaten/Kota.

Kebijakan penanganan PMK akan diatur secara detail di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri). Pembentukan dan struktur Satgas Penanganan PMK pun telah disetujui Presiden Joko Widodo. Nantinya, Satgas PMK akan dipimpin Letjen TNI, Suharyanto didampingi wakil dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Deputi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, serta Asops Kapolri dan Panglima TNI.

"Struktur ini mirroring dengan struktur Satgas Penanganan Covid-19,” jelas Menko Airlangga.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, Satgas Penanganan PMK akan bekerja secepat mungkin untuk menangani wabah yang semakin meluas saat ini. Menurutnya, Satgas Penanganan PMK juga telah memiliki model penanganan wabah, yakni seperti halnya penanganan Covid-19.

“Kita sudah punya model pada saat penanganan Covid, sehingga hal-hal yang dilakukan saat penanganan Covid-19 yang saat ini juga masih berjalan ini akan kami terapkan dalam penanganan mulut dan kuku,” ujar dia.

Selanjutnya, Satgas Penanganan PMK akan melakukan rapat koordinasi dan mengunjungi berbagai daerah, khususnya daerah merah agar secepatnya wabah PMK dapat tertangani.

“Mohon dari aparat pemerintah daerah, para gubernur, bupati, wali kota, menyiapkan sehingga kita bersama-sama bisa menangani penyakit mulut dan kuku pada ternak di Indonesia ini dengan secepat mungkin,” kata Suharyanto.

Dalam rapat bersama Presiden Jokowi itu juga disetujui pengadaan vaksin untuk tahun 2022 sekitar 28,7 juta dosis dengan pembiayaan dari anggaran program PEN 2022.

“Bapak Presiden memberikan arahan untuk obat-obatan harus segera disiapkan dan jumlah vaksinator agar dilengkapi," tegasnya.

Read More