Semua Masih Terkendali, Mendag: Kenaikan Harga Minyak Selama Ramadhan Disebabkan Adanya Penurunan Pasokan Minyak Goreng Oleh Pengusaha Untuk Memenuhi Stok Dalam Negeri

 

Yogyakarta – Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak selama bulan Ramadhan disebabkan oleh penurunan pasokan minyak goreng oleh pengusaha, yang bertujuan untuk memenuhi stok dalam negeri. Klarifikasi ini menegaskan bahwa meskipun terjadi kenaikan harga, situasinya masih terkendali dan tidak perlu dikhawatirkan.

Penurunan pasokan minyak goreng oleh pengusaha merupakan langkah strategis untuk menjaga ketersediaan stok dalam negeri, terutama selama bulan Ramadhan yang sering kali mengalami peningkatan konsumsi. Meskipun hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga untuk sementara waktu, langkah ini diambil untuk menghindari kekurangan stok dan memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki akses yang cukup terhadap minyak goreng.

Klarifikasi ini penting untuk menghilangkan kekhawatiran dan spekulasi yang mungkin muncul di kalangan masyarakat terkait kenaikan harga minyak. Dengan menjelaskan alasan di balik kenaikan harga, Menteri Perdagangan berharap dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan memastikan bahwa situasi tetap terkendali.

Selain itu, klarifikasi ini juga mengingatkan pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik dari pihak pemerintah kepada masyarakat. Dengan memberikan penjelasan yang jelas dan akurat, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan meminimalkan kebingungan di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun terjadi kenaikan harga minyak selama bulan Ramadhan, masyarakat dapat yakin bahwa situasinya masih terkendali dan langkah-langkah telah diambil untuk menjaga ketersediaan stok dalam negeri. Dengan kerjasama dan pengertian dari semua pihak, diharapkan situasi ini dapat segera kembali normal setelah bulan Ramadhan berakhir.

 

Read More

Semua Akan Berangsur Normal, Mendag: Kenaikan Harga Bawang Hingga Rp 80.000 Karena Terkendala Libur Lebaran Idul Fitri Sehingga Operasional Serta Stok Menjadi Terhambat Kondisi Ini Hanya Berlangsung Sementara

 

Yogyakarta –-Belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan kenaikan harga bawang yang mencapai Rp 80.000. Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa kenaikan drastis ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama terkait dengan libur Lebaran Idul Fitri yang mengakibatkan terhambatnya operasional dan stok bawang di pasaran.

Dalam penjelasannya, Menteri Perdagangan mengungkapkan bahwa selama libur Lebaran, banyak pedagang bawang yang mengurangi atau bahkan menutup operasional mereka. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan pasokan bawang di pasar, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan dan mendorong kenaikan harga.

Namun, perlu dipahami bahwa kondisi ini hanya bersifat sementara. Dengan berakhirnya libur Lebaran dan kembali normalnya operasional pedagang, diharapkan pasokan bawang akan segera pulih dan harga akan kembali stabil. Menteri Perdagangan juga menekankan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan harga bawang agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha, termasuk produsen dan distributor bawang, untuk memastikan ketersediaan stok yang memadai di pasaran. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu meredakan kekhawatiran akan kenaikan harga bawang yang berlebihan.

Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi kenaikan harga yang bersifat sementara ini. Dengan berjalannya waktu dan normalnya operasional serta pasokan bawang, harga akan kembali stabil seperti biasa. Selama itu, pemerintah terus memantau situasi dan siap mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

Jadi, meskipun kenaikan harga bawang hingga mencapai Rp 80.000 mungkin menimbulkan kekhawatiran, namun dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan kondisi ini hanya bersifat sementara, kita dapat yakin bahwa semua akan berangsur normal dan harga bawang akan kembali ke level yang wajar dalam waktu yang tidak terlalu lama.

 

Read More

Ada Faktor Alam, Jokowi: Perubahan Iklim Global Menyebabkan Gagal Panen Dan Kenaikan Harga Bahan Pangan Di Seluruh Penjuru Dunia Tidak Hanya Indonesia

 

Yogyakarta – Presiden Joko Widodo mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak perubahan iklim global yang telah menyebabkan gagal panen dan kenaikan harga bahan pangan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikannya baru-baru ini, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintahannya siap untuk menghadapi tantangan ini dan mencari solusi yang tepat guna untuk menstabilkan harga pangan.

Perubahan iklim global telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan dunia. Gagal panen yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, dan fenomena alam lainnya telah menyebabkan kenaikan harga bahan pangan yang signifikan di berbagai belahan dunia. Hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang ekonominya rentan terhadap fluktuasi harga pangan.

Presiden Jokowi menyadari urgensi untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan ini. Salah satunya adalah dengan memperkuat ketahanan pangan domestik melalui diversifikasi sumber pangan, promosi pertanian berkelanjutan, dan investasi dalam infrastruktur pertanian yang tangguh. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dari luar negeri.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas dan terjangkau. Program-program bantuan pangan dan subsidi pangan akan terus diperkuat guna mendukung kebutuhan pangan masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah.

Pernyataan Presiden Jokowi ini tidak hanya mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam membangun opini positif di kalangan masyarakat. Dengan menunjukkan keseriusan dan tindakan nyata dalam mengatasi dampak perubahan iklim global, pemerintahan Jokowi berhasil memperkuat legitimasi dan dukungan publik terhadap kepemimpinan mereka.

Dukungan dan kerjasama dari semua pihak menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mencapai visi kesejahteraan yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Melalui langkah-langkah nyata seperti yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi, Indonesia dapat terus bergerak maju menuju kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya.

 

Read More

Lakukan Percepatan! Jokowi mendorong kepada para petani untuk bisa segera melakukan pengolahan lahan sawah yang telah panen

 

Yogyakarta – Jokowi terus berupaya untuk menekan laju inflasi terutama akibat dari kenaikan harga komoditas pangan. Demi mencapai tujuan tersebut Jokowi para petani untuk bisa mempercepat masa tanam sawah sehabis panen.

Jokowi menginginkan sawah yang sudah selesai panen bisa untuk segera dilakukan tanam pohon padi baru. Jokowi tidak ingin para petani membuang waktu sia – sia dengan memberikan jeda pada lahan dengan segera dikelola langsung.

Jokowi ingin petani memanfaatkan curah air hujan yang masih ada dan cukup di bulan Maret hingga April nanti. Jokowi juga mengimbau agar Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menjaga keseimbangan harga gabah disaat petani serentak menggelar panen raya Nusantara.

Menurutnya, langkah ini penting dilakukan agar Badan Urusan Logistik (Bulog) mampu menyerap gabah kering panen (GKP) secara jelas dan wajar. Jokowi memerintahkan kepada Bapanas untuk bisa segera mengeluarkan harga gabah terbaru demi menjaga harga tetap stabil.

 

Read More

Tetap Waspada! Jokowi peringatkan kepada seluruh kepala daerah untuk berhati – hati terhadap kenaikan bahan pangan bisa memicu inflasi

 

Yogyakarta – Jokowi terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dari gelombang inflasi yang melanda beberapa bulan ini. Oleh sebab itu Jokowi juga memberikan peringatan keras kepada kepala daerah untuk terus berhati – hati terkait kenaikan harga komoditas pangan terutama beras.

Jokowi mengatakan kenaikan harga beras adalah pemicu terjadinya inflasi nasional hampir 50% inflasi terjadi karenanya. Jokowi mengatakan bahwa inflasi yang dialami Indonesia masih tergolong aman bila dibandingkan negara lain.

Meski demikian Jokowi meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan pemantauan terkait stok beras yang tersedia di wilayahnya masing – masing. Beras menjadi komoditas yang memiliki pesan yang dominan memberikan andil pada inflasi tahunan.

Jokowi menekan kepada kepala daerah untuk memastikan jumlah kecukupan terkait ketersedian beras. Jokowi juga menghimbau kepada daerah yang menjadi produsen padi untuk bisa membantu mengirimkan ke daerah yang sedang defisit, jangan teriak beras langka kalau sudah kejadian tapi sebelumnya kalau bisa sudah lapor.

 

Read More

Lakukan Kontrol! Jokowi memerintahkan kepada seluruh kepala daerah se – Indonesia untuk pantau stabilitas stock dan harga komoditas pangan demi cegah inflasi

 

Yogyakarta – Demi menghadapi dunia yang sedang dilanda ketidak pastian membuat Jokowi selalu berupaya menerapkan langkah – langkah strategis. Langkah strategis Jokowi tersebut tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak tidak terkecuali Pemda di seluruh Indonesia.

Langkah Jokowi untuk menghadapi ketidakpastian adalah dengan menjaga stabilitas supali dan harga pangan. Selain menjaga suplai dan harga Jokowi juga meminta kepada pemda untuk bisa meningkatkan produktivitas produk pangan.

Jokowi juga meminta kepada pemda untuk saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan komoditas yang ada. Jokowi kembali menekan bahwa dengan adanya kenaikan harga pangan akan memicu terjadinya inflasi.

Jokowi juga menyinggung bahwa 50% inflasi yang terjadi di bulan lalu terjadi akibat dari adanya kenaikan harga pangan. Jokowi juga mendukung pengembangan program ketahanan pangan yang sesuai dengan potensi bahan pangan daerah masing – masing.

 

Read More

Tingkatkan Serapan! Jokowi perintahkan BUMN menampung hasil panen para petani

 

Yogyakarta – Jokowi segera melakukan respon cepat terkait adanya kenaikan harga bahan komoditas pangan yakni beras. Jokowi terus berupaya melakukan segala upaya untuk bisa turunkan harga beras yang berada di pasaran.

Salah satu upaya yang dilakukan Jokowi adalah dengan memerintahkan BUMN supaya bisa menyerap seluruh hasil panen bahan pangan dari petani. Bahan pangan yang dihasilkan oleh para petani harus semua terserap oleh BUMN sepenuhnya karena Kementan sudah berusaha untuk meningkatkan produktivitas.

Demi meningkatkan daya serap BUMN terhadap hasil pertanian maka Jokowi akan segera melakukan pembahasan dengan Erick Thohir serta Sri Mulyani terkait pendanaan yang diperlukan. Pada tahun 2021  terbit Perpres 66/2021 terkait pemberian kuasa dari menteri BUMN kepada Badan pangan nasional untuk penugasan – penugasan perum bulog.

Jokowi akan memilih dua mekanisme pendanaan yakni dari APBN dan dana murah dari Himbara. Kalau urusan dengan dana murah maka perlu adanya sinkronisasi dari Menkeu yang bakal dibahas bersama perbankan.

Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan Jokowi salah satunya membuka keran impor beras sebanyak 500.00 ton pada akhir 2022 serta melakukan operasi pasar.

 

Read More

Jokowi perintahkan Pemda untuk bisa kendalikan inflasi di wilayahnya masing – masing setelah periksa kenaikan harga bahan pokok di lapangan secara langsung

 

Yogyakarta – Jokowi soroti kenaikan beberapa komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan.

Jokowi juga mengajak Pemda untuk bersama-sama mengendalikan inflasi yang berasal dari harga kebutuhan pokok.

Jokowi meninjau Pasar Melaya, Jembrana untuk mengecek harga bahan pokok yang mempengaruhi inflasi, terutama minyak dan beras. 

Jokowi mengungkapkan, harga minyak masih terkendali di kisaran Rp 14-15 ribu, sedangkan harga beras mengalami sedikit kenaikan.

 

Read More

Bersama! Jokowi tekankan kepada seluruh tingkatan Pemda dari kota/kabupaten hingga provinsi harus bergerak serentak kendalikan inflasi

 

Yogyakarta – Jokowi mengajak Pemda untuk bersama-sama mengendalikan inflasi yang berasal dari harga kebutuhan pokok. Jokowi mengakui sejumlah harga bahan kebutuhan pokok saat ini sedang mengalami kenaikan. 

Jokowi sempat melakukan tinjauan langsung ke sejumlah pasar tradisional di Bali, antara lain pasar Baturiti di Tabanan dan Pasar Melaya di Jembrana. 

Hasil dari peninjauan ke pasar terdapat ada dua bahan pokok yang mempengaruhi inflasi yakni minyak goreng dan beras. Jokowi mengungkapkan, harga minyak goreng di Bali masih terkendali di kisaran Rp 14.000 - 15.000 per liter sedangkan untuk harga beras mengalami sedikit kenaikan. Sebelumnya, Jokowi  mengakui bahwa harga beras mengalami kenaikan di seluruh provinsi di Tanah Air. Oleh karena itu Jokowi beserta jajarannya akan terus melaksanakan operasi pasar untuk menangani kenaikan tersebut.

Jokowi mengatakan bahwa pada awal Januari 2023 operasi pasar sudah dilakukan. Namun, hasilnya hanya membuahkan sedikit penurunan harga beras. Oleh karenanya dalam beberapa pekan mendatang jajarannya akan melakukan operasi pasar secara besar-besaran. 

 

Read More

Petani Tebu Minta Harga Dasar Gula Naik, Jokowi Mau Panggil Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan dialog langsung dengan petani tebu di Mojokerto, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, petani tebu menyampaikan berbagai harapan kepada Jokowi, salah satunya meminta dinaikan harga dasar gula.
Hal itu disampaikan langsung oleh salah satu petani tebu bernama Madiarto. Permintaan itu atas dasar karena ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Apakah mungkin harga dasarnya (gula) ini ditingkatkan, karena bensinnya naik pak. Barangkali Pak Presiden..." ujar Mardianto secara langsung kepada Jokowi, dikutip dari unggahan di Sekretariat Presiden, Sabtu (5/11/2022).

Jokowi pun menanyakan saat ini berapa harga dasar gula. "Niki pinten toh (sekarang berapa?)" tanya Jokowi.

Jokowi pun menanyakan saat ini berapa harga dasar gula. "Niki pinten toh (sekarang berapa?)" tanya Jokowi.

Jokowi berjanji akan membahas kenaikan harga dasar gula dengan menterinya.

"Oke nanti rapat dengan menteri," ujar Jokowi.

Mardianto memastikan, jika kenaikan harga dasar gula dinaikan, maka panen tebu yang hanya setahun sekali akan memakmurkan nasib petani.

"Nggih pak Presiden, kalau dihitung nanti petani bisa jaya lagi. Panen satu tahun sekali, kalau satu tahun sekali, uangnya sedikit. Nanti kalau disetujui bapak, mudah-mudahan bunganya bisa ditingkatkan, bersamaan dengan naiknya sparepart dan lain-lain," lanjutnya.

Keluhan lain yang disampaikan Mardianto adalah mahalnya harga pupuk. Ia mengatakan sebenarnya sarana untuk petani tebu saat ini cukup terpenuhi, mulai dari bibit hingga pupuk.

"Alhamdulillah sarananya sudah dipenuhi oleh PTP, bibitnya sudah, pupuknya sudah walaupun agak mahal Pak Presiden," ujarnya.

Jokowi merespon keluhan tersebut dengan mengakui bahwa saat ini harga pupuk di seluruh dunia juga mahal. Penyebabnya adalah karena bahan baku pupuk dari Ukraina dan Rusia yang saat ini tengah perang.

"Pupuk seluruh negara baru semuanya mahal. Baru semuanya mahal, problem," kata Jokowi sambil tertawa.

"Karena bahan baku pupuk itu dari Ukraina sama Rusia. Lagi perang," tuturnya.
Mardianto berharap pemerintah bisa membantu memenuhi kebutuhan pupuk yang tengah mahal. "Tetapi ini bisa dibantu dari pabrik lagi untuk kita dan kawan-kawan, Pak Presiden," pinta petani

Petani juga meminta agar ditambahkan sarana alat pengangkut tebu. Madiarto menyampaikan, alat yang dimaksud itu untuk membantu petani mengambil hasil panen ketika musim penghujan.

Sering menyampaikan bahwa kesulitan ada, terutama hujan, petani tidak bisa mengeluarkan tebutnya. Sudah disiapkan alat baru untuk menanggulangi. Tidak memakai tenaga manusia namanya saya nggak tahu itu pak. Bisa membawa dari becek ke jalan yang keras, alat angkutnya," terang Mardianto

Jokowi kemudian bertanya, berapa banyak alat tersebut yang dibutuhkan petani tebu. "Jadi butuh berapa banyak?" tanya Jokowi.

"Minimal 100, pak. Koperasi di sini ada 40 koperasi yang rata-rata punya 1.000 hektare," jawab Mardianto.

Jokowi bertanya berapa harga dari alat tersebut. Tak sempat dijawab, pejabat lain yang hadir dalam kesempatan itu menjelaskan, bahwa ada program dari Menteri BUMN Erick Thohir yakni Program Mari Kita Majukan Usaha Rakyat (Makmur) yang akan memenuhi kebutuhan sarana petani.

"Sudah ada program Menteri BUMN program Makmur, nanti salah satunya adalah sarana pertanian," kata pejabat tersebut

"Tak cek loh nggih," jawab Jokowi.

 

Read More

Jokowi Ungkap 'Jurus' RI Tekan Impor Jagung Jadi 800 Ribu Ton

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan jurus di balik keberhasilan pemerintah menekan impor jagung. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran Gerakan Kemitraan Inklusif untuk UMKM Naik Kelas yang ditayangkan youtube Sekretariat Presiden, Senin (3/10/2022).

"Jagung itu sudah sekian tahun kita impor 3,5 juta ton per tahun. Dan sudah 7 tahun ini, sampai hari ini, sudah anjlok impor kita tinggal 800 ribu ton per tahun. Karena apa? Petani jagung ada yang mendampingi, petani jagung ada yang mengawal," ujarnya.

Menurut Jokowi, panen petani jagung mengalami peningkatan dari 4 ton/hektare menjadi 8 ton/hektare. Ongkos produksi pun berada di kisaran Rp 1.800/kg hingga Rp 1.900/kg.

"Itu yang saya tahu waktu saya ke Dompu. Jualnya bisa Rp 3.800 per kg, untungnya sudah 100%," kata Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu berharap tren serupa tidak hanya untuk komoditas jagung, melainkan juga komoditas-komoditas lain.

"Kalau jagung bisa, mestinya padi juga bisa, singkong juga bisa, porang juga bisa, kopi juga bisa, semua dan itu menjadi tugas perusahaan-perusahaan besar kita," kata Jokowi.

"Jangan sampai ada perusahaan besar berada di sebuah daerah, pabriknya kelihatan tinggi-tinggi dan besar sekali, lingkungannya miskin. Hati-hati," lanjutnya.

 

Read More

Presiden: Turunnya Harga Kopra Dipengaruhi Pasar Internasional

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa kopra adalah salah satu komoditas yang harganya dipengaruhi oleh pasar internasional.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangan persnya di Pasar Rakyat Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Rabu (28/09/2022).

“Kopra ini kan komoditas yang harganya banyak ditentukan oleh internasional. Naik turunnya sebuah komoditas itu sulit diintervensi oleh pemerintah, sama dengan CPO [crude palm oil]/kelapa sawit, sama seperti dulu waktu [harga] sawit jatuh, ya kita, karena itu komoditas internasional, kopra juga sama, karena masuknya sudah masuk ke pasar bebas,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan, dirinya telah mendengar aspirasi para petani yang mengeluhkan jatuhnya harga kopra. Untuk, Presiden akan mengecek langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi.

“Saya mau cek detail seperti apa problemnya. Kalau pemerintah bisa mengintervensi, tapi pasar tidak bisa, mekanisme pasar tidak bisa diintervensi,” ujarnya.

Kepala Negara menambahkan, tak hanya kopra harga sejumlah komoditas juga dipengaruhi oleh mekanisme pasar internasional.

“Komoditas itu ada yang naik, ada yang turun. Sekarang yang banyak naik [harga] batu bara, CPO, nikel. Nah, ini pas kopranya turun. Belum tentu nanti akan naik lagi, karena memang situasi dunia tidak pasti,” pungkasnya.

 

Read More

Perintah Jokowi: Jika Harga Pangan Naik, Pemda Harus Subsidi Biaya Angkut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pemerintah daerah (pemda) untuk ikut mengendalikan angka inflasi pasca-kenaikan harga BBM. Salah satu upaya yang bisa dilakukan para pemda, adalah dengan ikut menanggung biaya transportasi komoditas kebutuhan pokok. 

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sudah meminta kepala daerah membantu biaya transportasi menuju daerah masing-masing dalam bentuk subsidi. Ia bilang, Jokowi juga telah memerintahkan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk terus menjaga stabilitas harga pangan dan energi agar tidak berdampak pada inflasi.

"Jadi jika harga kebutuhan pokok beranjak naik, pemerintah daerah menanggung biaya transportasi. Ini perintah Presiden," tegas Moeldoko dikutip dari Antara, Minggu (18/9/2022). 

Subsidi ongkos kirim bisa yang ditanggung pemda bisa diambil dari APBD, terutama dengan mengalokasikan dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk subsidi. Ia juga meminta daerah mengupayakan agar tidak terjadi kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu cepat yang berpotensi membebani masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial. 

“Misalnya untuk masalah energi, minyak, BBM, dan lainnya, pemda dapat membuat sistem bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang ada, kemudian tim pengendali inflasi daerah melibatkan aparat pengawas untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran,” kata dia. 

Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengalihan subsidi BBM untuk tambahan bantalan sosial, sebesar Rp 24,17 triliun.

Bantalan sosial diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan bantuan untuk sektor transportasi demi menjaga daya beli masyarakat dan menahan peningkatan angka kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS, lebih dari 70 persen subsidi BBM selama ini justru dinikmati kelompok masyarakat mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. 

Oleh karenanya, pemerintah saat ini sedang membuat keseimbangan baru, terutama dengan beban APBN yang sangat berat. Moeldoko pun menegaskan bahwa Presiden Jokowi selalu mendengarkan pendapat dan kritik dari masyarakat. Kebijakan kenaikan harga BBM, misalnya, telah melalui pertimbangan yang sangat panjang.

"Arah pemerintah sangat jelas, yakni agar subsidi tepat sasaran. Yang perlu dipahami adalah seharusnya kita, masyarakat, ikut membantu pemerintah untuk agar subsidi ini tepat sasaran ke masyarakat miskin dan membutuhkan,” katanya. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, harga barang kebutuhan pokok masih terpantau stabil, meskipun harga BBM bersubsidi mengalami kenaikan beberapa waktu lalu. 

Oleh sebab itu, dia menuturkan, Kementerian Perdangan akan terus memastikan harga barang kebutuhan pokok tetap stabil. "Kenaikan harga BBM subsidi belum memengaruhi harga barang kebutuhan pokok yang masih stabil," ujar Mendag Zulkifli Hasan saat memantau harga barang kebutuhan pokok di Pasar Gede, Surakarta, Jawa Tengah.

Lebih lanjut dia mengatakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada kepala daerah untuk membantu biaya transportasi menuju daerah masing-masing. "Jika harga barang kebutuhan pokok beranjak naik, maka pemerintah daerah menanggung biaya transportasi. Untuk itu, harga barang kebutuhan pokok harus dipantau terus karena menyangkut hajat hidup orang banyak," jelas Zulkifli Hasan.

 

Read More

Presiden Jokowi Dengarkan Aspirasi Mahasiswa soal Kenaikan Harga BBM

Tenaga Ahli Utama KSP Deputi IV, Yohanes Joko mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mendengarkan aspirasi yang disampaikan mahasiswa tentang kenaikan harga BBM. Aspirasi itu juga bakal menjadi perhatian Istana Negara.

"Pak Jokowi merespons menerima aspirasi, mendengar aspirasi dari teman-teman mahasiswa seperti layaknya beliau dan ini diperhatikan benar," ujarnya pada wartawan, Selasa (13/9/2022).

Menurutnya, meski massa aksi demo hari ini tak meminta ditemui, aspirasi para mahasiswa itu sudah didengarkan pihak Istana Negara. Soal rencana demo berkelanjutan yang dilakukan berbagai elemen masyarakat itu, pihaknya bakal melihat perkembangan dinamikanya dahulu.

"Tetap kami dari KSP akan terus mencoba dialog dengan mahasiswa memberikan pengertian kepada adik-adik mahasiswa dan elemen masyarakat terkait kebijakan penyesuaian harga BBM ini," tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya mengapresiasi aksi yang digelar pada Selasa (13/9/2022) ini oleh para mahasiswa. Pasalnya, aksi penyampaian pendapat itu dilakukan secara damai, yang mana mencerminkan bentuk kedewasaan demokrasi Indonesia.

Read More

Jokowi Memprediksi Harga Telur Bakal Turun Dua Minggu Lagi

Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai harga telur yang masih fluktuatif beberapa hari terakhir.

Menurut Jokowi, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga telur.

Pertama, karena pakan ternak yang naik. Kedua, fluktuasi biasa.

“Ya ini kan pertama karena pakan ternak yang naik, kedua ini fluktuasi biasa," jelasnya seperti yang dilansir dari laman Setkab.go,id.

Presiden memprediksi, harga telur akan segera mengalami penurunan harga.

"Nanti dua minggu insyaallah akan turun,” jelasnya.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat mengunjungi Pasar Cicaheum, Kota Bandung, Minggu (28/08/2022).

Tiba sekitar pukul 09.21 WIB, Presiden Jokowi beserta Iriana langsung menyapa para pedagang dan menyerahkan bantuan sosial kepada para penerima manfaat.

Bantuan yang diberikan yaitu berupa bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH), para pedagang pasar, dan pedagang kaki lima.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi berharap agar bantuan yang diserahkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha.

“Pagi hari ini saya, sama seperti di provinsi-provinsi yang lain, memberikan bantuan sembako kepada penerima manfaat PKH dan juga memberikan tambahan usaha, tambahan modal kerja kepada pedagang-pedagang di pasar, pada pedagang kaki lima,” ujar Presiden

Mengenai kondisi pasar yang kurang baik, Presiden mengatakan bahwa pemerintah siap untuk melakukan revitalisasi pasar apabila diperlukan. Namun, menurut Presiden, hal tersebut perlu dijajaki lebih lanjut karena Pasar Cicaheum merupakan salah satu pasar tradisional dengan kepemilikan lahan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Nanti saya tanyakan ke Pak Gub, Pak Wali Kota mengenai pasar ini, kalau memang perlu dibangun ya kita siap untuk membangun, tapi memang ini kepemilikan lahannya adalah milik BUMD,” katanya.

Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi didampingi oleh Iriana, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta istri, dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

 

Read More

Awas! Jokowi Sebut 3 'Biang Kerok' yang Bakal Kerek Inflasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk mewaspadai potensi kenaikan harga komoditas pangan yang bisa menjadi biang kerok kenaikan inflasi. Salah satunya, adalah beras, bawang merah, hingga cabai..

Hal tersebut ditekankan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang disiarkan secara live melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (18/8/2022).

"Tanyakan di daerah kita, apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi bisa saja beras, bisa saja bawang merah, cabai di cek," kata Jokowi.

Jokowi menginstruksikan kepada jajaran Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah untuk mengecek pasokan ketiga komoditas tersebut. Pasalnya, ketiga komoditas tersebut merupakan satu dari sederet komoditas pangan yang berpengaruh terhadap pergerakan inflasi.

"Saya pernah ke Merauke, kepada daerah sampaikan saya beras kita melimpah di sini, tapi enggak ada yang beli harga murah Rp 6.000. Saya cek ke bawah Rp 6.000. Ada daerah kekurangan beras kenapa gak ambil dari Merauke yang harganya masih murah?," kata Jokowi.

Jokowi meminta jajarannya tidak lagi bekerja dengan rutinitas. Jokowi menegaskan bahwa situasi saat ini tidak mudah, karena dunia dalam situasi yang belum pulih karena munculnya perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

"Para menteri, gubernur, bupati, kita gak bisa bekerja rutinitas enggak bisa melihat makronya saja," tegasnya,

 

Read More

Survei indEX: Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Capai 80,9%

Gejolak kenaikan harga berbagai komoditas khususnya terkait pangan dan energi tengah menghantui dunia. Di dalam negeri, harga minyak goreng masih cukup tinggi, belum kembali ke harga tahun lalu. BBM jenis non-subsidi dan listrik untuk golongan tertentu telah dinaikkan, sedangkan BBM subsidi dibatasi penggunaannya.

Disrupsi ekonomi yang melanda dunia diperparah oleh perang di Ukraina, membuat rantai pasok terganggu di mana-mana. Indonesia yang saat ini memimpin Presidensi G20 ditantang untuk memberikan solusi perdamaian dan pemulihan ekonomi dari ancaman krisis. Atas dasar itu, Presiden Jokowi memutuskan untuk melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia.

Usai menghadiri pertemuan G7 di Jerman, Jokowi bersama ibu negara memasuki zona perang untuk bertemu dengan Presiden Zelensky dan meninjau langsung kota-kota di Ukraina yang rusak parah. Setelah itu Jokowi menemui Presiden Putin di Rusia, untuk meminta dibukanya akses ekspor pangan Ukraina serta jaminan atas pasokan pupuk pertanian dari Rusia.

Jokowi tercatat sebagai pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Ukraina pasca-invasi. Determinasi Jokowi dalam upaya menciptakan perdamaian dunia dan menyelamatkan dunia dari krisis mendapat apresiasi publik. Temuan survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi sangat tinggi, mencapai 80,9 persen.

Bahkan di antaranya 7,1 persen merasa sangat puas. Kepuasan publik bertahan cukup tinggi selama paruh awal 2022, setelah sebelumnya sempat anjlok hingga 60,8 persen yang dipicu oleh varian delta pada gelombang kedua Covid-19. Sesudahnya kenaikan kasus Covid-19 akibat varian Omicron dan subvarian BA.4-BA.5 tidak terlalu dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

“Ketegasan Jokowi dalam menjaga perdamaian dan menyelamatkan dunia dari ancaman krisis ekonomi berbuah pada tingginya kepuasan publik,” ungkap Direktur Eksekutif indEX Research Vivin Sri Wahyuni dalam siaran pers di Jakarta, pada Kamis (14/7). Sebanyak 18,1 persen publik merasa tidak puas, di antaranya 1,9 persen tidak puas sama sekali, dan tidak tahu/tidak jawab 1,0 persen.

 

Read More

KEBIJAKAN JOKOWI BUKA KEMBALI EKSPOR SAWIT BERBUAH MANIS

Kebijakan pemerintah untuk membuka kembali ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya berbuah manis. Penerimaan Bea Keluar (BK) dari komoditas tersebut terbang lebih dari 800% pada Juni tahun ini.

Sebagai catatan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melarang ekspor CPO dan produk turunannya selama periode 28 April-22 Mei 2022. Larangan ekspor tersebut langsung memangkas penerimaan BK pada Mei lalu.

Pada pertengahan Juni, pemerintah bahkan mengeluarkan program flush out atau percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya. Kebijakan tersebut berlaku dari 14 Juni 2022 hingga 31 Juli 2022.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, penerimaan BK pada Juni 2022 tercatat Rp 7,26 triliun atau melonjak 443,6% dibandingkan Mei 2022 serta 149,7% dibandingkan Juni 2021.

Penerimaan BK pada Juni adalah yang tertinggi sepanjang tahun ini. Besaran penerimaan BK pada Juni juga dua kali lipat lebih banyak dibandingkan rata-rata bulanan tahun ini (Rp 3,85 triliun).

Lonjakan penerimaan BK pada Juni ditopang oleh komoditas CPO dan produk turunannya. Penerimaan BK dari kelompok CPO dan produk turunannya pada Juni 2022 menembus Rp 6,7 triliun.

Jumlah tersebut melesat 805,9% dibandingkan bulan Mei 2022. Dilihat dari nominalnya, penerimaan BK CPO dan produk turunannya meningkat Rp 5,96 triliun.

Penerimaan BK dari komoditas CPO dan produk turunannya pada Juni adalah yang tertinggi sepanjang tahun ini. Nilainya bahkan dua kali lipat lebih banyak dibandingkan rata-rata penerimaan bulanan 2022 (Rp 2,5 triliun).

Kontribusi penerimaan BK CPO dan produk turunannya terhadap total penerimaan bahkan menembus 92%, jauh lebih tinggi dibandingkan Mei lalu yang tercatat 51%. Dari tiga kelompok CPO dan turunnya yakni bungkil dan kernel, CPO, dan turunan CPO, sumbangan penerimaan BK terbesar datang dari kelompok turunan CPO.

Penerimaan BK dari kelompok turunan CPO menembus Rp 5,48 triliun pada Juni, melesat 1002,1% dibandingkan pada Mei yang tercatat Rp 494 miliar.

Penerimaan BK dari kelompok CPO terbang 2.241% menjadi Rp 494,18 miliar pada Juni dari Rp 21,10 miliar pada Mei. Penerimaan BK dari bungkil dan kernel melonjak 229,5% menjadi Rp 730,72 miliar pada Juni dari Rp 221,78 miliar pada Mei.

"Penerimaan didorong volume ekspor CPO & Turunannya dipengaruhi kebijakan skema percepatan ekspor CPO & Turunannya setelah sempat ada pelarangan ekspor," tulis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepada CNBC Indonesia.

 

Read More

Jokowi Minta Waspadai Kenaikan Harga Roti-Mi Instan Imbas Perang Ukraina

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk waspadai kenaikkan harga gandum. Presiden Jokowi menjelaskan kalau perang Rusia-Ukraina begitu berdampak pada harga komoditas pangan.

Dia mengatakan, sebagian negara di dunia kini mengalami kekurangan pangan akut akibat kekurangan stok dan kenaikan harga komoditas, termasuk gandum. Sebanyak 40% pasokan gandum dunia berasal dari Ukraina, Rusia, dan Belarusia.   Jokowi mencatat, saat ini stok gandum yang tertahan di Ukraina sebesar 77 juta ton, sedangkan stok di Rusia mencapai 130 juta ton. Stok gandum tersebut tertahan akibat konflik kedua negara tersebut.

Tertahannya stok tersebut menyebabkan harga gandum di pasar global telah naik 30%-50% secara tahun berjalan. Kenaikan harga gandum internasional akan berdampak pada industri makanan di dalam negeri, khususnya yang menggunakan bahan baku tepung terigu seperti biskuit, roti, dan mie.

"Hati-hati yang namanya komoditas pangan dunia ini naik semuanya utamanya gandum. Kita juga impor gandum gede banget, 11 juta ton, impor gandum kita. Ini hati-hati. yang suka makan roti, yang suka makan mi bisa harganya naik, karena apa? Ada perang di Ukraina," ujar Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/7/22/2022).

"Di Ukraina saja ada stok gandum waktu ke sana saya tanya langsung ke Presiden Zelenskyy berapa stok yang ada di Ukraina. 22 juta ton. Stop gak bisa dijual. Kemudian ada panen baru ini, 55 juta ton artinya stoknya sudah 77 juta ton," katanya.

Sehingga negara di Afrika dan Asia sudah mulai mengalami kekurangan pangan. Namun, Presiden Jokowi bersyukur karena pokok utamanya beras tidak terjadi kenaikan. Hal itu karena bisa diproduksi di Indonesia.

Oleh karena itu Presiden Jokowi menghimbau masyarakat agar untuk mewaspadai kenaikan harga komoditas dampak dari perang Rusia-Ukraina, dan Presiden Jokowi mengajak masyarakat Indonesia agar untuk memanfaatkan lahan kosong untuk di tanami pohon-pohon kebutuhan pokok, agar stok untuk bahan pokok tetap terjaga.

 

Read More

Jokowi Tetap Subsidi BBM, LPG dan Listrik meski Bebani Keuangan Negara

Joko Widodo (Jokowi) tetap berkomitmen memberikan subsidi kepada masyarakat meski beban fiskal pemerintah berat. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat mendapatkan barang dan energi dengan harga terjangkau. 

 

"Pemerintah berkomitmen memberikan subsidi, baik berkaitan BBM, Pertalite dan Solar, yang berkaitan gas dan listrik. Ini terus kami jaga," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

 

Seperti diketahui, DPR RI telah menyetujui penambahan alokasi dan kompensasi untuk subsidi energi pada 2022. Rinciannya, Rp 71,8 triliun untuk subsidi BBM dan LPG dan Rp 3,1 triliun untuk subsidi listrik.

 

Hingga April 2022, realisasi belanja negara untuk subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 34,8 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 50% dibandingkan periode yang sama pada 2021, yakni Rp 23,3 triliun.

 

Kenaikan subsidi BBM dan LPG merupakan dampak dari kenaikan harga migas di pasar global.

 

Pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM khususnya jenis Pertalite dan LPG tiga kilogram untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas.

 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Edy Priyono mengatakan, Pemerintah sebenarnya bisa saja mencabut subsidi dan melepas BBM jenis Pertalite serta LPG tiga kilogram dengan harga keekonomian demi menjaga stabilitas APBN. Namun, opsi tersebut tidak dipilih, dan pemerintah justru menambah anggaran belanja untuk subsidi energi.

 

Edy mengatakan, pemerintah sebenarnya menyadari bahwa subsidi energi, khususnya LPG, banyak yang kurang tepat sasaran, karena banyak dinikmati oleh kelas menengah-atas.

 

Untuk itu, tambah Edy, pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan transformasi skema subsidi, dari subsidi terhadap barang menjadi subsidi terhadap orang atau sistem tertutup.

 

Di sisi lain, demi menjaga keuangan negara, Jokowi memerintahkan kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar belanja secara efisien. Para menteri juga harus menggenjot produksi barang dalam negeri demi mengurangi impor. Tujuannya agar menjaga ketersediaan barang dan berujung stabilitas harga.

 

Para menteri juga harus menggenjot produksi barang dalam negeri demi mengurangi impor. Tujuannya agar menjaga ketersediaan barang dan berujung stabilitas harga.

 

Indonesia juga memiliki sumber daya manusia (SDM) melimpah untuk menggarap peluang dari sektor pertanian dan kelautan. Oleh sebab itu krisis ini harus dijadikan peluang untuk menggarap sektor tersebut.

Read More