Kemenkes Menyatakan Pemberian Vaksin HPV Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Resiko Terinfeksi Kanker Serviks

 

Yogyakarta - Baru-baru ini, beredar sebuah narasi video di media sosial yang menuduh bahwa pemberian vaksin HPV oleh pemerintah adalah jalan untuk melegalkan seks bebas. Tuduhan ini jelas merupakan penyesatan pola pikir yang tidak berdasar. Faktanya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara tegas menyatakan bahwa pemberian vaksin HPV bertujuan untuk mengurangi risiko terinfeksi kanker serviks, bukan untuk tujuan lain yang bersifat negatif.

Vaksin HPV (Human Papillomavirus) merupakan salah satu bentuk pencegahan kesehatan yang diakui secara global untuk melindungi masyarakat, khususnya perempuan, dari kanker serviks yang mematikan. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat. Banyak negara maju telah menerapkan program vaksinasi HPV sebagai bagian dari layanan kesehatan masyarakat, dan hasilnya terbukti efektif dalam menurunkan angka kasus kanker serviks.

Narasi yang menyesatkan ini tentu saja sangat berbahaya karena dapat menciptakan kesalahpahaman di masyarakat dan merusak upaya baik pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Di era digital ini, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab mencoba memanfaatkan ketidaktahuan sebagian orang untuk menyebarkan informasi yang salah demi kepentingan tertentu. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam sektor kesehatan.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi selalu berkomitmen untuk melindungi rakyatnya melalui berbagai program kesehatan. Vaksinasi HPV adalah bagian dari komitmen tersebut. Kemenkes juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi dan bagaimana vaksin HPV ini dapat mencegah penyakit yang lebih serius di masa depan.

Oleh karena itu, masyarakat harus lebih kritis dan bijak dalam menerima informasi yang beredar di media sosial. Jangan mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak memiliki dasar ilmiah atau hanya bertujuan untuk menyerang pemerintah. Dengan mendukung program kesehatan seperti vaksinasi HPV, kita turut berperan dalam menjaga kesehatan dan masa depan bangsa.

Mari bersama-sama memerangi hoaks dan mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk mewujudkan tujuan besar ini. Jangan biarkan informasi palsu merusak kebaikan yang sedang diusahakan oleh pemerintah!

 

Read More

Kemenkes Siti Nadia Tarmizi Menilai Bahwa Opini Yang Menyatakan Bahwa Pemerintah Mendorong Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Remaja Sekolah Itu Adalah Sesat

 

Yogyakarta – Belakangan ini, muncul opini yang menyatakan bahwa pemerintah mendorong penggunaan alat kontrasepsi pada remaja sekolah. Tuduhan ini sangat tidak berdasar dan menyesatkan. Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, dengan tegas membantah opini tersebut dan menjelaskan bahwa Pasal 103 dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 ditujukan kepada pasangan muda usia remaja yang sudah menikah, sesuai dengan siklus kehidupan.

Siti Nadia menekankan bahwa regulasi ini disusun dengan tujuan untuk melindungi kesehatan reproduksi pasangan muda usia remaja yang telah memasuki fase pernikahan. "Peraturan ini bukan untuk mendorong penggunaan alat kontrasepsi di kalangan remaja sekolah, melainkan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada pasangan muda yang sudah menikah," jelasnya.

Lebih lanjut, Siti Nadia menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus berupaya memberikan edukasi yang tepat mengenai kesehatan reproduksi, terutama bagi pasangan muda yang baru menikah. Edukasi ini mencakup penggunaan alat kontrasepsi yang tepat guna mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan menjaga kesehatan ibu serta anak.

Opini negatif yang berkembang hanya bertujuan untuk menciptakan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Siti Nadia menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang mendorong penggunaan alat kontrasepsi di kalangan remaja sekolah. "Pemerintah sangat berhati-hati dalam menyusun regulasi ini, selalu memperhatikan aspek kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia," tambahnya.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak terpengaruh oleh opini-opini yang tidak benar dan menyesatkan. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung kesehatan reproduksi masyarakat, khususnya bagi pasangan muda usia remaja, demi masa depan yang lebih baik dan berkualitas. Dukungan dan pemahaman dari publik sangat diperlukan agar tujuan dari regulasi ini bisa tercapai dengan optimal, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

 

Read More

Kemenkes Memastikan Bahwa Penyediaan Alat Kontrasepsi Tidak Ditujukan Untuk Semua Remaja, Melainkan Hanya Diperuntukkan Bagi Mereka Yang Sudah Menikah

 

Yogyakarta – Baru-baru ini, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait program penyediaan alat kontrasepsi yang diduga ditujukan untuk semua remaja, termasuk yang belum menikah. Isu ini menimbulkan kontroversi dan kekhawatiran tentang potensi dampaknya terhadap nilai-nilai keluarga dan norma sosial. Namun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan tegas memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar dan merupakan salah satu bentuk kesalahpahaman yang perlu diluruskan.

Kemenkes menegaskan bahwa program penyediaan alat kontrasepsi yang sedang berjalan hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah menikah. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan memastikan kesejahteraan keluarga. Dengan memastikan akses kontrasepsi bagi pasangan yang sudah menikah, pemerintah berusaha mengurangi risiko kehamilan yang tidak direncanakan serta menjaga kesehatan ibu dan anak.

Isu yang berkembang bahwa kontrasepsi diberikan kepada semua remaja adalah salah besar. Pemerintah tidak pernah merencanakan atau menjalankan program yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Justru, kebijakan ini diambil berdasarkan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan mendukung program Keluarga Berencana (KB) yang telah menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan kesehatan nasional.

Penyebaran informasi yang tidak akurat seperti ini hanya akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memverifikasi setiap informasi yang diterima sebelum menyebarkannya lebih lanjut. Pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan sosialisasi yang lebih luas mengenai program-program kesehatan yang sedang dijalankan, sehingga masyarakat dapat memahami dengan benar tujuan dan manfaatnya.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjalankan program kesehatan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, dengan selalu memperhatikan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Stabilitas nasional dapat terjaga dengan baik apabila seluruh elemen masyarakat mendukung kebijakan yang pro-rakyat dan pro-kesehatan. Mari bersama kita dukung upaya pemerintah dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera, serta menolak segala bentuk disinformasi yang dapat merusak keharmonisan sosial.

 

Read More

Kemenkes Menyatakan Aturan Teknis Pemberian Kontrasepsi Bagi Remaja Nantinya Akan Dituangkan Dalam Permen Terbaru

 

Yogyakarta – Dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai spekulasi dan opini negatif terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 103 yang mengatur tentang pemberian kontrasepsi bagi remaja. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa aturan ini berlaku untuk seluruh remaja, termasuk pelajar yang belum menikah. Hal ini memicu kekhawatiran di masyarakat, terutama di kalangan orang tua dan pendidik. Namun, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memberikan klarifikasi yang menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan.

Kemenkes menyatakan bahwa aturan teknis pemberian kontrasepsi bagi remaja nantinya akan diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permen) yang segera diterbitkan. Point E Pasal 103 dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 secara khusus mengatur pemberian kontrasepsi bagi remaja yang sudah menikah, bukan bagi pelajar atau remaja yang belum menikah. Hal ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan berbagai pihak.

Tujuan dari aturan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan kesehatan reproduksi yang lebih baik bagi remaja yang sudah menikah, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan berkeluarga dengan lebih sehat dan terencana. Pemerintah, melalui Kemenkes, berkomitmen untuk terus menjaga kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, termasuk remaja yang sudah memasuki kehidupan pernikahan. Aturan ini diharapkan dapat membantu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Pemerintah menyadari bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan haruslah didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang nyata dan didukung oleh regulasi yang jelas dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat, guna menghindari penyebaran opini negatif yang tidak berdasar.

Dengan segera diterbitkannya aturan teknis ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tujuan sebenarnya dari kebijakan pemerintah, serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga di Indonesia. Mari bersama-sama menjaga kepercayaan publik dan stabilitas nasional dengan menyebarkan informasi yang benar dan menghindari hoaks.

 

Read More

Kemenkes Membantah Narasi Video Yang Mengklaim Pemberian Vaksin Polio Tipe-2 Kepada Anak-Anak Justru Dapat Memicu Adanya Wabah Penyakit Polio Di Indonesia Itu Tidak Benar

 

Yogyakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan tegas membantah narasi yang beredar dalam sebuah video yang mengklaim bahwa pemberian vaksin polio tipe-2 kepada anak-anak dapat memicu wabah penyakit polio di Indonesia. Klaim ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi membahayakan upaya kesehatan nasional yang telah berjalan dengan baik. Faktanya, penggunaan vaksin tipe-2 (nOPV2) justru dirancang untuk menurunkan risiko wabah tersebut.

Vaksin nOPV2 adalah inovasi dalam dunia kesehatan yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi varian polio tipe-2 yang masih ada di beberapa wilayah. Vaksin ini telah melalui serangkaian uji klinis ketat dan terbukti aman serta efektif dalam memberikan perlindungan terhadap polio. Kemenkes menekankan bahwa informasi yang beredar di video tersebut adalah hoax yang tidak berdasar pada fakta ilmiah.

Upaya pemerintah dalam mengatasi polio tidak hanya berhenti pada pemberian vaksin. Program imunisasi rutin yang dilakukan oleh Kemenkes bertujuan untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan perlindungan penuh dari berbagai penyakit menular, termasuk polio. Dengan cakupan imunisasi yang tinggi, Indonesia berhasil menurunkan angka kejadian polio secara signifikan selama beberapa dekade terakhir.

Selain itu, Kemenkes juga bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional seperti WHO dan UNICEF untuk memastikan program imunisasi di Indonesia sesuai dengan standar global. Hal ini mencakup pengawasan ketat terhadap distribusi dan pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Oleh karena itu, narasi yang mengklaim vaksin nOPV2 berbahaya sangat tidak berdasar dan merugikan.

Kemenkes mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Dalam era digital ini, penyebaran informasi palsu atau hoax dapat dengan mudah merusak kepercayaan publik terhadap program-program kesehatan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi yang diterima melalui sumber-sumber resmi dan terpercaya.

Secara keseluruhan, Kemenkes memastikan bahwa pemberian vaksin polio tipe-2 (nOPV2) adalah langkah yang aman dan efektif dalam melindungi anak-anak Indonesia dari risiko polio. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan nasional akan terus berjalan dengan baik dan memastikan stabilitas kesehatan yang berkelanjutan. Mari kita bersama-sama melawan hoax dan mendukung program imunisasi demi masa depan yang lebih sehat bagi generasi mendatang.

 

Read More

Kutipan Video Yang Mengatas Namakan Dr Indro Bahwa Pemberian Vaksin Polio Oleh Kemenkes Berbahaya Kepada Anak Itu Tidak Benar Sama Sekali

 

Yogyakarta – Belakangan ini, beredar sebuah video yang menyatakan bahwa pemberian vaksin polio oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berbahaya bagi anak-anak, dengan mengatasnamakan Dr. Indro. Narasi tersebut tentu saja menimbulkan keresahan di kalangan orang tua dan masyarakat luas. Namun, faktanya pernyataan tersebut sama sekali tidak benar. Vaksin polio justru sangat penting untuk menurunkan dan menekan penyebaran wabah polio.

Dr. Indro sendiri telah mengklarifikasi bahwa ia tidak pernah membuat pernyataan tersebut. "Saya tidak pernah mengatakan bahwa vaksin polio berbahaya. Justru sebaliknya, vaksin polio sangat penting untuk melindungi anak-anak dari risiko kelumpuhan akibat virus polio," tegas Dr. Indro dalam sebuah wawancara.

Kemenkes juga menegaskan bahwa program vaksinasi polio adalah bagian dari upaya nasional untuk memberantas polio di Indonesia. Sejak program vaksinasi ini digalakkan, kasus polio di Indonesia menurun drastis. Vaksin polio telah terbukti aman dan efektif dalam melindungi anak-anak dari penyakit yang dapat menyebabkan kelumpuhan ini.

Di tengah berbagai tantangan dan penyebaran hoax, pemerintah terus menunjukkan kinerja yang nyata dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Program imunisasi nasional, termasuk vaksin polio, adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan perlindungan yang optimal terhadap penyakit berbahaya.

Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi melalui berbagai kampanye edukasi. Informasi yang akurat dan terpercaya disebarluaskan untuk melawan hoax dan misinformasi yang dapat merugikan masyarakat.

Opini negatif dan hoax yang mencoba merusak citra pemerintah perlu dilihat dengan bijak. Data dan fakta menunjukkan bahwa pemerintah bekerja keras untuk memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program vaksinasi polio yang dilakukan Kemenkes adalah salah satu bukti nyata dari upaya tersebut.

Mari kita bersama-sama mendukung langkah-langkah positif yang telah diambil oleh pemerintah. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, Indonesia akan semakin maju dan sejahtera. Klarifikasi ini diharapkan dapat menenangkan kekhawatiran masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah.

 

Read More

Jubir Kemenkes, Muhammad Syahril Menegaskan Bahwa Informasi Tentang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Mengontak Rektor Unair Untuk Memberhentikan Dekan FK Merupakan Fitnah Dan Hoax

 

Yogyakarta – Dalam beberapa hari terakhir, beredar luas di media sosial informasi yang menyebutkan bahwa Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menghubungi Rektor Universitas Airlangga (Unair) untuk memberhentikan Dekan Fakultas Kedokteran. Informasi ini langsung menimbulkan keresahan dan berbagai spekulasi di masyarakat. Namun, klaim tersebut adalah fitnah dan hoaks yang tidak berdasar.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril, dengan tegas membantah kabar tersebut. Syahril menyatakan bahwa tidak pernah ada komunikasi dari Menteri Kesehatan kepada pihak Unair terkait pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran. “Ini adalah informasi palsu yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan dan merusak reputasi Kementerian Kesehatan serta Pak Menteri,” ungkap Syahril dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.

Menurut Syahril, Menteri Budi Gunadi Sadikin selama ini fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan dan penanganan pandemi COVID-19, serta tidak terlibat dalam urusan internal universitas. Isu ini sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan sektor kesehatan. Berbagai program, seperti vaksinasi massal dan peningkatan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, menjadi bukti nyata dari dedikasi pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Terobosan-terobosan ini telah berhasil mengurangi angka penyebaran COVID-19 dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Berita palsu seperti ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga mengganggu stabilitas dan ketenangan masyarakat. Kita harus bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dan selalu memverifikasi kebenarannya sebelum menyebarkan. Pemerintah terus berupaya untuk melawan penyebaran hoaks dengan memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada masyarakat.

Klarifikasi tegas dari Kementerian Kesehatan ini diharapkan dapat menghentikan penyebaran informasi palsu dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas nasional dan mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor kesehatan demi kesejahteraan bersama.

Dengan informasi yang benar dan sikap kritis, kita bisa menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen untuk terus berusaha demi kebaikan rakyat dan negara, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik.

 

Read More

Mengamankan Devisa! Jokowi perintahkan kepada Kemenkes dan Kemendikbud Ristek untuk mempermudah dan menambah kuota pendidikan dokter spesialis

 

Yogyakarta – Jokowi terus berupaya untuk menyelamatkan uang negara dari berbagai macam kebocoran salah satunya devisa negara. Jokowi mengatakan bahwa devisa Indonesia setiap tahun terkursa sebanyak Rp 165 triliun karena banyak masyarakat yang berobat keluar negeri.

Sebanyak satu juta masyarakat Indonesia melakukan perjalan keluar negeri setiap tahunnya hanya untuk berobat. Maka dari itu Jokowi mendorong adanya upaya perbaikan tentang kesehatan dalam negeri.

Jokowi juga terus mendorong peningkatan sarana dan prasarana penunjang kesehatan yang ada di seluruh rumah sakit di Indonesia. Jokowi mengatakan banyak masyarakat yang mengeluhkan keterbatasan jumlah dokter spesialis dan subspesialis yang dimiliki Indonesia.

Hal ini membuat Jokowi meminta kepada kemenkes dan Kemendikbud Ristek untuk melakukan kajian ulang terkait pendidikan bagi calon dokter spesialis serta subspesialis. Jokowi meminta kepada kedua lembaga tersebut untuk lebih mempermudah dalam mencetak jumlah kebutuhan dokter tersebut.

Jokowi berharap dengan adanya kemudahan untuk menempuh pendidikan calon dokter spesialis dan subspesialis tersebut bisa menyelamatkan banyak nyawa masyarakat.

 

Read More

Jokowi Minta Pengobatan Pasien Gangguan Ginjal Akut Digratiskan

Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk memberikan pengobatan gratis kepada penderita gangguan ginjal akut yang dirawat. "Saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat, ini penting sekali," kata Jokowi saat memberikan arahan di Istana Bogor, Senin (24/10/2022). Jokowi juga meminta jajarannya untuk menyiapkan pelayanan kesehatan dan pengadaan obat-obatan yang dapat mengatasi gangguan ginjal akut ini.

Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus diutamakan dan jangan menganggap kasus gangguan ginjal akut sebagai masalah kecil. "Ini adalah masalah besar dan saya hari Minggu sudah menyampaikan pada Menteri Kesehatan untuk sementara obat yang diduga, meskipun masih diduga, itu dihentikan terlebih dahulu menunggu investigasi secara menyeluruh dari BPOM," ujar Jokowi. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa kasus gangguan ginjal akut di Indonesia telah mencapai 245 kasus yang tersebar di 26 provinsi. Ia menyebutkan, kasus kematian akibat penyakit ini telah mencapai 141 kematian atau 57,6 persen dari total kasus.

Gangguan ginjal akut misterius ini banyak menyerang anak-anak umumnya balita. Gejala yang timbul dari penyakit ini yaitu demam, hilang nafsu makan, malaise, batuk pilek, mual, muntah, ISPA, dan diare. Kemudian berlanjut pada sulit kencing, berupa air seni berkurang atau tidak ada air seni sama sekali.

Sejauh ini, belum ditemukan penyebab pasti. Meski begitu, Kemenkes mengambil langkah konservatif untuk menyetop sementara penjualan obat sirup yang dinyatakan tidak aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Adapun zat kimia berbahaya itu adalah etilen glikol (EG), dietilen glikol (DG), dan etilen glikol butyl ether (EGBE). Zat ini menjadi cemaran dari empat bahan pelarut tambahan lainnya yang masih diperbolehkan. Diduga pasien gangguan ginjal akut sempat mengonsumsi obat sirup yang mengandung empat bahan pelarut tambahan yang mengandung cemaran zat kimia berbahaya tersebut.

 

Read More

Kasus Gangguan Ginjal Akut, Jokowi Minta Pengetatan Pengawasan Obat

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar ada pengetatan pengawasan obat terkait maraknya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (acute kidney injury) di Indonesia.

"Tadi siang kan sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan secara detail ya, yang paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diperketat lagi, tugas semuanya," kata Presiden Jokowi seusai menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-58 Partai Golkar di Jakarta, Jumat 21 Oktober 2022.

Hingga saat ini jumlah pasien meninggal karena gangguan ginjal akut mencapai 133 jiwa dari total 241 orang pasien yang dirawat di 22 provinsi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyebab gangguan ginjal akut tersebut adalah karena patogen yang menjadi cemaran obat sirop bernama etilen glikol, dietilen glikol (DEG) dan etilen glikol butil ether (EGBE).

Pemerintah telah menemukan obatnya bernama Fomepizole (injeksi) yang masih harus didatangkan dari produsennya di Singapura.

Penarikan lima obat sirup

BPOM telah mengumumkan lima produk obat sirop di Indonesia yang mengandung cemaran etilen glikol (EG) melampaui ambang batas aman, yaitu pertama Termorex Sirup (obat demam) produksi PT Konimex; Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu) produksi PT Yarindo Farmatama; Unibebi Cough Sirup (obat batuk dan flu) produksi Universal Pharmaceutical Industries; Unibebi Demam Sirup (obat demam) produksi Universal Pharmaceutical Industries; dan Unibebi Demam Drops (obat demam) produksi Universal Pharmaceutical Industries.

BPOM melakukan uji sampel terhadap 39 bets dari 26 sirop obat yang diduga mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang diduga digunakan pasien gagal ginjal akut sebelum dan selama menjalani perawatan di rumah sakit.

Selain penggunaan obat, katanya, masih ada beberapa faktor risiko penyebab kejadian gagal ginjal akut, seperti infeksi virus, bakteri leptospira, dan multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) atau sindrom peradangan multisistem pasca-COVID-19.

BPOM telah melakukan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar untuk melakukan penarikan obat sirup dari peredaran di seluruh Indonesia dan pemusnahan untuk seluruh bets produk.

Penarikan mencakup seluruh outlet, antara lain pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan.

 

Read More

Presiden Resmikan Pabrik Vaksin COVID-19 Berbasis mRNA Pertama di Asia Tenggara

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pabrik Biofarmasi PT Etana Biotechnologies Indonesia, di Kawasan Industri Pulogadung (JIEP), Jakarta, Jumat (07/10/222).

“Saya sangat menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh PT Etana Biotechnologies Indonesia dalam memproduksi vaksin dengan platform mRNA, dan ini adalah yang pertama di Asia Tenggara,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menegaskan, kehadiran produsen vaksin di dalam negeri ini sangat diperlukan untuk menghadapi kemungkinan datangnya pandemi di masa yang akan datang.

“Kita enggak mau lagi ada pandemi, tetapi kalau di dalam negeri siap industrinya, paling tidak kita menjadi lebih tenang,” ujarnya.

Presiden pun mengapresiasi gerak cepat PT Etana Biotechnologies Indonesia untuk menghasilkan vaksin COVID-19.

“Dan yang saya senang, kerjanya diam-diam. Saya sendiri enggak tahu, tahu-tahu jadi. Ini yang saya senang kayak gini. Bukan yang ngomong terus, tapi saya tunggu-tunggu enggak jadi-jadi. Ini diam-diam langsung jadi. Itu yang saya senang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara memerintahkan kepada jajaran terkait, Terutama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, untuk mendukung pengembangan industri biofarmasi guna mendukung terwujudnya kemandirian Indonesia di sektor farmasi.

“Saya minta Pak Menko, Pak Menteri Kesehatan agar industri PT seperti Etana ini betul-betul didukung, di Kementerian Kesehatan juga mendukung, sehingga ini bisa berkembang tidak hanya di biofarmasi, bioteknologi, tetapi juga nantinya bisa masuk ke hewan, bisa masuk ke tanaman, sehingga semuanya kita memiliki kemandirian dan kita bisa berdikari, betul-betul berdikari,” pungkasnya.

Sebelumnya pada bulan September lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use of authorization (EUA) untuk Vaksin AWcorna. Vaksin COVID-19 ini didaftarkan oleh PT Etana Biotechnologies Indonesia (PT Etana) dan dikembangkan melalui transfer teknologi serta penelitian bersama Abogen-Yuxi Walvax, Cina. Vaksin ini juga telah mendapatkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia dan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Hadir mendampingi Presiden dalam peresmian pabrik ini, antara lain Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawasa Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto, serta Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia Lu Kang.

 

Read More

Jokowi Minta Vaksinasi Kembali Akhir Tahun, Antisipasi Varian Baru Covid-19?

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Kementerian Kesehatan agar menggelar vaksinasi Covid-19 kembali pada akhir 2022.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa vaksinasi akan diprioritaskan bagi golongan masyarakat yang memiliki tingkat imunitas yang rendah.

"Tadi kami diskusi dan arahan Bapak Presiden, nanti rencananya pada akhir tahun, kami [Kemenkes] akan melakukan vaksinasi [kembali]. Terutama diarahkan bagi golongan yang memang imunitasnya rendah," ujarnya, dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (24/8/2022).

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan vaksinasi tersebut Kemenkes akan melakukan sero survei terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat lagi daerah-daerah mana yang masyarakatnya sudah menurun kadar imunitasnya.

Selain itu, sero survei juga bertujuan mencari tahu individu golongan mana saja yang kadar imunitasnya sudah turun.

Tidak hanya itu, Budi menjelaskan jika Kemenkes mengistilahkannya sebagai vaksinasi Covid-19 untuk meningkatkan imunitas populasi dalam menghadapi potensi gelombang berikutnya.

"Nanti kami akan sangat selektif memilih daerah-daerah yang memang imunitasnya rendah. Karena sebelumnya kita akan melakukan sero survei dulu," katanya.

Penyebabnya, dia menilai kebijakan vaksinasi kembali ini dipilih karena hasil riset sudah menunjukkan penyebab penularan Covid-19 di Indonesia saat ini cukup landai.

"Karena memang ya tinggi sekali ya imunitas populasi masyararakat Indonesia. Jadi 98,5 persen masyarakat sudah memiliki kadar proteksi 2.000 unit/mililiter," kata Budi.

 

Read More

Presiden Jokowi Perintahkan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak di Bawah 6 Tahun

Presiden Joko Widodo meminta vaksinasi Covid-19 untuk anak usia di bawah 6 tahun mulai dilakukan guna mengantisipasi munculnya varian baru.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti rapat terbatas evaluasi PPKM yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Selasa (23/8/2022).

"Salah satu inisiatifnya adalah nanti bapak Presiden minta vaksinasi untuk anak-anak di bawah 6 tahun. Nanti akan kita mulai jajaki," ujar Budi.

"Sudah ada vaksinnya di dunia yang disetujui, vaksinasi pediatric namanya. Sekarang sedang kita jajaki," lanjutnya.

Selain vaksinasi untuk anak usia di bawah 6 tahun, Kemenkes juga akan kembali melakukan vaksinasi untuk kelompok lansia yang juga menderita penyakit bawaan (komorbid) dan saat ini kadar imunitasnya sudah turun.

Menurut Budi, jangka waktu vaksinasi para lansia tersebut sudah melebihi enam bulan.

"Karena kita sudah tahu by name by address, nanti akan kita segera berikan alternatif vaksin yang adanya agar bisa meningkatkan kadar imunitasnya," ungkap Budi.

"Untuk menjaga level imunitas populasi Indonesia untuk siap-siap di awal tahun depan kalau misalnya ada varian baru," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Budi juga mengungkapkan, saat ini kondisi tingkat antibodi masyarakat Indonesia terhadap Covid-19 sudah tinggi.

Akan tetapi, pemerintah perlu mewaspadai soal potensi penurunan antibodi tersebut pada enam bulan ke depan.

Sehingga menurutnya, ujian bagi kadar antibodi yang saat ini sudah baik akan terjadi sekitar enam bulan lagi.

"Kombinasi antara vaksinasi di bulan November, Desember, Januari (2022) dan infeksi di bulan Februari dan Maret (2022) itu membuat (kondisi) di bulan Juni, Juli, Agustus (2022) kadar antibodi masyarakat Indonesia itu tinggi sekali. Sehingga boleh dibilang saat gelombang BA.4 BA.5 masuk, kita tidak terganggu sama sekali kasusnya," jelas Budi.

"Nah sekarang ujiannya adalah enam bulan lagi. Indonesia menjadi satu negara dari segelintir negara, dari beberapa negaralah, dari sedikit negara di dunia yang sudah berhasil melampaui gelombang BA.4 BA.5 dengan sangat baik. Sekarang ujiannya enam bulan lagi sekitar bulan Januari Februari, Maret 2023," jelasnya.

Sehingga apabila benar-benar menjaga penularan Covid-19 tetap landai seperti sekarang ini, Budi menyebutkan Indonesia telah mampu menangani pandemi selama 12 bulan berturut-turut.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah menjaga level imunitas masyarakat setinggi saat ini, yakni 98,5 persen.

Namun, untuk mempertahankan agar level antibodi masyarakat tetap tinggi hingga enam bulan mendatang ada tantangan tersendiri.

"Tantangannya kita (antibodi dari) vaksinasinya sudah menurun dan tidak ada infeksi sekarang (infeksi varian Omicron pada awal 2022). Beda dengan kemarin Februari kita ada infeksi tinggi, itu kan memberikan perlindungan imunitas juga," tutur Budi.

"Sehingga tadi kita diskusi, dan arahan Bapak Presiden, nanti rencananya di akhir tahun kita akan melakukan vaksinasi terutama diarahkan bagi golongan yang memang imunitasnya rendah," ungkapnya

Adapun, sebelum pelaksanaan vaksinasi tersebut Kemenkes akan melakukan sero survei terlenih dahulu.

Tujuannya untuk melihat lagi daerah-daerah mana yang masyarakatnya sudah menurun kadar imunitasnya.

Selain itu, sero survei juga bertujuan mencari tahu individu golongan mana saja yang kadar imunitasnya sudah turun.

 

Read More

Jokowi: Perketat Pintu Masuk Indonesia Cegah Penyebaran Cacar Monyet

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah arahan guna mencegah terjadinya penyebaran kasus cacar monyet atau monkeypox di tanah air. Hal ini disampaikan Presiden dalam keterangannya usai meninjau progres renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), di Jakarta, Selasa (23/8).

Pertama, Jokowi menginstruksikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk segera menyediakan vaksin cacar monyet.

“Sudah saya perintahkan kepada Menkes yang pertama urusan vaksin segera,” kata Jokowi.

Selain vaksinasi, Jokowi juga memerintahkan jajaran terkait untuk lebih memperketat pemeriksaan di pintu-pintu masuk ke Indonesia. Hal ini guna mencegah penyebaran cacar monyet.

“Yang kedua, untuk tempat-tempat yang interaksinya tinggi, kemudian gerbang-gerbang masuk ke negara kita betul-betul dicek secara ketat,” tutur Kepala Negara.

Meski demikian, Kepala Negara meminta masyarakat untuk tidak panik karena penularan cacar monyet terjadi pada saat pasien sudah bergejala dan melalui kontak fisik dengan pasien.

“Tetapi ini juga tidak perlu kita terlalu panik karena penularannya lewat kontak langsung bukan lewat droplet. Saya rasa yang paling penting adalah kesiapan-kesiapan kita mengatasi itu,” tegas Presiden.

Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengonfirmasi adanya satu kasus positif cacar monyet pertama di Indonesia pada 20 Agustus 2022 lalu. Pasien berusia 27 tahun asal Jakarta tersebut sebelumnya memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri.

 

Read More

AWAS! JOKOWI UMUMKAN PUNCAK SEBARAN BA.4 DAN BA.5 AKHIR BULAN INI

Pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan, hingga saat ini ada 20 kasus Covid-19 akibat penularan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia.

Sebanyak 20 kasus tersebut terdiri dari 4 kasus di Bali (1 kasus BA.4 dan 3 kasus BA.5), 4 kasus di DKI Jakarta (1 kasus BA.4 dan 3 kasus BA.5), dan 12 kasus lainnya merupakan BA.5 terdeteksi di Jawa Barat.

"Ada tambahan per tanggal 12 Juni kemarin itu 12 orang dengan yang di BA.4 dan BA.5, jadi ada 20 kasus," kata Syahril dalam diskusi secara virtual, Kamis (16/6/2022).

Syahril mengatakan, 12 pasien di Jawa Barat mengalami gejala ringan dan sudah dinyatakan sembuh. Untuk mengantisipasi penyebaran subvarian tersebut, Syahril mengatakan, Kemenkes melakukan pemeriksaan spesimen menggunakan metode whole genome sequencing (WGS) di lima provinsi.

Kelima provinsi itu yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Itu dilakukan WGS untuk memastikan apakah saat ini pasien-pasien itu sudah semuanya subvarian BA.4 atau BA.5 atau belum," ucap dia.

Prediksi puncak kasus  Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memprediksi, puncak kasus Covid-19 dari penularan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 terjadi pada minggu kedua atau ketiga Juli.

Budi mengatakan, gelombang varian baru virus biasanya akan mencapai puncak sekitar satu bulan sejak kasus pertama ditemukan.

"Jadi seharusnya di minggu kedua Juli (atau) minggu ketiga Juli kita akan melihat puncak kasus dari BA.4 BA.5 ini," kata Budi usai rapat terbatas bersama presiden dan sejumlah menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Budi memperkirakan, puncak dari penularan BA.4 dan BA.5 sekitar sepertiga dari puncak Delta dan Omicron. Selain itu, pasien BA.4 dan BA.5 yang dirawat di rumah sakit diprediksi hanya sepertiga dari kasus Delta dan Omicron.

Adapun kasus kematian subvarian BA.4 dan BA.5 sepersepuluh dari kasus kematian dua varian virus corona terdahulu itu.

"Jadi walaupun memang BA.4 dan BA.5 ini menyebabkan kenaikan kasus di beberapa negara di dunia, tetapi puncak dari kenaikan kasusnya maupun hospitalisasinya maupun kematiannya jauh lebih rendah dibandingkan Omicron yang awal," kata dia.

Meski demikian, mantan Wakil Menteri BUMN ini mewanti-wanti semua pihak tetap waspada. Budi mendorong masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinasi booster atau dosis ketiga. Warga juga diimbau untuk memakai masker jika berada di kerumunan atau ruangan tertutup.

"Tidak ada ruginya kita bersikap hati-hati dan waspada," kata dia.

Diprediksi capai 20.000 kasus per hari Dalam kesempatan berbeda, Budi memprediksi puncak kasus harian Covid-19 dari penularan subvarian BA.4 dan BA.5 bisa mencapai 20.000 per hari.

Hal ini berdasarkan analisis perbandingan dengan puncak kasus harian akibat penularan varian Delta dan varian Omicron.

"Jadi kalau kita Delta dan omicron puncaknya di 60.000 kasus sehari, kira-kira nanti ya estimasi berdasarkan data di Afrika Selatan mungkin puncaknya kita di 20.000 per hari karena kita pernah sampai 60.000 per hari paling tinggi," ujar Budi di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis.

"Jadi kita amati di Afrika Selatan sebagai negara pertama yang BA.4 dan BA.5 masuk puncaknya itu sepertiga dari puncaknya Omicron atau Delta sebelumnya," kata dia.

Ia juga memperkirakan, kasus Covid-19 akan kembali turun setelah pekan keempat bulan Juli.

"Yakni 1 bulan sesudah diidentifikasi jadi sekitar minggu ketiga, minggu ke-4 Juli dan kemudian nanti akan turun kembali," ucap dia.

 

Read More

50 juta Masyarakat Indonesia Sudah Vaksin Booster Covid-19

Satgas Covid-19 melaporkan terjadinya penambahan terkait tingkat vaksinasi secara nasional. Dari data yang diberikan pada Minggu, 3 Juli 2022 sebanyak 18.291 warga telah disuntik vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster.

Dengan tambahan itu, secara akumulatif sudah ada 50.916.428 warga yang telah menerima vaksinasi booster di Indonesia.

Sementara, untuk vaksinasi dosis pertama juga bertambah 7.905 sehingga total saat ini sebanyak 201.565.306 warga dan vaksin dosis kedua juga bertambah 5.803 sehingga total saat ini 169.177.557 warga.

Pemerintah melalui Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan turut mengimbau kepada masyarakat yang belum vaksin untuk segera melakukan vaksin. Adapun target sasaran vaksinsasi di Indonesia yakni 208.265.720 orang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperbolehkan masyarakat untuk melepas masker saat beraktivitas di luar ruangan. Hal ini setelah pihaknya memperhatikan kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali.

Meski demikian, Jokowi mengatakan masyarakat harus tetap memakai masker saat di ruangan tertutup dan transportasi publik. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, Presiden Jokowi tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas.

"Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas," ujar Jokowi, Selasa (17/5/22).

Selanjutnya, bagi pelaku perjalan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap juga tidak perlu melakukan tes swab antigen maupun PCR.

 

Read More