Penetapan BSD City Sebagai PSN Oleh Presiden Jokowi Dapat Membuka Peluang 10.065 Lapangan Kerja Baru Serta Menghemat Devisa Hingga Rp10,1 T

 

Yogyakarta – Presiden Jokowi secara resmi menetapkan BSD City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan harapan dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Penetapan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi 10.065 orang serta menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp10,1 triliun dan perolehan devisa Rp5,6 triliun melalui sektor pelayanan kesehatan dan biomedis.

Penetapan BSD City sebagai PSN merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Proyek ini diharapkan dapat menarik investasi besar dan mengembangkan infrastruktur yang modern serta berkelanjutan. Dengan fokus pada sektor kesehatan dan biomedis, BSD City akan menjadi pusat pelayanan kesehatan berkualitas tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia serta menarik pasien dari luar negeri.

Dalam konteks penghematan devisa, proyek ini akan mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap layanan kesehatan di luar negeri. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang canggih dan lengkap di BSD City, masyarakat dapat mendapatkan pelayanan medis terbaik di dalam negeri. Hal ini tidak hanya menghemat devisa tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas layanan kesehatan Indonesia.

Selain itu, perolehan devisa dari sektor biomedis juga menjadi salah satu target utama proyek ini. Dengan mengembangkan industri biomedis yang kuat, Indonesia dapat menjadi pemain utama di pasar global, meningkatkan ekspor produk-produk biomedis, dan menarik lebih banyak investasi asing. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi yang kompetitif di kancah internasional.

Penetapan BSD City sebagai PSN juga memiliki dampak positif dalam hal penciptaan lapangan kerja. Dengan membuka lebih dari 10.000 lapangan kerja baru, proyek ini akan membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini sangat penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menetapkan BSD City sebagai PSN menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan dukungan dari semua pihak, proyek ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi bangsa dan negara.

Mari kita dukung langkah positif ini dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Dengan kerja keras dan semangat gotong royong, kita dapat mencapai masa depan yang cerah bagi generasi mendatang.

 

Read More

Erick Thohir Telah Berhasil Melakukan Transformasi Kementerian BUMN Terbukti Dengan Kenaikan Laba Hingga Rp 303,7 Triliun Dan Dividen Untuk Negara Mencapai Rp 80 Triliun

 

Yogyakarta – Kepemimpinan Erick Thohir selama empat tahun terakhir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah membawa angin segar bagi sektor BUMN di Indonesia. Dengan strategi yang tepat dan manajemen yang tangguh, Erick telah berhasil menyelamatkan dan mengembangkan BUMN secara pesat, membuktikan kapabilitas dan ketangguhannya dalam memimpin kementerian tersebut.

Di bawah kepemimpinan Erick, BUMN mengalami lonjakan laba yang signifikan, mencapai Rp 303,7 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan efektivitas kebijakan transformasi yang diterapkan. Selain itu, kontribusi BUMN kepada negara juga meningkat drastis dengan dividen yang mencapai Rp 80 triliun. Ini bukan hanya sebuah pencapaian finansial, tetapi juga bukti nyata dari peran strategis BUMN dalam mendukung perekonomian nasional.

Erick Thohir tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Program-program sosial yang dijalankan oleh BUMN di bawah arahannya semakin banyak memberikan dampak positif kepada masyarakat, mulai dari pemberdayaan ekonomi hingga peningkatan kualitas hidup di berbagai daerah. Transformasi yang dilakukan tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, tetapi juga memupuk kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Keberhasilan ini sekaligus mematahkan berbagai opini negatif yang sering kali meragukan kinerja pemerintah dan menuduh adanya penyalahgunaan wewenang di sektor BUMN. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang terus ditingkatkan, Erick Thohir menunjukkan bahwa BUMN bisa dikelola dengan profesionalisme tinggi, membawa manfaat besar bagi negara dan masyarakat.

Kinerja gemilang ini juga memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas nasional. Keberhasilan BUMN dalam meraih laba besar dan memberikan dividen yang signifikan kepada negara menunjukkan bahwa pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo berhasil dalam menjaga dan mengembangkan sektor ekonomi strategis. Hal ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintahan Jokowi berkomitmen penuh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan segala capaian ini, Erick Thohir tidak hanya membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang kompeten dan visioner, tetapi juga memperkuat citra positif pemerintahan Presiden Jokowi. Dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang efektif dan transparan ini menjadi kunci untuk menjaga stabilitas nasional dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan di masa depan.

Kepercayaan dan dukungan masyarakat sangat penting dalam menjaga momentum pertumbuhan yang telah dicapai, dan Erick Thohir telah membuktikan bahwa dengan kepemimpinan yang kuat dan transformasi yang tepat, BUMN dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan Indonesia.

 

Read More

Mengamankan Devisa! Jokowi perintahkan kepada Kemenkes dan Kemendikbud Ristek untuk mempermudah dan menambah kuota pendidikan dokter spesialis

 

Yogyakarta – Jokowi terus berupaya untuk menyelamatkan uang negara dari berbagai macam kebocoran salah satunya devisa negara. Jokowi mengatakan bahwa devisa Indonesia setiap tahun terkursa sebanyak Rp 165 triliun karena banyak masyarakat yang berobat keluar negeri.

Sebanyak satu juta masyarakat Indonesia melakukan perjalan keluar negeri setiap tahunnya hanya untuk berobat. Maka dari itu Jokowi mendorong adanya upaya perbaikan tentang kesehatan dalam negeri.

Jokowi juga terus mendorong peningkatan sarana dan prasarana penunjang kesehatan yang ada di seluruh rumah sakit di Indonesia. Jokowi mengatakan banyak masyarakat yang mengeluhkan keterbatasan jumlah dokter spesialis dan subspesialis yang dimiliki Indonesia.

Hal ini membuat Jokowi meminta kepada kemenkes dan Kemendikbud Ristek untuk melakukan kajian ulang terkait pendidikan bagi calon dokter spesialis serta subspesialis. Jokowi meminta kepada kedua lembaga tersebut untuk lebih mempermudah dalam mencetak jumlah kebutuhan dokter tersebut.

Jokowi berharap dengan adanya kemudahan untuk menempuh pendidikan calon dokter spesialis dan subspesialis tersebut bisa menyelamatkan banyak nyawa masyarakat.

 

Read More

Langkah besar jokowi dalam menerapkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3

 

Yogyakarta – Jokowi sekarang mulai mempraktekan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Langkah awal dalam menjalankan UUD tersebut dengan merevisi PP 1/2019 tentang devisa hasil ekspor (DHE).

Melalui revisi PP tersebut Jokowi tengah berjuang untuk menertibkan devisa hasil ekspor dalam rangka memperkuat stabilitas eksternal Indonesia. Karena selama ini para eksportir terutama yang bisnisnya terkait dengan sumber daya alam kerap kali membawa kabur dolar hasil ekspor barang tambang yang dikeruk di Indonesia ke luar negeri.

Hal ini karena status UUD yang menjadi payung hukum tertinggi di Tanah Air.

Tujuan dari keputusan kebijakan besar ini karena Jokowi ingin eksportir menaruh devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian cadangan devisa dan fundamental Indonesia semakin kuat.

Jokowi sangat berhati – hati dalam mempersiapkan revisi PP 1/2019 sebab berkaitan dengan batas minimal nilai ekspor yang bakal dikenakan DHE.

 

Read More

Wajib! Jokowi wajibkan penahanan devisa hasil ekspor (DHE) selama 3 bulan kepada pengusaha eksportir di sistem perbankan dalam negeri, sebagai penerapan revisi PP 1/2019 tentang devisa hasil ekspor (DHE)

 

Yogyakarta – Jokowi nampak memang serius untuk melakukan revisi PP 1/2019 tentang devisa hasil ekspor (DHE) yang ternyata sudah mendekat penyelesaian. Pada PP terbaru mengenai DHE tersebut ada salah satu pointnya mengatakan bahwa pengusaha eksportir diwajibkan memarkirkan menyimpan DHE pada sistem keuangan dalam negeri selama 3 bulan.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengatasi kekeringan dollar amerika serikat di tanah air. Pasalnya selama 32 bulan ini Indonesia berhasil mencetak surplus perdagangan ekspor dan investasi tapi dollarnya tidak kelihatan.

Disisi lain, investasi asing di Tanah Air mencetak nilai fantastis sepanjang 2022, yakni US$45,6 miliar atau Rp654,4 triliun pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 44,2% jika dibandingkan pada 2021 yang sebanyak US$31,09 miliar.

Airlangga berjanji implementasi aturan ini akan paling lama semester I-2023. Saat ini, finalisasi revisi masih berlangsung.

Dalam kondisi penuh ketidakpastian, menurutnya, semua negara kini berebut dolar AS. Bahkan beberapa perbankan di negara lain menawarkan bunga yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyebab eksportir sering kabur membawa dolar atau devisa hasil ekspornya ke luar negeri.

 

Read More

Pemberani! Jokowi berani ambil langkah progresif demi menjaga keselamatan dan kesehatan ekonomi nasional

 

Yogyakarta - Akhirnya Jokowi mengambil langkah tegas, setelah berbulan-bulan Indonesia dilanda kekeringan dolar AS, langkah tersebut berupa revisi PP 1/2019 tentang devisa hasil ekspor (DHE).

Perubahan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan cadangan devisa negara karena selama ini hasil ekspor Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Bayangkan, Indonesia berhasil mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 31 bulan beruntun, namun fakta ini tidak lantas membuat cadangan devisa (cadev) menguat.

Surplus selama 31 bulan beruntun membuat nilai ekspor Indonesia menyentuh US$ 609,1 miliar atau lebih dari Rp 9.500 triliun. Sayangnya, posisi cadangan devisa (cadev) justru tidak bergerak jauh di kisaran US$ 130-140 miliar pada rentang 31 bulan tersebut.

Jokowi mengungkapkan bahwa kebijakan revisi ini diambil karena dirinya ingin eksportir menaruh devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri dalam kurun waktu tertentu. Dengan pundi-pundi dolar ini, maka kondisi eksternal Indonesia semakin kuat jika harus menghadapi guncangan ke depannya.

 

Read More

Berhasil! Lewat Kecermatan Jokowi dalam kelola Devisa Ekspor Membuat Mata Uang Rupiah Menguat pertama kali dalam sejarah setelah krismon 1998

 

Yogyakarta - Jokowi resmi merevisi aturan tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang tertuang dalam PP Nomor 1 Tahun 2019. Perubahan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan cadangan devisa negara karena selama ini hasil ekspor Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Keputusan yang mewajibkan para eksportir memarkir devisa hasil ekspornya di dalam negeri ini pun dinilai positif oleh berbagai pihak, termasuk pelaku pasar dan ekonom.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia (BCA) Tbk David Sumual mengungkapkan keputusan ini merupakan langkah maju dalam pengelolaan DHE.

David menekankan dampak positif dari revisi aturan itu, yakni bakal ada aturan terkait rentang waktu lamanya eksportir harus memarkir dolarnya di Tanah Air atau pun perluasan sektor industri yang tidak hanya industri ekstraktif. Sehingga akan menambah pundi-pundi dollar di Tanah Air.

Kendati begitu, David mengingatkan, rencana pengaturan ini juga harus diiringi dengan peningkatan instrumen finansialnya, khususnya dalam bentuk valas. Supaya devisa yang parkir bisa memberi nilai tambah lebih bagi perekonomian dalam negeri.

 

Read More

Menguat Tajam! Rupiah mengalami penguatan 0,93% berada di posisi Rp 15,336/US$ Semua Berkat Langkah Tegas Jokowi Jalankan Devisa Hasil Ekspor (DHE) bagi eksportir

 

Yogyakarta – Rupiah kembali menguat tajam melawan rupiah pada perdagangan Kamis melanjutkan kinerja apik Rabu kemarin. Jokowi yang akhirnya merevisi PP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) mendongkrak kinerja rupiah sejak kemarin.

Rupiah sempat melesat hingga 1,26% ke Rp 15.285/US$. Level tersebut merupakan yang terkuat dalam 3 bulan terakhir.

Di penutupan perdagangan rupiah berada di Rp 15.336/US$, menguat 0,93%. 

Dalam revisi (PP) Nomor 1 Tahun 2019, beberapa sektor baru masuk ke dalam daftar yang harus menempatkan DHE kepada regulator.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Januari - November 2022 surplus neraca perdagangan tercatat lebih dari US$ 50 miliar.

Bank Indonesia (BI) Jumat lalu melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2022 mencapai US$ 137,2 miliar, naik US$ 3,2 miliar dari posisi November.

Dengan DHE bisa ditahan lama di dalam negeri, pasokan dolar AS tentunya akan kembali bertambah, rupiah tentu bisa menguat.

Selain itu, pelaku pasar kini menanti rilis data inflasi Amerika Serikat.

 

Read More

Langkah Tepat Jokowi! Jokowi Mewajibkan para eksportir memakirkan devisa hasil ekspornya di dalam negeri Langka Positif Perkuat Nilai Mata Uang Rupiah

 

Yogyakarta – Jokowi mengambil keputusan untuk mewajibkan para eksportir memarkirkan devisa hasil ekspornya di dalam negeri dinilai positif oleh berbagai pihak, termasuk pelaku pasar dan ekonom.

Jokowi juga berencana merevisi PP nomor 1 tahun 2029 tentang devisa hasil ekspor (DHE).

David Sumual Kepala Ekonom PT Bank Central Asia (BCA) Tbk mengungkapkan keputusan ini merupakan langkah maju dalam pengelolaan DHE.

David menekan, dampak positif dari revisi aturan itu, sehingga bakal adanya aturan terkait rentang waktu lamanya eksportir harus memarkirkan dolar nya di tanah air, maupun perluasan sektor industri yang tidak hanya industri ekstraktif, tentu akan menambah pundi-pundi dollar di Tanah Air.

Kendati begitu, David mengingatkan, rencana pengaturan ini juga harus diiringi dengan peningkatan instrumen finansialnya, khususnya dalam bentuk valas, supaya devisa yang parkir bisa memberi nilai tambah lebih bagi perekonomian dalam negeri.

David menganggap kelemahan terbesar pengelolaan devisa hasil ekspor sebelumnya terletak pada ketentuannya yang hanya menitikberatkan pada pencatatannya saja, tidak sampai pada pemanfaatannya.

Namun, ia menekankan, ini bisa berlaku hanya untuk industri ekstraktif, sedangkan untuk industri manufaktur akan lebih sulit nantinya diwajibkan untuk memarkir dolar hasil ekspornya di dalam negeri. Sebab, mereka masih sangat membutuhkan dolar untuk impor bahan baku.

Maka, ia mengingatkan, akan semakin penting nantinya jangka waktu yang akan diputuskan pemerintah untuk mewajibkan para eksportir memarkirkan dolarnya di dalam negeri. Sebab, jangka waktu itu juga harus diiringi dengan kebijakan pemanfaatan dolarnya melalui berbagai instrumen finansial.

 

Read More

Perbarui! Jokowi berencana akan perbarui PP Nomor 1 tahun 2019 terkait devisa hasil ekspor (DHE)

 

Yogyakarta – Jokowi akan merevisi PP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) demi meningkatkan cadangan devisa negara.

Airlangga menuturkan saat ini hanya sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan, serta perikanan yang DHE-nya wajib masuk di dalam negeri.

Dalam PP yang masih berlaku itu, kewajiban eksportir untuk memasukan DHE tadi ke dalam sistem keuangan Indonesia dilakukan melalui rekening khusus DHE pada bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Ia mengatakan revisi akan dilakukan untuk memasukkan beberapa sektor lain. Dengan begitu, DHE yang masuk ke Indonesia akan lebih banyak.

Selain itu, ia juga memastikan dalam revisi PP nanti, Jokowi akan mengatur lama devisa parkir di dalam negeri. Airlangga pun mencontohkan beberapa negara mengatur berapa lama devisa di parkir di dalam negeri.

BI mencatat posisi cadangan devisa RI sebesar US$137,2 miliar pada akhir Desember 2022. Angka tersebut naik dibandingkan posisi pada akhir November 2022 yang US$134 miliar.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri negara.

Selain itu, cadangan juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

 

Read More

Jokowi Penuh Senyum!!! Realisasi Penerimaan Negara mencapai Rp 2.479,9 T lebih tinggi dari proyeksi pemerintah hanya Rp 2.266,2 T

 

Melonjaknya harga komoditas dunia, membuat kas negara berlimpah di tahun ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak senang dengan realisasi atas kinerja APBN 2022.

Geopolitik yang terjadi di Rusia dan Ukraina membuat pasokan global menjadi terhambat. Beruntung Indonesia bisa mengambil kesempatan itu untuk merebut pangsa pasar dunia.

Sebagai penghasil komoditas seperti batu bara, CPO, besi dan baja membuat pendapatan negara cukup berlimpah. Indonesia bak ketiban durian runtuh, yang membuat kas negara ikut 'kecipratan'.

Presiden Jokowi optimistis, defisit APBN 2022 hanya akan mencapai 2,49% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jauh dari target yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2022 yang mencapai 4,5% terhadap PDB atau Rp 840,2 triliun.

"Hitungan terakhir kita 2,49%, turun drastis pada saat pandemi. Ini upaya kita agar ekonomi makro kita lebih baik dalam angka," jelas Jokowi dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023

Proyeksi defisit APBN 2022 yang disampaikan Jokowi tersebut juga bahkan jauh lebih rendah dibandingkan realisasi defisit APBN 2021 yang mencapai 3,64% atau Rp 617,4 triliun.

Bukan tanpa alasan proyeksi APBN 2022 bisa di bawah 3%, sebab hingga 14 Desember 2022 saja, pendapatan negara telah mencapai Rp 2.479,9 triliun atau telah terealisasi 109,43% dari target dalam Perpres 98/2022 yang sebesar Rp 2.266,2 triliun.

Berlimpahnya pendapatan negara itu ditopang dari windfall dari komoditas pertambangan yang berhasil diekspor oleh Indonesia.

Secara rinci, penerimaan pajak per 14 Desember 2022 mencapai Rp1.634,36 triliun atau telah mencapai 104,2% dari target penerimaan pajak di dalam Perpres 98/2022, yang sebesar Rp 1.568,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan pajak hingga 14 Desember 2022 juga meningkat 41,9% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 1.151,5 triliun. Hal ini didorong oleh sektor pertambangan, akibat adanya booming harga komoditas.

"Tahun lalu terjadi booming komoditas dan berlangsung terus hingga hari ini sehingga penerimaan pajak tumbuhnya tinggi sekali," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Desember 2022, dikutip Rabu (28/12/2022).

Sementara itu, penerimaan bea cukai mencapai Rp 293,08 triliun per 14 Desember 2022 atau 98,1% dari target Perpres 98.

Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga mencapai Rp 551,1 triliun. Angka ini meningkat 56,6% dibandingkan dengan tahun lalu dan 114,4% dari target Perpres 98. Setoran dari pertambangan non migas, batu bara, menjadi penopang setelah PNBP tumbuh hingga 134% hingga November 2022.

Dari sisi belanja negara, telah terealisasi sebesar Rp 2.717,6 triliun atau 87,5% dari target belanja yang sebesar Rp 3.106,4 triliun. Terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 954,4 triliun, belanja non K/L Rp 1.013,5 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp 749,7 triliun dan belanja pembiayaan investasi Rp 82,05 triliun hingga November 2022.

Adapun pembiayaan hingga 14 Desember menurun drastis menjadi Rp 540,3 triliun hingga 14 Desember 2022, atau turun 24,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang sebesar Rp 713,8 triliun.

Penerbitan SBN (neto) hingga 14 Desember sebesar Rp 540,3 triliun atau turun 24,3% dari periode yang sama tahun lalu. Di sisi pinjaman, hingga 14 Desember nilainya mencapai Rp 8,9 triliun tumbuh 192,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun keseimbangan primer per 14 Desember 2022 mencapai Rp 129 triliun. Kemudian, SiLPA mencapai Rp 232,2 triliun pada 14 Desember 2022.

 

Read More

Jokowi Targetkan Setoran Deviden BUMN Lebih Tinggi dibandingkan Perbankan

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) manargetkan BUMN bisa menyetorkan dividen sebesar Rp 49,1 triliun pada 2023. Target tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.

Dalam beleid yang diteken Jokowi pada 30 November 2022 itu, target pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan (KND) atau dividen terbesar didapat dari BUMN perbankan. Diperkirakan bank-bank pelat merah bisa menyetor Rp 24,85 triliun ke penerimaan negara.

"(Target) pendapatan bagian laba BUMN perbankan di bawah Kementerian BUMN Rp 24,85 triliun," tulis lampiran salinan Perpres 130/2022

12) Target 2023 tersebut naik 26,2 persen dibandingkan target pendapatan laba Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada tahun ini yang tercatat sebesar Rp 19,69 triliun. 

Adapun hingga akhir September 2022, empat bank pelat merah, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN telah membukukan laba bersih sebesar Rp 85,9 triliun.

Rinciannya BRI telah membukukan laba sebesar Rp 39,3 triliun, Bank Mandiri Rp 30,7 triliun, BNI Rp 13,7 triliun, dan BTN senilai Rp 2,28 triliun. 

Selain dari sektor perbankan, terdapat target setoran dividen dari BUMN non perbankan yang ada di bawah Kementerian BUMN yakni sebesar Rp 23,52 triliun di tahun depan.

 

Read More

Jaga Devisa, Presiden Minta Kepala Daerah Ajak Warganya Wisata di Dalam Negeri

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) minta jajaran pemerintah di daerah untuk menggalakkan pariwisata dalam negeri karena Indonesia kaya akan potensi wisata.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komando daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati), di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (29/09/2022).

“Sekali lagi, tolong masyarakat diajak, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja,” ujar Presiden.

Presiden menyebutkan, Indonesia mempunyai banyak daerah wisata yang menarik, seperti Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Toba, Raja Ampat, Bromo, Yogyakarta, Bangka Belitung, Borobudur, Jakarta, dan lain-lain.

“Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri?” imbuhnya.

Kepala Negara memandang, banyaknya masyarakat yang berwisata ke luar negeri akan berpotensi untuk memicu defisit di sektor wisata, mengingat jumlah wisatawan mancanegara yang datang juga belum meningkat.

“Ini kita bisa defisit ini wisata kita, yang datang ke sini belum banyak yang ke luar malah banyak sekali. Hati-hati, devisa kita bisa lari lagi kalau caranya kita tidak rem, hati-hati,” ujarnya.

Kepada para peserta yang hadir, Presiden juga menekankan agar kunjungan ke luar negeri hendaknya mendatangkan manfaat bagi Indonesia.

“Saya diundang ke luar negeri itu mungkin setahun bisa lebih dari 20 undangan, saya datang paling 2 atau 3, betul-betul saya rem, ini ada manfaat konkrit ndak sih, karena juga keluar uang kita ke luar [negeri] itu. Jadi hal-hal yang seperti itu rem, rakyat juga kita beritahu,” pungkasnya.

 

Read More