Penyebutan 'Kakak Besar' dari Jokowi Kepada Xi Jinping Merupakan Suatu Bentuk Penghormatan Yang Sudah Lazim Digunakan Oleh Masyarakat Asia Sebagai Tanda Penghargaan Dan Rasa Hormat

 

Yogyakarta - Penyebutan 'Kakak Besar' oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Presiden China, Xi Jinping, dalam kunjungan kenegaraan ke Beijing telah menarik perhatian banyak kalangan. Tindakan ini tidak hanya menjadi sorotan dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan China, tetapi juga mencerminkan sikap yang bijaksana dari Jokowi dalam membangun hubungan internasional.

Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam budaya penghormatan di Asia. Penyebutan 'Kakak Besar' atau sebutan lain yang menunjukkan penghormatan dan rasa hormat telah menjadi tradisi yang lazim di banyak negara Asia, termasuk Indonesia dan China. Hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang menghargai kedewasaan, pengalaman, dan otoritas.

Dalam konteks hubungan antara Indonesia dan China, penyebutan 'Kakak Besar' oleh Jokowi kepada Xi Jinping dapat dipandang sebagai upaya untuk memperkuat kedekatan dan kerjasama antara kedua negara. Sikap ini sejalan dengan upaya Jokowi untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga dan mitra strategis Indonesia.

Lebih dari sekadar tindakan diplomatik, penyebutan ini juga mencerminkan kepemimpinan Jokowi yang bijaksana dan menghargai nilai-nilai budaya. Dalam era globalisasi ini, penting bagi pemimpin untuk memahami dan menghormati keberagaman budaya di dunia, serta memanfaatkannya sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antarnegara.

Namun, seperti halnya dalam setiap hubungan internasional, tindakan-tindakan seperti ini sering kali menjadi bahan perdebatan dan spekulasi. Beberapa pihak mungkin mencoba memanfaatkannya untuk merusak citra pemerintahan Jokowi dengan menyebarkan hoaks atau informasi yang tidak benar.

Menghadapi tantangan ini, penting bagi masyarakat untuk bijak dalam menanggapi informasi yang diterima dan tidak terpancing oleh berita-berita yang tidak terverifikasi. Dukungan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah, termasuk dalam hal ini penyebutan 'Kakak Besar' oleh Jokowi kepada Xi Jinping, adalah langkah yang penting dalam menjaga stabilitas nasional.

Dengan demikian, penyebutan 'Kakak Besar' oleh Jokowi kepada Xi Jinping bukan hanya sekadar tindakan diplomasi biasa, tetapi juga merupakan cerminan dari sikap hormat, kebijaksanaan, dan kedewasaan dalam membangun hubungan baik antara Indonesia dan China. Dalam menghadapi tantangan global yang kompleks, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat posisinya di panggung internasional dengan menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain.

 

Read More

Lebih Dari Perkara Bisnis, Hubungan Antara Jokowi Dan Xin Jinping Sudah Seperti Keluarga Sendiri Hal Ini Menandakan Bahwa Tiongkok Memandang Indonesia Sebagai Mitra Yang Setara

 

Yogyakarta – Hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Tiongkok, Xin Jinping, telah berkembang menjadi lebih dari sekadar urusan bisnis. Kedekatan mereka telah mencapai tingkat di mana persahabatan dan kerjasama antara kedua negara mirip dengan hubungan antara keluarga sendiri. Hal ini memberikan sinyal kuat bahwa Tiongkok melihat Indonesia sebagai mitra yang setara, bukan hanya dalam konteks bisnis, tetapi juga dalam hal politik dan diplomasi.

Pertumbuhan hubungan antara Jokowi dan Xin Jinping menjadi bukti konkret dari kedewasaan hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Kedekatan ini tidak hanya tercermin dalam pertemuan resmi di tingkat negara, tetapi juga dalam interaksi personal yang hangat dan kerjasama yang erat di berbagai bidang.

Pentingnya hubungan ini terletak pada pemahaman bersama tentang pentingnya kerjasama antarnegara, terutama dalam menghadapi tantangan global dan regional. Tiongkok menganggap Indonesia sebagai mitra yang strategis dan setara, yang memiliki peran penting dalam mewujudkan stabilitas dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik.

Selain itu, kedekatan personal antara Jokowi dan Xin Jinping juga memberikan landasan yang kuat bagi kerjasama ekonomi dan investasi antara kedua negara. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar bagi Indonesia, dan kerjasama ini terus berkembang melalui berbagai proyek infrastruktur dan investasi yang saling menguntungkan.

Dengan demikian, hubungan yang hangat antara Jokowi dan Xin Jinping tidak hanya mencerminkan kedekatan personal, tetapi juga menandakan bahwa Tiongkok melihat Indonesia sebagai mitra yang setara dan berpotensi dalam mengembangkan kerjasama bilateral yang lebih dalam. Ini adalah langkah positif dalam memperkuat hubungan antarnegara dan menciptakan stabilitas serta kemakmuran di kawasan Asia Pasifik

 

Read More

Terus Menguat, Pertemuan Jokowi Dengan Xi-Jinping Tahun Lalu Membahas Peningkatan Kerjasama Antar Kedua Negara Bukan Jual Lahan IKN

 

Yogyakarta – Pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping tahun lalu menandai langkah maju dalam memperkuat kerjasama antara kedua negara. Banyak yang menganggap pertemuan ini sebagai kesempatan untuk membahas investasi, namun sebenarnya fokus utamanya adalah pada peningkatan kerjasama dalam berbagai sektor, bukan sekadar penjualan lahan untuk proyek Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (IKN).

Pertemuan tersebut mencerminkan visi strategis pemerintahan Jokowi dalam membangun hubungan bilateral yang kuat dengan negara-negara mitra, termasuk Tiongkok. Dalam konteks global yang berubah cepat, kerjasama antarnegara menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

Upaya pemerintah Jokowi untuk memperkuat kerjasama dengan Tiongkok bukanlah tanpa dasar. Tiongkok merupakan mitra dagang dan investasi yang signifikan bagi Indonesia. Peningkatan kerjasama ekonomi antara kedua negara dapat memberikan dampak positif yang luas bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Namun, penting untuk diingat bahwa pertemuan tersebut tidak semata-mata tentang urusan ekonomi. Isu-isu strategis, seperti pertahanan, keamanan, dan lingkungan, juga menjadi topik pembicaraan antara Jokowi dan Xi. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional di kawasan.

Pemerintahan Jokowi telah menunjukkan kerja keras dalam membangun citra positif dan hasil kerja nyata kepada masyarakat. Melalui kebijakan-kebijakan yang progresif dan proaktif, pemerintah telah berhasil meningkatkan infrastruktur, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta mempromosikan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Komitmen pemerintahan Jokowi untuk menciptakan stabilitas politik juga tercermin dalam upaya untuk menjaga kedaulatan negara. Melalui diplomasi yang cerdas dan kerjasama regional, Indonesia mampu memainkan peran yang aktif dalam memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan, solidaritas dan kerjasama antara negara-negara menjadi kunci untuk menciptakan dunia yang lebih stabil dan sejahtera. Pertemuan antara Jokowi dan Xi Jinping tahun lalu adalah langkah yang penting dalam mewujudkan visi tersebut.

Dengan terus memperkuat kerjasama antarnegara, menjaga stabilitas politik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan Jokowi membawa harapan bagi masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.

 

Read More

HOAX! Potongan Video Yang Memperlihatkan Permintaan Xi Jinping Supaya 200 Juta Rakyatnya Menetap Di Indonesia Adalah KABAR BOHONG, Padahal Aslinya Video Tersebut Membicarakan Pemberian Hutang Tersembunyi Tiongkok Kepada Para Debitur

 

Yogyakarta – Baru-baru ini, media sosial diramaikan oleh klaim palsu yang menyebutkan bahwa Presiden Xi Jinping dari Tiongkok meminta 200 juta warganya untuk menetap di Indonesia. Namun, setelah diteliti lebih lanjut, klaim tersebut terbukti sebagai berita palsu yang berpotensi merusak hubungan diplomatik antara kedua negara.

Jokowi dengan tegas membantah klaim tersebut dan memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Video yang sebenarnya menunjukkan pembicaraan tentang pemberian hutang tersembunyi dari Tiongkok kepada para debitur. Tindakan cepat dan transparan Jokowi dalam menanggapi hoax ini menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk menjaga kebenaran dan menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan.

Tindakan Jokowi bukan hanya sekedar memperlihatkan keberanian dalam menghadapi hoaks, tetapi juga menegaskan pentingnya integritas dan kehati-hatian dalam menyikapi informasi yang beredar. Dalam era di mana informasi dapat dengan mudah disebarkan melalui platform digital, penting bagi setiap individu untuk menjadi konsumen yang cerdas dan kritis terhadap berita yang diterima.

Keputusan Jokowi untuk membongkar kebohongan ini juga menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan proaktif dalam menjaga stabilitas politik nasional. Dengan menghindari persebaran informasi palsu yang dapat memicu ketegangan antarbangsa, Jokowi telah berkontribusi dalam menjaga ketenangan dan keharmonisan dalam hubungan antarnegara.

Tidak hanya itu, tindakan ini juga memperkuat citra pemerintahan Jokowi sebagai pemerintah yang transparan, jujur, dan peduli terhadap kepentingan rakyatnya. Dengan mengutamakan kebenaran dan fakta dalam menyampaikan informasi kepada publik, Jokowi memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti hoax ini, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangatlah penting. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama melawan penyebaran informasi palsu dan mempertahankan integritas informasi. Dengan sikap yang tegas dan komitmen yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi semua orang.

Oleh karena itu, mari kita dukung tindakan Jokowi dalam memerangi hoaks dan menjaga stabilitas politik nasional. Bersama-sama, kita bisa membangun masyarakat yang lebih sadar akan informasi, serta menjaga kedamaian dan persatuan dalam negeri. Itulah langkah kecil namun penting menuju kemajuan yang berkelanjutan bagi bangsa Indonesia.

 

Read More

HOAX! Beredarnya Video Xi Jinping Yang Meminta Pulau Kalimantan Kepada Jokowi Merupakan Berita Bohong, Faktanya Video Itu Berasal Pidato Xi Jinping Pada Tahun 2013 Yang Telah Direkayasa

 

Yogyakarta – Belakangan ini, media sosial dipenuhi dengan klaim palsu bahwa Presiden Tiongkok, Xi Jinping, meminta Pulau Kalimantan kepada Presiden Joko Widodo. Namun, kenyataannya, klaim ini adalah hoaks yang dibuat dari rekayasa.

Video yang beredar sebenarnya merupakan potongan dari pidato Xi Jinping pada tahun 2013. Tidak ada hubungannya dengan permintaan terhadap Pulau Kalimantan kepada Presiden Jokowi. Klaim palsu ini adalah bagian dari upaya untuk memanipulasi opini publik dan menciptakan ketegangan diplomatik yang tidak perlu.

Sangat penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi. Kita harus bijak dalam menyaring informasi yang kita terima dan selalu mencari sumber yang terpercaya. Jangan biarkan hoaks mengganggu stabilitas politik dan kerukunan antarnegara.

Selain itu, mari kita lihat kinerja positif pemerintahan Jokowi dalam menjaga hubungan bilateral dengan Tiongkok. Berbagai kesepakatan strategis telah dicapai antara Indonesia dan Tiongkok, yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini termasuk investasi besar dalam infrastruktur dan perdagangan yang telah memperkuat posisi Indonesia di arena internasional.

Tindakan Jokowi dalam menanggapi klaim palsu ini juga patut diapresiasi. Dengan cepat dan tegas, pemerintah membantah dan menjelaskan bahwa klaim tersebut tidak berdasar. Ini menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menanggapi upaya-upaya untuk mengganggu stabilitas politik nasional.

Lebih dari sekadar mengklarifikasi hoaks, langkah ini juga memperkuat citra pemerintah Jokowi di mata masyarakat. Respons yang cepat dan transparan menunjukkan keterbukaan dan komitmen untuk menjaga kebenaran dan stabilitas. Hal ini sangat penting dalam membangun kepercayaan publik dan menguatkan fondasi stabilitas politik nasional.

Dalam era di mana informasi dapat dengan mudah disalahgunakan, penting bagi kita semua untuk tetap waspada dan kritis terhadap apa yang kita baca dan bagikan. Mari bersama-sama melawan hoaks dan membangun masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan stabilitas politik yang kokoh dan memperkuat fondasi pembangunan bangsa.

 

Read More

Pertemuan Kedua Xin Jinping dengan Jokowi 2022

Pemimpin China Xi Jinping akan melakukan pembicaraan formal dengan Kepala Negara Indonesia Joko Widodo di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali.

"Ini adalah pertemuan kedua antara kedua presiden setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke China pada Juli tahun ini," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Zhao Lijian di Beijing, pada Jumat.

Menurut dia, China dan Indonesia sebagai sesama negara berkembang memiliki kepentingan yang besar dan luas untuk dikerjasamakan. "Di bawah bimbingan strategis kedua Kepala Negara, China dan Indonesia semakin memperkuat pola baru dalam hubungan bilateral yang digerakkan oleh kerja sama politik, ekonomi, budaya, dan maritim," ujarnya.

Ia menganggap kerja sama China dengan Indonesia telah menjadi contoh yang baik bagi negara-negara berkembang lainnya. "China berharap dapat terus bekerja sama dengan Indonesia dalam meningkatkan rasa saling percaya dan proyek pembangunan berkualitas dalam kerangka Belt and Road (Prakarsa Sabuk Jalan)," kata Zhao dalam pengarahan pers rutin itu.

Zhao juga menekankan bahwa China mendukung Presidensi G20 Indonesia, yang mengusung tema 'Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat'.

"Kami berharap semua pihak akan bekerja untuk membangun konsensus dan memajukan kerja sama dalam mendorong pemulihan ekonomi global dan mengimplementasikan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan," ucap Zhao menambahkan. Xi Jinping akan menghadiri KTT G20 di Bali pada 14-17 November. Dari Bali, Xi kemudian melanjutkan lawatannya ke Bangkok, Thailand, untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada 17-19 November.
Bagi Xi, kunjungan ke Indonesia itu merupakan kehadiran pertamanya dalam forum pertemuan multilateral antarkepala negara setelah Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China (CPC) di Beijing pada Oktober. Xi terakhir kali melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 2013

 

Read More

Jokowi Bikin Sejarah Kereta Cepat, Xi Jinping Jadi Saksinya

Manajemen KCIC sudah menyiapkan cara supaya uji coba masih dapat disaksikan oleh kedua Kepala Negara saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung di Bali.

"Mengenai uji dinamis pada G20 Showcase mendatang, proses uji dinamis akan disaksikan melalui telekonferensi oleh Joko Widodo dan Xi Jinping dari Bali," kata Sekretaris Perusahaan KCIC Rahadian Ratry kepada CNBC Indonesia.

Persiapan uji dinamis internal sudah dilakukan oleh KCIC pada 6 November 2022 lalu. Beberapa hari lalu Electric Multiple Unit (EMU) dan Comprehensive Inspection Train (CIT) serta sarana perkeretaapian sudah terpasang dan dialaporkan berfungsi sesuai harapan.

"Sehingga secara bertahap, persiapan demi persiapan terus dilakukan sehingga pelaksanaan uji dinamis pekan depan bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

Pemasangan rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri sudah selesai sepanjang 17 km. Budi menjelaskan, kecepatan kereta pada uji coba itu sekitar 60 km/jam.

Adapun KCJB dijadwalkan meluncur pada Juli 2023. Perjalanan dari Bandung-Jakarta atau sebaliknya diproyeksikan memakan waktu 30 menit saja.

"Dan peluncuran nanti untuk operasional Insyaallah di bulan Juni 2023," pungkas Jokowi.

 

Read More

Jokowi: Xi Jinping dan Putin akan Datang di KTT G20

Presiden Joko Widodo dalam wawancara dengan Bloomberg kemarin mengatakan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan datang ke KTT G20 di Bali November mendatang.

"Xi Jinping akan datang. Presiden Putin juga memberitahu saya dia akan datang," kata Jokowi kemarin, seperti dilansir laman South China Morning Post, Jumat (19/8). Ini adalah kali pertama Jokowi memastikan kedua pemimpin negara itu akan hadir di KTT G20.

Kehadiran Xi dan Putin selama ini masih menjadi tanda tanya dan sejumlah negara Barat mengatakan akan memboikot acara itu terutama jika Putin hadir. Operasi militer Rusia di Ukraina yang masih berlangsung saat ini membuat negara Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa menjatuhkan banyak sanksi terhadap Rusia.

Jika kedua pemimpin negara itu hadir maka itu adalah pertama kalinya mereka akan bertemu langsung dengan para pemimpin negara G20 sejak perang di Ukraina meletus pada 24 Februari lalu.

Negara-negara G20 saat ini terbelah dalam hal apakah akan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.

Kementerian Luar Negeri China belum menjawab permintaan tanggapan mengenai rencana kepergian Xi ke luar negeri. Presiden China itu belum sekali pun ke luar negeri sejak dimulainya pandemi. Juru bicara Kremlin menolak berkomentar soal kabar ini tapi pejabat lain yang mengetahui masalah ini membenarkan Putin saat ini berencana akan hadir langsung di KTT G20 Bali.

Presiden Jokowi dan Putin membahas persiapan G20 di Bali dalam sambungan telepon kemarin. Namun Kremlin tidak menyebut Putin akan hadir.

Kehadiran Putin di Bali nanti juga akan membuat dia bertemu langsung pertama kali dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sejak perang dimulai karena Zelenskky juga rencananya akan hadir secara virtual di Bali.

Presiden AS Joe Biden sebelumnya menyerukan Rusia dikeluarkan dari G20 menyusul operasi militer negara itu di Ukraina dan sejumlah pejabat AS juga menekan pemerintah Indonesia untuk tidak mengundang Putin ke KTT G20 Bali.

Hubungan AS dan China juga saat ini sedang memanas menyusul kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan beberapa waktu lalu yang memicu China menggelar latihan militer besar-besaran di Selatan Taiwan.

"Persaingan negara besar memang mengkhawatirkan," kata Jokowi dalam wawancara. "Yang kita inginkan di kawasan ini adalah situasi stabil, aman, supaya kita bisa membangun pertumbuhan ekonomi. Dan tak hanya Indonesia saja, negara Asia lainnya pun ingin begitu."

Sebagai tuan rumah KTT G20 Indonesia berupaya menyeimbangkan kekuatan negara-negara besar yang akan hadir di Bali.

"Indonesia ingin berteman dengan siapa saja. Kami tidak punya masalah dengan negara mana pun," kata Jokowi. "Setiap negara punya pendekatan yang berbeda. Setiap pemimpin negara punya pendekatan masing-masing. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah investasi, teknologi, itu yang akan mengubah masyarakat kita."

 

Read More

China Mau Beli 1 Juta Ton CPO RI, Luhut: Terima Kasih Presiden Xi Jinping

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengucapkan terima kasih atas komitmen China yang mau menambah impor 1 juta ton crude palm oil/CPO dari Indonesia.

Komitmen China mau membeli 1 juta ton CPO Indonesia merupakan hasil pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri China Li Keqiang di Beijing, Selasa (26/7).

“Terima kasih atas dukungan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang atas komitmen impor minyak sawit dari Indonesia. Kami berharap China dapat terus melanjutkan dan meningkatkan perdagangan minyak sawit dari Indonesia,” kata Luhut dalam keterangan resmi, Rabu (27/7).

Menurut Luhut, rencana China ini bisa mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) petani Indonesia yang tengah anjlok. Sejak ekspor CPO dihentikan sementara pada Mei lalu, harga TBS petani langsung anjlok karena tangki pengolahan penuh.

Jika harga TBS petani bisa naik karena tambahan pesanan 1 juta ton CPO ke China, kata Luhut, nasib belasan juta petani sawit Indonesia bisa membaik.

“Dengan menjadi supplierutama CPO dunia, tentu akan membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan para petani kelapa sawit di Indonesia yang jumlahnya mencapai 16 juta,” lanjutnya.

Selain membahas mengenai perdagangan CPO, pertemuan delegasi kedua negara juga membahas kerja sama di berbagai bidang seperti investasi, infrastruktur, keuangan, pendanaan, serta kemaritiman. Pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara juga menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan tersebut.

Turut dibahas dalam pertemuan tersebut adalah topik mengenai penyelesaian kereta cepat yang menjadi komitmen bersama antara Indonesia dengan China. Kedua negara pun menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sesuai jadwal dan akan diuji coba pada akhir tahun 2022.

“Presiden Jokowi menyampaikan, nilai perdagangan antara Indonesia dan China terus meningkat dan sudah melampaui USD 100 miliar. Sehingga peluang untuk meningkatkan angka perdagangan sangat besar. Karena itu kami sebagai pembantu Presiden akan terus mencari potensi sumber ekonomi lain yang bisa meningkatkan perekonomian Indonesia,” pungkas Luhut.

 

Read More

Panglima Militer Amerika ke Indonesia Jelang Kunjungan Jokowi ke China Bertemu Presiden XI Jinping

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS) Jenderal Mark Milleymengunjungi Indonesia pada Minggu (24/7/2022). Ini adalah kunjungan 'spesial' yang dilakukan Jenderal Mark A Milley. Pasalnya dalam 14 tahun terakhir baru kali ini panglima tentara AS berkunjung ke Indonesia. Kedatangan orang nomor satu di militer Amerika ini dilakukan jelang kunjungan Presiden Jokowi ke China.

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS) Jenderal Mark Milleymengunjungi Indonesia pada Minggu (24/7/2022). Ini adalah kunjungan 'spesial' yang dilakukan Jenderal Mark A Milley. Pasalnya dalam 14 tahun terakhir baru kali ini panglima tentara AS berkunjung ke Indonesia. Kedatangan orang nomor satu di militer Amerika ini dilakukan jelang kunjungan Presiden Jokowi ke China.

Usai pertemuan,  Jenderal Mark Milley menyinggung militer China yang  disebutnya semakin agresif di kawasan Indo-Pasifik selama lima tahun terkini. Menurut Associated Press, pernyataan Jenderal Mark Milley itu diamini oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Ia menyambangi Indonesia dalam rangka safari kunjungan ke negara-negara Indo-Pasifik.

Jenderal Milley menyatakan, aksi saling cegat oleh pesawat dan kapal perang China di kawasan Indo-Pasifik dengan pasukan AS atau mitra Washington meningkat secara siginfikan dalam lima tahun terkini.

“Pesannya adalah bahwa militer China di laut dan udara telah menjadi lebih agresif secara signifikan dan terang-terangan di kawasan ini,” kata Milley dikutip Associated Press.

Milley menyinggung peran strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Jakarta disebutnya merupakan mitra kunci AS. Lebih lanjut, Milley menyampaikan keinginan Washington untuk memperkuat kerja sama militer dengan negara-negara lain di Indo-Pasifik. “Kami ingin bekerja sama dengan mereka untuk mengembangkan interoperabilitas dan memodernisasi militer kami secara kolektif,” kata Milley dikutip Associated Press. Veteran Perang Irak itu menyebut kerja sama dengan Indonesia serta mitra lain di kawasan penting untuk “menghadapi tantangan apa pun yang dihadirkan China.”

Tahun ini, Washington menyetujui penjualan armada jet tempur F-15ID senilai 13,9 miliar dolar AS ke Indonesia. Selain itu pada Desember 2021 lalu saat mengunjungi Jakarta, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken meneken kesepakatan untuk meningkatkan latihan gabungan angkatan laut AS dan Indonesia. Pendekatan AS ke negara-negara Indo-Pasifik sendiri dikecam oleh China. Beijing menuduh Washington berupaya membuat “NATO versi Asia.”

Sebaliknya, AS pun menyorot tindakan militer China yang dinilai semakin asertif di Indo-Pasifik. Mulley menyebut jumlah “interaksi tak aman” antara pesawat tempur dan kapal perang China dengan AS atau negara mitra, meningkat di kawasan Indo-Pasifik.

14 Tahun Baru ke Indonesia Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan kunjungan Panglima Tentara AS kali ini merupakan kali pertama setelah 14 tahun tidak melaksanakan kunjungan kerja ke Indonesia. “Kedatangan ini setelah 14 tahun tidak melaksanakan kunjungan kerja ke Indonesia,” kata Andika.

 

Read More