Soal Pembentukan 3 Provinsi Baru, Jokowi: Papua Terlalu Luas Kalau Hanya 2 Provinsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pro kontra mengenai daerah otonomi baru (DOB) Papua.

Presiden Jokowi telah mengesahkan pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

"Ini kan kita kan, saya sendiri mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-perminataan dari bawah. Saya ke Merauke minta, saya ke Pegunungan Tengah kelompok-kelompok datang ke saya minta itu dan sudah 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dan tindak lanjuti dengan pelan-pelan," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (31/8/2022).

Presiden Jokowi menekankan karena permintaan dari kelompok-kelompok masyarakat itulah pihaknya membantu secara perlahan untuk merealisasikan. Sebab menurutnya, Papua cukup luas dan perlu adanya provinsi baru.

"Ini permintaan dari bawah, dari kelompok-kelompok yang ada di sini dan ini dalam rangka pemerataan pembangunan. Karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi, terlalu luas untuk memudahkan jangkauan pelayanan. Itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru," ucapnya.

Meski begitu, Jokowi memahami dan memaklumi adanya pro-kontra usai pengesahan tiga provinsi baru di Papua itu.

"Bahwa ada pro dan kontra itulah yang namanya demokrasi ya," katanya.

 

Read More

Jokowi Ungkap Mesin Tersembunyi yang Bikin Ekonomi RI Tokcer

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi kunci penggerak ekonomi Indonesia. Ini dibuktikan dengan 61% PDB ekonomi Indonesia yang digerakkan oleh UMKM, serta hampir 97% urusan serapan ketenagakerjaan dikontribusikan oleh sektor UMKM.

Hal ini diutarakan Jokowi dalam acara Pemberian NIB ke Pelaku UMK di Papua pada Rabu (31/8/2022). Meski saat ini UMKM di Indonesia berjumlah kurang lebih sebanyak 64 juta, sayangnya pengusaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan terdaftar di Online Single Submission (OSS) baru 1,8 juta.

Padahal, Jokowi mengatakan bahwa NIB memiliki banyak manfaat yang menguntungkan bagi para pengusaha kecil.

"Apa gunanya setelah dapat NIB? Bapak Ibu menjadi pengusaha formal, karena telah memiliki izin nomor induk berusaha. Kalau sudah pegang (NIB) untuk apa? Bapak Ibu bisa akses permodalan ke bank, minta yang namanya KUR," terang Jokowi.

Selain itu, KUR yang bunganya saat ini 3% juga sudah disubsidi pemerintah. Menurut Jokowi, kebijakan ini dilakukan agar usaha mikro di Indonesia bisa berkembamg dengan cepat.

Jayapura menjadi kota pertama di luar pulau Jawa yang dihadiri oleh Jokowi bersama dengan 2700 pelaku UMK perseorangan dalam pemberian NIB. Dalam kunjungannya kali ini, Jokowi mengaku senang dan kaget melihat beberapa produk buatan UMKM di Papua berkembang dengan baik, mulai dari pengemasan, hingga nama produk.

Jokowi juga menyarankan para pelaku UMKM untuk memasukkan produk mereka ke platform digital, sehingga lingkup penjualannya tidak hanya di Papua, namun bisa melompat ke luar Provinsi Papua, bahkan luar negeri.

"Karena saya lihat tadi peluang untuk itu besar sekali, karena kemasannya sudah baik, branding baik, namanya juga keren bagus-bagus, jangan jual disini aja, tapi platform digital juga," jelasnya.

"Jualan lewat Facebook boleh, Instagram boleh, tapi kalau bisa masuk ke platform e-commerce. Saya kira produk-produk tadi akan cepat penjualannya dan sangat laku," pungkas Jokowi.

 

Read More

Jokowi Mulai Salurkan BLT BBM Rp600 Ribu di Papua Pagi Ini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi hari ini mulai mendistribusikan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak atau BBM di Kantor POS Jayapura, Papua, Rabu, 31 Agustus 2022. BLT diberikan sebagai kompensasi rencana kenaikan BBM oleh pemerintah dalam waktu dekat ini.

"Hari ini kita kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp150 ribu, jadi totalnya Rp600 ribu. Dan diberikan dua kali Rp300 ribu, Rp300 ribu," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 31 Agustus 2022.

Jokowi menyebut BLT BBM bakal diberikan kepada 20,6 juta penerima manfaat. Selain itu, Jokowi menyebut bakal ada BLT untuk 16 juta pekerja. Dengan adanya bantuan ini, Jokowi berharap konsumsi masyarakat bisa menjadi lebih baik. "(BLT untuk pekerja) juga sebesar Rp600 ribu," kata Jokowi.

Total dana yang digelontorkan pemerintah untuk BLT BBM mencapai Rp 24,17 triliun. BLT Rp 600 ribu kepada kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dengan total anggaran 12,4 triliun rupiah. Uang tunai ini akan mulai dibayarkan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini sebesar Rp 150 ribu selama 4 kali.

Kedua, bantuan Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja yang punya gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dengan total anggaran Rp 9,6 triliun. Ketiga, pengalihan 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi transportasi di daerah, ojek dan nelayan, hingga perlindungan sosial tambahan lainnya. Total anggaran Rp 2,17 triliun.

Informasi yang diperoleh Majalah Tempo menyebutkan BBM akan naik di rentang harga Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per liter, dari harga Pertalite saat ini yang Rp 7.650 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter. Tapi belum ada pengumuman resmi dari Jokowi sampai hari ini mengenai kenaikan harga BBM ini.

 

Read More

Presiden Jokowi Luncurkan Papua Football Academy

Presiden Joko Widodo meluncurkan Papua Football Academy di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Rabu (31/8/2022) pagi.

Jokowi mengatakan, akademi ini didirikan atas permintaannya kepada PT Freeport Indonesia agar membangun sumber daya manusia di Papua serta merawat fasilitas olahraga yang digunakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun lalu.

"Dan saya minta dibangun di Papua akademi sepak bola, dan hari ini sudah terwujud yang namanya Papua Football Academy, karena kita tahu tanah Papua telah melahirkan talenta-talenta yang berbakat," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Jokowi, Papua Football Academy merupakan wadah bagi anak-anak Papua untuk menjadi legenda sepak bola asal tanah Papua.

Jokowi pun menyebutkan sejumlah nama pemain dan mantan pemain sepak bola asal Papua yang menjadi langganan tim nasional seperti Rully Nere, Yohanes Auri, Aples Tecuari, Alexander Pulalo, Boaz Solossa, Ellie Aiboy, Ramai Rumakiek, dan Ricky Kambuaya.

Ingin seperti mereka, legenda-legenda ini? Jalannya sudah ada di depan anak-anakku semuanya, yaitu Papua Football Academy," kata Jokowi.

"Di mana di sini nanti untuk meraih prestasi anak-anak digembleng kedisiplinan, digembleng pelatihan-pelatihan yang rutin dan terus didampingi oleh coach yang memilki reputasi yang baik," ujar dia.

Mantan wali kota Solo itu berharap, Papua Football Academy dimanfaatkan dengan baik untuk menimba ilmu di bidang sepak bola.

Selain pelatihan sepak bola, Papua Football Academy juga menyiapkan pendidikan formal sehingga para peserta akademi tetap melanjutkan sekolahnya.

"Kita harapkan nanti akan menjadi pemain-pemain bola yang memiliki jiwa percaya diri yang kuat, karakter yang kuat, yang kompetitif, yang sportif, tapi juga pandai dan pintar," kata Jokowi.

 

Read More

Tarif Ojek Online Batal Naik, Jokowi Minta Menhub Dengar Suara Rakyat

Kementerian Perhubungan membatalkan kenaikan tarif ojek online hari ini. Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mendengarkan suara rakyat saat memutuskan tarif. "Masyarakat pengguna ojek, pengendara ojek kita dengar," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/8).

Budi akan berdiskusi dengan pihak terkait selama satu minggu ke depan demi mencegah kesalahpahaman pada salah satu pihak. "Nanti kami menguntungkan pengendara ojek, penumpangnya marah. Atau sebaliknya," ujar dia. Kementerian Perhubungan tengah berkeliling untuk diskusi dengan para pemangku kepentingan. Adapun, wilayah yang dikunjungi merupakan kota besar, seperti Purwakarta, Surabaya, hingga Medan.

Tak hanya itu, Kemenhub juga mendengarkan masukan dari Polri. "Semua stakeholder juga memberikan satu pendapat," ujar dia. Development Manager Maxim Indonesia Imam Mutamad Azhar berharapbesaran kenaikan tarif ojek online ditentukan setelah mendengar pandangan konsumen, seluruh aplikator, dan mitra pengemudi.

“Aplikator juga diberikan kesempatan memaparkan skema kenaikan yang dapat dilakukan,” kata Imam kepada Katadata.co.id, Senin (29/8).

“Aplikator juga diberikan kesempatan memaparkan skema kenaikan yang dapat dilakukan,” kata Imam kepada Katadata.co.id, Senin (29/8).

Menurut Imam, kebijakan terkait tarif ojek online semestinya bertujuan menghadirkan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi transportasi daring. Sedangkan pemerintah mengkaji kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar.

“Kami meyakini ini akan menambah beban biaya pengemudi dalam memproses order,” katanya. Harapannya, kenaikan tarif ojek online mempertimbangkan beban masyarakat. “Oleh karena itu, butuh kebijakan bijaksana dari pemerintah dalam penetapan besaran kenaikan,” ujarnya.

Sedangkan Gojek enggan berkomentar mengenai masukan mereka terkait tarif ojek online. Namun, mitra pengemudi Aceng (39 tahun) mengatakan bahwa seringkali ia mendapatkan order dengan harga yang menurutnya tidak sesuai. “Saya tidak mengambilnya,” ujar dia. Aceng merupakan mitra pengemudi ojek online di Gojek, Maxim, dan InDriver.

 

Read More

Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi-Ma'ruf Masih Memuaskan

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, masih memuaskan. Hal ini mengacu temuan survei Indonesia Survey Center (ISC).

“Angka tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berada pada 61,7 persen,” kata peneliti senior ISC Chairul Ansari dalam acara pemaparan hasil temuan survei nasional bertajuk “Elektabilitas Menuju Pemilu 2024”, Senin (29/8/2022).

Selanjutnya, Chairul mengungkap ada 38,4 persen masyarakat yang menjawab kondisi ekonomi rumah tangga dalam tujuh bulan terakhir ini sama saja dibanding periode yang sama. Sementara, hanya ada 31,2 persen yang menjawab lebih baik dan jauh lebih baik. Responden yang menjawab lebih buruk dan jauh lebih buruk ada 22,1 persen.

Meskipun tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dan Ma’ruf masih tinggi, Chairul mengungkapkan mayoritas publik melihat masalah mendesak yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan saat ini adalah sektor ekonomi.

“Sebanyak 30,8 persen publik menyebut masalah kenaikan harga-harga bahan makanan pokok, 21,4 persen masalah lapangan pekerjaan dan 10,1 persen adalah masalah kenaikan harga BBM. Masalah kesehatan berada di posisi keempat, seiring terkendalinya pandemi, masalah korupsi, lingkungan hidup dan pendidikan,” terang Chairul Ansari.

ISC melakukan survei dengan tujuan untuk mengetahui persepsi publik mengenai kepemimpinan nasional dan isu-isu yang melingkarinya. Survei yang dilaksanakan 9-19 Agustus 2022 ini menggunakan teknik pencuplikan sampel multistage random sampling varian area random sampling.

Sampel yang dicuplik adalah penduduk yang berusia minimal 17 tahun ke atas dan atau yang sudah pernah menikah sebesar 1.520 responden. Angka margin of error plus minus 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui wawancara langsung dengan bantuan kuesioner.

“Sebanyak 30,8 persen publik menyebut masalah kenaikan harga-harga bahan makanan pokok, 21,4 persen masalah lapangan pekerjaan dan 10,1 persen adalah masalah kenaikan harga BBM. Masalah kesehatan berada di posisi keempat, seiring terkendalinya pandemi, masalah korupsi, lingkungan hidup dan pendidikan,” terang Chairul Ansari.

ISC melakukan survei dengan tujuan untuk mengetahui persepsi publik mengenai kepemimpinan nasional dan isu-isu yang melingkarinya. Survei yang dilaksanakan 9-19 Agustus 2022 ini menggunakan teknik pencuplikan sampel multistage random sampling varian area random sampling.

Sampel yang dicuplik adalah penduduk yang berusia minimal 17 tahun ke atas dan atau yang sudah pernah menikah sebesar 1.520 responden. Angka margin of error plus minus 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui wawancara langsung dengan bantuan kuesioner.

 

Read More

Di Tangan Jokowi Proyek Megah Soekarno-Soeharto Jadi Kinclong

Dalam pemerintahan Joko Widodo beberapa juga banyak melakukan kegiatan revitalisasi bangunan infrastruktur ikonik. Terutama yang berada di ibu kota Jakarta yang dibangun pada era presiden Soekarno hingga Soeharto.

Tidak hanya bertujuan untuk menjaga kualitas gedung yang sudah berumur puluhan tahun itu, tapi kegiatan revitalisasi ini dilakukan untuk membawa kembali lagi masa kejayaan tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat tempo dulu. Termasuk untuk digunakan untuk penyelenggaraan G20 November nanti.

1. Taman Mini Indonesia Indah

Penataan dan revitalisasi sarana prasarana di kawasan TMII ini utamanya untuk persiapan presidensi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 November mendatang. Sekaligus meningkatkan pelayanan TMII sebagai destinasi wisata rakyat sejak tahun 1975.

Dari Keterangan Kementerian PUPR, Berbagai anjungan pada taman wisata yang dibangun pada era Presiden Soeharto, ini ditata dan pugar. Mulai dari gerbang utama, renovasi koridor utama Sasono, plaza utara dan selatan, plaza Gajah Mada, tugu Pancasila, Keong Mas, Sasono Utomo hingga Sasono Adiguno, Museum hingga gerai UMKM.

Berlanjut, hingga danau archipelago, amphitheater, plaza boulevard, dan penanganan jalan dan pedestrian kawasan lingkar luar.

Direktur Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan kegiatan renovasi TMII dimulai sejak Januari 2022 dengan program mencapai 98%. Luas area pekerjaan meliputi penataan bangunan seluas 7,71 km, dengan nilai anggaran mencapai Rp 1,08 triliun.

"Kami juga lakukan perbaikan halaman setiap anjungan provinsi yang sebelumnya terkotak-kotak dengan pagar besi beton, sekarang menjadi menyatu tanpa sekat antara anjungan dengan lanskap hijau yang indah dan tertata,"kata Diana, dalam keterangan dikutip Senin (29/8/2022).

2. Gelora Bung Karno

Presiden Joko Widodo juga melakukan renovasi kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada 2018 lalu dalam rangka persiapan Asian Games XVIII di Jakarta dan Palembang. Kegiatan renovasi dilakukan oleh Kementerian PUPR sejak 2016 dengan biaya Rp 769,7 miliar.

Stadion yang dibangun pada era presiden Soekarno ini, kini memiliki wajah baru yang sangat berbeda dari sebelumnya.

Dari keterangan Kementerian PUPR, Adapun penataan yang dilakukan mulai dari gerbang, fasilitas difabel, perbaikan gerbang tiket pada stadion utama. Juga berbagai perbaikan lapangan tidak hanya stadion utama GBK seperti lapangan hoki, lapangan panahan, lapangan A/B/C, stadion renang hingga perbaikan fasilitas.

Saat ini kegiatan pembangunan lapangan basket internasional indoor yang baru. Dimana ditargetkan pada 2023 mendatang.

3. Sarinah

Sarinah merupakan mal pertama di Indonesia. Bangunan yang dibangun pada tahun 1960-an ini pada era presiden Soekarno disulap Kini sudah berubah menjadi lebih modern dan memiliki banyak ruang publik yang sering dikunjungi masyarakat Jakarta saat ini.

Mal ini sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Juli 2022 lalu, dimana dalam Proses pemugaran tersebut diperkirakan memakan biaya sekitar Rp 700 miliar.

Dari keterangan Kementerian PUPR, Dalam proses renovasi beberapa peninggalan terdahulu juga tidak dihilangkan. Dimana terdapat eskalator pertama di Indonesia, hingga relief sebuah karya seni rupa patung yang menjadi bagian cagar budaya. Patung bergambar pelapak dan pembeli pada zaman dahulu ini dibuat oleh kelompok seniman Yogyakarta pada masa konstruksi gedung 1962 - 1966.

4. Istiqlal

Untuk pertama kalinya di tahun 2019 renovasi Masjid Istiqlal dilakukan sejak 42 tahun lalu. Salah satu Masjid terbesar di Indonesia ini dibangun pada 22 Februari 1978.

Dari keterangan Kementerian PUPR, Lingkup pekerjaan renovasi Masjid Istiqlal meliputi penataan kawasan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, mechanical electrical plumbing (MEP), pekerjaan interior dan signage dengan anggaran sebesar Rp 475 miliar.

Sementara untuk Terowongan Silaturahmi bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral juga sudah terbangun, yang memakan anggaran hingga Rp 40 miliar.

Masjid Istiqlal memiliki luas area kawasan 91.629 meter persegi (tidak termasuk area sungai) dan luas bangunan masjid 80.948 meter persegi yang dapat menampung 200.000 orang. Masjid Istiqlal bukan hanya masjid terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, melainkan juga masjid negara.

Renovasi Masjid Istiqlal merupakan tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo usai menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Masjid Istiqlal pada tanggal 30 Mei 2018 lalu.

5. SPAM Umbulan

Presiden Joko Widodo juga sudah meresmikan sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Senin (22/3/2021) lalu.

Proyek ini sempat direncanakan dibangun pada 1973 silam meski belum mencapai realisasi. Kemudian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pemerintah kembali melanjutkan proyek ini sejak 2010 dan prakualifikasi satu tahun setelahnya pada 2011.

SPAM Umbulan merupakan proyek sistem penyediaan air pertama yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan masuk dalam proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas.

Meski demikian, kala itu proyek ini tidak mendapatkan minat lebih dari sektor swasta. Proyek SPAM Umbulan, akhirnya kembali dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Proyek ini menelan memakan biaya hingga Rp 2,05 triliun yang digarap oleh PT Meda Adhya Tirta Umbulan yang merupakan konsorsium PT Medco Gas Indonesia dan PT Bangun Cipta Kontraktor.

 

Read More

Jokowi: Sangat Lucu Sekali kalau Uang yang Dikumpulkan dari Pajak, Belanjanya Produk Impor

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengimbau kepada seluruh kementerian, lembaga, pemerintah pusat hingga pemerintah kota untuk membeli produk-produk dalam negeri.

"Jangan sampai, saya sudah pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan pemerintah dari pajak, dari PNBP, masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD kemudian belanjanya produk-produk impor," katanya dalam Peluncuran Kartu Kredi Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara, disiarkan secara virtual, Senin (29/8/2022).

Jokowi berpesan kepada para Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo agar mengawal realiasi dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) domestik.

Dengan hadirnya KKP ini bisa digunakan untuk belanja produk-produk dalam negeri sesuai imbauan Kepala Negara terhadap seluruh instansi pusat maupun daerah.

"Mengenai KKP domestik, saya minta Pak Gubernur BI, kemudian perbankan utamanya Himbara betul-betul mengawal baik kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota untuk segera masuk ke sistem ini, platform ini sehingga terjadi kecepatan pembayaran," ucapnya.

"Mungkin dulu, bayarnya mundur-mundur dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi, bayarnya sudah masuk rekening kita. Karena kita sudah membangun juga agar penggunaan produk-produk dalam negeri kita taati bersama sehingga belanja pemerintah, BUMN, pemerintah daerah semuanya menuju kepada pembelian produk-produk dalam negeri," lanjut Jokowi.

Terakhir dia berpesan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas agar terus mengawal pemanfaatan kartu kredit pemerintah tersebut.

"Kepala LKPP saya sampaikan berkali-kali kepada Pak LKPP agar sistem yang mengawal ini betul-betul segera bisa selesai dan daerah semua dengan semangat yang sama bisa membeli produk dalam negeri," pungkas Jokowi.

Pemerintah tengah melakukan percepatan transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, hal ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas belanja pemerintah baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bappenas dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/8/2022), usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Percepatan Program Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa.

"Ini penting sekali karena kita ingin meningkatkan kualitas belanja kita. Supaya tidak ada duplikasi belanja yang itu-itu saja dari setiap APBN ke APBN dan dari setiap APBD ke APBD," ujar Suharso.

Suharso menyebutkan, jumlah produk yang masuk dalam e-Katalog yang dikelola LKPP meningkat dari sekitar 50.000 menjadi 600.000.

"Targetnya pada tahun ini adalah 1 juta dan tahun depan 2 juta (produk). Jadi LKPP berfungsi seperti marketplace untuk seluruh produk-produk, yang kita dorong adalah produk-produk asli, sekali lagi, asli domestik dalam negeri dengan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang tinggi," jelasnya.

 

Read More

Alihkan Subsidi BBM, Jokowi Umumkan Bansos, Rp 150 Ribu selama 4 Kali, Pekerja dapat Rp 600 Ribu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah bakal memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) dengan total anggaran sebesar Rp 24,17 triliun.

Bansos tersebut disalurkan sebagai sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.

Jokowi berharap, penyaluran Bansos ini nantinya akan meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga sebagai dampak dinaikkannya harga BBM.

Hal itu disampaikan Jokowi melalui cuitan di akun Twitternya, Senin (29/8/2022).

"Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial tambahan kepada masyarakat sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.

Saya berharap agar bantuan sosial ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga," tulis Jokowi di akun Twitternya @jokowi.

Jokowi kemudian merinci bansos yang diberikan.

Dikatakan Jokowi, bansos pertama yakni sebesar Rp 150 ribu yang dibayarkan 4 kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat.

Anggarannya sebesar Rp 12,4 triliun.

Bansos selanjutnya yakni untuk 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan, dimana para pekerja itu akan mendapatkan bansos sebesar Rp 600 ribu.

"Sebanyak Rp12,4 triliun akan disalurkan berupa bantuan sosial sebesar Rp150 ribu yang dibayarkan 4 kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Lalu, Rp9,6 triliun disalurkan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, masing-masing Rp600 ribu," tulisnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyampaikan, akan diberima pula bansos dari pemerintah daerah dalam bentuk subsidi transportasi kepada angkutan umum, ojek dan nelayan.

"Selanjutnya, pemerintah daerah akan menggunakan anggaran 2 persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dalam bentuk subsidi transportasi. Dana Rp2,17 triliun ini disalurkan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, sampai nelayan," tulisnya.

Diketahui, saat ini pemerintah bersiap untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait kenaikan harga BBM subsidi.

Dieksekusi pekan ini

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pernyataan senada dengan keterangan Jokowi.

Bansos sebesar Rp 24,17 triliun itu merupakan bansos tambahan sebagai bentuk kompensasi pengalihan harga BBM.

“Total bantalan sosial yang tadi ditetapkan oleh Bapak Presiden untuk bisa dieksekusi mulai dilakukan pada minggu ini adalah sebesar Rp24,17 triliun. Ini diharapkan akan bisa mengurangi tentu tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan,” ujar Menkeu, Senin (29/08/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, usa

Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia.

“Jadi 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama empat kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua,” jelas Menkeu.

Kedua, Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun.

Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600 ribu.

“Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Sri Mulyani.

Ketiga, pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.

Subsidi ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan.

Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat.

“Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana dua persen dari Dana Transfer Umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan,” pungkasnya.

 

Read More

Presiden Jokowi blokir produk impor di e-Katalog

Presiden Joko Widodo yang memblokir puluhan ribu produk impor dari e-Katalog. Kebijakan itu mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI I Nyoman Parta.

“Itu sikap yang tegas dan sangat kita dukung. Saya rasa presiden telah menyampaikan pesan itu di beberapa kesempatan, cuman birokrasi dibawahnya masih lambat merespon,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Bahkan, kata dia, Presiden Jokowi secara tegas mendorong belanja pemerintah ke produk lokal dalam mendukung industrialisasi dalam negeri.

Melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pemerintah telah membekukan 13.600 produk impor dari e-katalog pemerintah karena sudah ada substitusi dari dalam negeri.

Menurut dia,  kondisi ekonomi Indonesia sedang dalam pertumbuhan usai dihantam pandemi COVID-19 selama dua tahun lalu.

Sehingga, kata dia, diperlukan kesadaran dari seluruh birokrasi di Indonesia untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi bawah, yakni dengan menggunakan produk-produk dalam negeri.

“Ketika situasi ekonomi lagi sulit maka uang APBN menjadi begitu penting, untuk menjadi penggerak ekonomi termasuk dalam hal ini (penggunaan produk dalam negeri),” katanya menegaskan.

Dia berharap setiap ada pengadaan barang baik proyek berskala kecil atau besar diwajibkan menggunakan produk dalam negeri (UMKM), karena hal tersebut sangat berpengaruh besar pada ekonomi masyarakat menengah ke bawah, serta ekonomi nasional.

 

Read More

Jokowi: Belajar dari Pandemi, Kita Harus Hati-hati Ambil Kebijakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kalau dunia belum benar-benar pulih dari krisis akibat pandemi. Jokowi mewanti-wanti masyarakat untuk siap menghadapi tantangan baru.

Hal itu diungkap Jokowi dalam sambutannya di Rakernas PAN. Jokowi memberikan sambutan melalui video tapping yang ditayangkan di acara penutupan rakernas PAN di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (27/8/2022).

"Ketum PAN zulhas, dan seluruh jajaran pengurus PAN baik pusat, wilayah dan daerah. Hadirin yg berbahagia, saat ini dunia berada dalam posisi yang sangat sulit. Global betul-betul berada dalam kondisi yang tidak mudah, dunia belum pulih betul dari krisis kesehatan akibat pandemi lalu, sudah muncul konflik perang sehingga kita harus bersiap menghadapi berbagai tantangan tantangan baru dan juga mengatasi ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi dan ancaman krisis keuangan," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar tetap hati-hati untuk mengambil setiap kebijakan saat ini. Dia bicara pentingnya persatuan dalam menghadapi suasana ketidakpastian di masa mendatang.

"Belajar dari menghadapi pandemi COVID-19 kita harus waspada dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan yang terpenting kita harus bersatu dalam menghadapi ketidakpastian di masa mendatang agar bangsa kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan RI memiliki momentum pulih lebih cepat terutama di sektor perekonomian. Untuk itu, dia juga berpesan momentum ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan.

"Kita memiliki momentum untuk pulih lebih cepat perekonomian kita tumbuh sangat baik, kwartal kedua tahun 2022 bahkan tumbuh mencapai 5,44%, neraca perdagangan kita juga surplus 27 bulan berturut-turut, ini yang harus dijaga betul agar kinerja yang terus dapat ditingkatkan," katanya.

"Untuk itulah kita harus terus membangun infrastruktur di berbagai daerah memperkuat sistem pertahanan pangan, melakukan reformasi struktural, memulai realisasi industri dan mengembangkan ekosistem ekonomi hijau serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif," lanjut Jokowi.

 

Read More

Jokowi Anggap Elektabilitas Tinggi Tak Jamin Politikus Diusung Parpol Jadi Capres

Presiden RI Joko Widodo menilai bahwa elektabilitas tidak menjadi faktor tunggal usungan calon presiden maupun wakil presiden oleh partai politik.

"Yang namanya calon presiden, calon wakil presiden, itu di konstitusi kita, di undang-undang kita, memang harus diusung partai atau gabungan partai," kata Jokowi dikutip dari akun resmi Twitter @jokowi, Minggu (28/8/2022).

"Artinya apa? Belum tentu yang elektabilitasnya tinggi itu diajukan oleh partai atau gabungan partai. Kalau mereka nggak mau, gimana?" lanjut dia.

Menurut dia, menentukan kandidat untuk diusung sebagai capres-cawapres tidak perlu dilakukan terburu-buru.

"Dilihat dulu, baru nanti kita bicara dan menentukan sikap," kata eks Wali Kota Solo itu. Saat ini, menurut Jokowi, hal yang paling penting yang diperlukan dalam kepemimpinan masa depan adalah kemampuan untuk menghadapi permasalahan global.

"Karena dunia demgan permasalahan yang semakin sulit, global dengan permasalahan yang semakin rumit, tidak mudah mengelola sebuah negara," sebut Jokowi.

 

Read More

Jokowi Memprediksi Harga Telur Bakal Turun Dua Minggu Lagi

Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai harga telur yang masih fluktuatif beberapa hari terakhir.

Menurut Jokowi, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga telur.

Pertama, karena pakan ternak yang naik. Kedua, fluktuasi biasa.

“Ya ini kan pertama karena pakan ternak yang naik, kedua ini fluktuasi biasa," jelasnya seperti yang dilansir dari laman Setkab.go,id.

Presiden memprediksi, harga telur akan segera mengalami penurunan harga.

"Nanti dua minggu insyaallah akan turun,” jelasnya.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat mengunjungi Pasar Cicaheum, Kota Bandung, Minggu (28/08/2022).

Tiba sekitar pukul 09.21 WIB, Presiden Jokowi beserta Iriana langsung menyapa para pedagang dan menyerahkan bantuan sosial kepada para penerima manfaat.

Bantuan yang diberikan yaitu berupa bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH), para pedagang pasar, dan pedagang kaki lima.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi berharap agar bantuan yang diserahkan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha.

“Pagi hari ini saya, sama seperti di provinsi-provinsi yang lain, memberikan bantuan sembako kepada penerima manfaat PKH dan juga memberikan tambahan usaha, tambahan modal kerja kepada pedagang-pedagang di pasar, pada pedagang kaki lima,” ujar Presiden

Mengenai kondisi pasar yang kurang baik, Presiden mengatakan bahwa pemerintah siap untuk melakukan revitalisasi pasar apabila diperlukan. Namun, menurut Presiden, hal tersebut perlu dijajaki lebih lanjut karena Pasar Cicaheum merupakan salah satu pasar tradisional dengan kepemilikan lahan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Nanti saya tanyakan ke Pak Gub, Pak Wali Kota mengenai pasar ini, kalau memang perlu dibangun ya kita siap untuk membangun, tapi memang ini kepemilikan lahannya adalah milik BUMD,” katanya.

Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi didampingi oleh Iriana, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta istri, dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

 

Read More

Jokowi: 9 Proyek Bendungan Rampung Tahun Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan ada 9 bendungan baru yang bakal rampung pembangunannya pada akhir tahun ini.

Jokowi menyebut selama era kepemimpinannya, sudah ada 29 bendungan yang telah dibangun. Dengan tambahan 9 bendungan baru, maka akan ada 38 bendungan yang selesai pembangunannya hingga akhir 2022.

"Sampai hari ini telah kita bangun 29 bendungan, ini bendungan besar, plus sembilan nanti di akhir tahun ini," kata Jokowi saat berpidato dalam kegiatan Musyawarah Rakyat (Musra) I Jawa Barat di Bandung, Minggu (28/8/2022)

Menurutnya, bendungan-bendungan yang dibangun itu telah terasa dampaknya bagi sektor pertanian, khususnya produksi padi. Aliran dari bendungan itu disebut telah membuat produksi panen padi meningkat hingga dua kali lipat.

"Orang tidak merasakan, tapi hadirnya bendungan itu membuahkan hasil bahwa kita sudah swasembada beras sejak tahun 2019," ujarnya.

Di samping itu, dia mengatakan, jalan akses masyarakat di desa-desa pun kini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya, dampak dari dana sebesar Rp468 triliun yang sudah digelontorkan pemerintah untuk pembangunan desa.

"Sehingga sudah terbangun 227.000 kilometer jalan produksi di desa-desa," kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, dia mengingatkan saat ini dunia telah dilanda krisis pangan dan krisis energi. Berdasarkan lembaga internasional, menurutnya ada 66 negara yang diprediksi ambruk ekonominya akibat krisis-krisis tersebut.

"Oleh sebab itu, saya senang hadir di sini juga para petani, yang menyebabkan tiga minggu lalu kita mendapat sertifikat dari International Rice Research yang menyatakan sistem ketahanan pangan Indonesia pangan sangat baik," ungkapnya.

 

Read More

Dorong Percepatan Indonesia Emas 2045, Presiden Jokowi Ciptakan Ekosistem inovasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen mendorong pembangunan ekosistem inovasi nasional. Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang maju mandiri adil dan makmur.

“Pemerintah menggenjot kinerja untuk mendukung percepatan, menuju Indonesia Emas 2045 sudah tepat. Karena itu dapat meningkatkan daya tawar untuk menjadi negara besar berbasis ekonomi inovasi,” kata Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin, Sabtu (27/8/2022).

Dia menambahkan, ekosistem inovasi nasional menjadi pondasi utama dalam menggencarkan realisasi pembangunan nasional. Sebab dari situ akan tercipta banyak lompatan inovasi, yang berujung pada produk inovasi asli buatan dalam negeri.

“Ini akan membuat produk-produk lokal dapat lancar masuk pasar global. Sehingga ke depannya, masyarakat juga akan merasakan dampak positif utama dari kehadiran kebijakan tersebut,” kata dia.

Dia menuturkan Indonesia Emas 2045 sudah disiapkan dengan sangat baik oleh pemerintah. Presiden Jokowi juga berhasil membuat ekosistem untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Perlu sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan industri harus bisa dalam sebuah forum tertentu. Harus bisa berkolaborasi satu sama lain,” kata dia.

 

Read More