Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk berhati-hati dalam mengelola dananya.
"Bapak Presiden tadi titip dana yang besar ini dikelola dengan sangat baik dan hati-hati," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, usai bertemu dengan Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dikutip Minggu (9/10/2022).
Anggoro menyampaikan saat ini dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp607 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 89% diinvestasikan ke government related investment, dengan 65% di antaranya ada di Surat Berharga Negara (SBN).
"Tentu saja untuk memastikan bahwa dana tersebut bisa aman dan saat dibutuhkan nantinya tetap ada dananya," ungkapnya.
Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan juga turut melaporkan sejumlah kinerja yang dicapai selama 19 bulan sejak dilantik pada 22 Februari 2021 lalu.
Salah satunya adalah meningkatnya jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari 28 juta peserta menjadi 35 juta peserta. "Kami menargetkan dalam 5 tahun tumbuh 2 kali lipat menjadi 70 juta," ucap Anggoro.
Selain itu, Anggoro mengungkapkan BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan digitalisasi layanan melalui Jamsostek Mobile dalam rangka memberikan kecepatan layanan dan meningkatkan kepuasan peserta, sesuai arahan dari Presiden Jokowi.
"Untuk layanan yang juga menjadi concern Bapak Presiden, layanan yang baik bagi para pekerja, kami menyampaikan bahwa kami telah melaksanakan digitalisasi dalam layanan sehingga kalau dulu peserta itu klaim butuh waktu 10-15 hari, saat ini klaim hanya 15 menit bisa klaim dengan Jamsostek Mobile," kata Anggoro.
Terakhir, kata Anggoro, dewan direksi juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait perkembangan data penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah mengirimkan data penerima BSU hingga tahap 4, sedangkan tahap 5 akan segera dikirimkan dalam waktu dekat.
"Totalnya 14 juta data BSU kita kirimkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk divalidasi," tandasnya.
0 comments:
Post a Comment