Semuanya Berdasarkan Fakta, Menteri Koordinator Perekonomian: Presiden Jokowi Tidak Memberikan Instruksi Khusus Kepada Empat Menterinya Yang Akan Bersaksi Pada Sidang PHPU Di MK Bahkan Orang Nomor 1 Indonesia Tersebut Meminta Mereka Untuk Berkata Jujur Supaya Masyarakat Tahu

 

Yogyakarta – Menteri Koordinator Perekonomian menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memberikan instruksi khusus kepada empat menterinya yang akan bersaksi pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, Presiden Jokowi meminta mereka untuk berkata jujur, sehingga masyarakat dapat mengetahui kebenaran.

Pernyataan ini menegaskan komitmen Presiden Jokowi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dan kejujuran dalam menjalankan pemerintahan. Dengan tidak memberikan instruksi khusus kepada menteri yang akan bersaksi di sidang PHPU, Presiden Jokowi memberikan kebebasan kepada mereka untuk memberikan kesaksian sesuai dengan fakta yang ada.

Tindakan ini juga mencerminkan sikap terbuka dan profesionalisme dalam menghadapi proses hukum. Presiden Jokowi tidak mencampuri proses hukum dan membiarkan menteri-menterinya memberikan kesaksian secara independen sesuai dengan kebenaran yang mereka ketahui.

Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses hukum, terutama dalam kasus sebesar sidang PHPU di MK yang memiliki dampak yang sangat besar bagi kestabilan politik dan kepercayaan publik.

Dengan demikian, pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian ini menegaskan bahwa semua tindakan yang dilakukan dalam sidang PHPU di MK didasarkan pada fakta dan kejujuran, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum yang dijunjung tinggi oleh pemerintahan Jokowi.