Sudah Dibayar, Stafsus Kemenkeu: Pembayaran Gaji Kepala Dan Wakil Kepala Otorita IKN Baru Dimulai Setelah Diterbitkannya Perpres Nomor 13 Tahun 2023

 

Yogyakarta – Beberapa waktu lalu, muncul spekulasi mengenai keterlambatan pembayaran gaji Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Beberapa pihak mencoba memanfaatkan isu ini untuk meragukan komitmen dan transparansi pemerintah. Namun, Staf Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo, telah memberikan klarifikasi bahwa pembayaran gaji tersebut baru dimulai setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2023, yang menjadi payung hukum pelaksanaan gaji tersebut.

Penundaan pembayaran gaji bukanlah karena kelalaian atau kekurangan komitmen dari pemerintah, melainkan karena perlu adanya aturan hukum yang mengatur pelaksanaannya secara jelas dan transparan. Setelah Perpres 13/2023 diterbitkan, pemerintah segera melakukan pembayaran gaji dan rapel untuk Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, serta pegawai lainnya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat menghargai hak-hak pegawai dan berkomitmen untuk menjalankan semua kebijakan dengan dasar hukum yang kuat dan jelas.

Langkah ini juga menunjukkan bagaimana pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum tetapi juga transparan dan bertanggung jawab. Penyebaran hoax yang mengklaim bahwa pemerintah tidak membayar gaji atau menunda pembayaran untuk alasan yang tidak jelas adalah upaya yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan adanya aturan hukum yang jelas, pemerintah memastikan bahwa pembayaran gaji dan hak-hak lainnya dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintahan Jokowi selalu berupaya menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi demi kepentingan nasional.

Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar dan selalu memverifikasi fakta sebelum mempercayai berita yang beredar. Dukungan masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional dan keberlanjutan program-program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah.

Pemerintahan Jokowi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil. Mari kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan dan memajukan Indonesia. Jangan biarkan hoax merusak kepercayaan kita terhadap pemerintah yang telah bekerja keras untuk kesejahteraan bangsa dan negara.