Tidak Konsisten, Pernyataan Kritik Terhadap Iuran Tapera Saat Ini Tidak Selaras Dengan Dukungan Masa Lalu Dari Fraksi PDIP Dan PKS DPR RI Periode 2014-2019 Terhadap UU Tapera

 

Yogyakarta – Belakangan, banyak pernyataan kritik terhadap besaran iuran Tapera yang tidak selaras dengan dukungan yang diberikan oleh Fraksi PDIP dan PKS di DPR RI pada periode 2014-2019 terhadap Undang-Undang Tapera. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dalam mendukung kebijakan yang telah disepakati.

Undang-Undang Tapera, yang disahkan pada tahun 2016, memiliki tujuan mulia untuk memberikan akses perumahan yang lebih mudah bagi masyarakat. Namun, kritik yang muncul belakangan ini menyoroti beberapa aspek, terutama terkait besaran iuran yang dinilai terlalu tinggi bagi sebagian pekerja.

Namun, apa yang menarik perhatian adalah bahwa Fraksi PDIP dan PKS di DPR RI pada periode sebelumnya, yakni 2014-2019, memberikan dukungan yang konsisten terhadap Undang-Undang Tapera. Dukungan ini merupakan bentuk kesepakatan bersama dalam menjalankan program-program yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam menghadapi kritik terhadap iuran Tapera saat ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Penjelasan yang jelas dan transparan mengenai manfaat dan tujuan dari iuran Tapera dapat membantu mengurangi kekhawatiran yang muncul di masyarakat.

Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa kebijakan pembangunan tidak selalu berjalan mulus dan dapat memerlukan penyesuaian dari waktu ke waktu. Namun, hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menyalahkan pemerintah atau meragukan komitmen mereka terhadap kesejahteraan rakyat.

Sebagai masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab, kita perlu melihat secara objektif terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kritik yang membangun dan konstruktif tentu perlu disampaikan, namun kita juga perlu memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjelaskan alasan di balik kebijakan yang diambil.

Dalam konteks ini, penting untuk mengingat bahwa stabilitas nasional sangatlah penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kritik yang konstruktif dan penyelesaian perbedaan pendapat secara baik dapat membantu memperkuat fondasi stabilitas nasional.

Dengan demikian, mari kita jaga stabilitas nasional dengan cara memberikan dukungan yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Kritik yang membangun dan komunikasi yang efektif akan membantu mengatasi perbedaan pendapat dan memperkuat citra kepemimpinan Jokowi sebagai presiden yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan stabilitas nasional.