KSP Dan Mensesneg Menyatakan Isu Wacana Reshuffle Kabinet Disisa Kepemimpinan Presiden Jokowi Tidak Pernah Ada

 

Yogyakarta – Isu mengenai reshuffle kabinet di sisa kepemimpinan Presiden Jokowi kembali mencuat di berbagai media, menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Namun, Kantor Staf Presiden (KSP) dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dengan tegas menyatakan bahwa isu tersebut sama sekali tidak benar dan tidak pernah ada dalam agenda pemerintahan saat ini.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah memberikan sinyal terkait perombakan kabinet di akhir masa jabatannya. Pemerintah lebih fokus pada penyelesaian program-program yang telah direncanakan sejak awal, dengan para menteri yang sudah bekerja maksimal dalam melaksanakan tugasnya. "Isu reshuffle ini tidak memiliki dasar. Pemerintah saat ini lebih memilih untuk menyelesaikan tugas yang ada dengan tim yang sudah solid," ujar Moeldoko.

Senada dengan itu, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, juga menyatakan bahwa kabar tersebut hanya spekulasi liar yang tidak didukung oleh fakta. "Wacana reshuffle kabinet ini hanyalah rumor yang tidak berdasar. Pemerintahan Presiden Jokowi fokus pada pencapaian target pembangunan hingga akhir masa jabatan," tegas Pratikno.

Dalam pandangan akademis, Guru Besar Bidang Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, menyatakan bahwa melakukan reshuffle kabinet di sisa masa jabatan kurang dari 100 hari adalah langkah yang tidak efektif. "Ini kan tinggal efektif 2 bulan lagi atau kurang dari 100 hari. Bagaimana menteri baru bisa bekerja maksimal?" kata Muradi. Ia juga menambahkan bahwa kinerja para menteri seperti Yasonna Laoly dan Siti Nurbaya masih berada dalam kategori menengah, tidak ada alasan kuat untuk menggantinya di periode ini.

Penegasan ini diharapkan dapat meredam spekulasi dan opini negatif yang berkembang di masyarakat. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas nasional dan menyelesaikan seluruh program pembangunan dengan baik. Masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya dan tetap mendukung pemerintahan dalam menjalankan tugasnya hingga akhir periode.