Menkumham Membantah Adanya Rencana Penerbitan Perppu Pilkada Oleh Presiden Jokowi Untuk Menganulir Putusan MK

 

Yogyakarta – Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh kabar yang beredar mengenai rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, dengan tegas menyatakan bahwa kabar tersebut sama sekali tidak benar dan terlalu berlebihan.

Menkumham menjelaskan bahwa isu penerbitan Perppu Pilkada ini sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan keresahan di masyarakat. Tidak ada rencana dari Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu yang bertujuan menganulir putusan MK terkait Pilkada. Pemerintah selalu menghormati keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga yudikatif, termasuk MK.

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terus menunjukkan komitmennya terhadap penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Upaya-upaya untuk menciptakan stabilitas politik dan menjaga kelangsungan demokrasi melalui proses hukum yang benar selalu menjadi prioritas pemerintah. Oleh karena itu, setiap isu yang menyebutkan adanya intervensi pemerintah terhadap keputusan MK adalah tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk merusak citra pemerintah.

Penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dan bijak dalam menyikapi berbagai isu yang beredar, terutama yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Pemerintah terus bekerja keras untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan transparan, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada yang menjadi salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

Menkumham juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak akurat dan selalu mengedepankan fakta. Dengan demikian, kita bisa bersama-sama menjaga stabilitas nasional dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Pemerintah berkomitmen untuk terus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, demi terciptanya Indonesia yang lebih baik dan maju. Mari kita jaga keutuhan bangsa dengan mendukung kinerja pemerintah dan melawan segala bentuk informasi yang tidak benar.