DJP Kemenkeu Memastikan Bahwa Tidak Ada Kebocoran Data Baik NIK Maupun NPWP Seperti Yang Beredar Di Media Sosial Saat Ini

 

Yogyakarta – Kabar mengenai kebocoran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang beredar di media sosial telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Berita tersebut dinilai tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Menanggapi isu ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti, menegaskan bahwa tidak ada kebocoran data seperti yang dikabarkan.

“Semua data yang ada di DJP telah terjamin keamanannya. Kami memastikan bahwa tidak ada kebocoran baik NIK maupun NPWP seperti yang beredar saat ini,” ujar Dwi Astuti. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa DJP senantiasa melakukan peningkatan sistem keamanan secara berkala untuk melindungi data seluruh wajib pajak. Berbagai upaya, termasuk penerapan teknologi keamanan terbaru dan audit sistem secara berkala, terus dilakukan untuk memastikan keamanan data.

DJP juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menanggulangi segala bentuk ancaman siber yang mungkin terjadi. “Kami berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data masyarakat. Isu kebocoran data ini merupakan upaya yang tidak bertanggung jawab untuk merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tambah Dwi Astuti.

DJP meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya dan selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarkannya. Penyebaran informasi palsu atau hoaks mengenai kebocoran data ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menimbulkan keresahan yang tidak perlu di tengah masyarakat.

Selain itu, DJP mengimbau kepada masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait penyebaran informasi data pribadi. Ini penting agar tindakan cepat bisa diambil untuk menghindari potensi kerugian yang lebih besar.

Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam melindungi data pribadi masyarakat dengan berbagai regulasi dan kebijakan yang diperbarui secara berkala. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat terus mendukung pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan tidak mudah termakan isu-isu yang tidak benar. Keamanan data pribadi adalah prioritas utama, dan pemerintah akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk melindungi kepentingan seluruh warga negara.