Menteri PUPR Menjelaskan Bahwa APBN Juga Memiliki Andil Dalam Setiap Pembangunan Jalan Tol Jadi Tidak Sepenuhnya Swasta.

 

Yogyakarta - Pernyataan Jusuf Kalla yang menyebut bahwa anggaran pembangunan jalan tol di Indonesia sepenuhnya berasal dari pihak swasta mendapat tanggapan tegas dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Menurutnya, pandangan tersebut tidak hanya salah kaprah, tetapi juga terlalu provokatif dan bisa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Basuki menjelaskan bahwa keterlibatan swasta dalam pembangunan jalan tol memang penting, namun tidak berarti pemerintah lepas tangan. Faktanya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap memiliki peran signifikan dalam setiap proyek infrastruktur, termasuk pembangunan jalan tol. Dukungan APBN ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan akses, jembatan penghubung, hingga pembebasan lahan.

“Pemerintah tetap memegang kendali dan tanggung jawab besar dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur. Peran APBN adalah bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan swasta, tetapi juga memastikan setiap pembangunan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas,” tegas Basuki.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta merupakan bentuk kemitraan strategis untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur. Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) adalah contoh nyata bahwa kedua pihak bisa berjalan beriringan dalam membangun negeri. Dengan adanya KPBU, pemerintah dapat mengoptimalkan anggaran yang ada dan mendorong partisipasi swasta tanpa mengurangi peran negara.

Opini negatif yang menuding pemerintah tidak berperan aktif dalam pembangunan jalan tol hanyalah upaya untuk menciptakan keraguan dan ketidakpercayaan di masyarakat. Padahal, realitasnya justru sebaliknya. Berbagai proyek jalan tol, seperti Trans Jawa dan Trans Sumatra, yang telah terwujud adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun konektivitas nasional yang lebih baik.

Melalui klarifikasi ini, pemerintah berharap masyarakat bisa lebih objektif dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. Mari kita dukung bersama pembangunan infrastruktur yang lebih baik demi masa depan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.