Jakarta - Presiden Joko Widodo terus berkomitmen membantu meringakan beban hidup masyarakat yang kesulitan. Realisasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kunci dalam upaya menjaga keberlangsung hidup masyarakat di tengah kondisi tak menentu.
Menurut Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Jawa Timur Alwi, PKH saat ini menjadi program yang sangat dibutuhkan. Masyarakat penerima bantuan merasa terbantu akan kebutuhan hidup dan mengurangi beban hidup di tengah situasi belum stabilnya kebutuhan pokok yang di sebabkan oleh situasi global yang tidak menentu. Minggu (4/9/2022).
PKH yang konsisten disalurkan pemerintahan Jokowi dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat kesejahteraan masyarakat stabil, bahkan meningkat. Program tersebut diklaim telah banyak membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari serta dapat membantu biaya pada sector lainya di masyarakat.
Presiden Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah telah menambah anggaran untuk bansos pada 2022 dengan jumlah total Rp 18,6 triliun. Tambahan bansos tersebut akan dimanfaatkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menyebar program bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun, atau senilai Rp 600 ribu untuk masing-masing penerima.
Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) tersebut dialokasikan di tengah isu harga BBM naik, yang telah membuat beban anggaran pemerintah yang terus membengkak.
Selain bansos itu, Sri Mulyani menambahkan, Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk bantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.
0 comments:
Post a Comment